(Rintisan) Sekolah Berstandar Internasional Itu

ilustrasi diunduh melalui www.images.google.com.au

Kawan, saya dulu bekerja di sekolah yang oleh pemerintah (diknas kota) ditunjuk untuk menjalankan program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Sehingga saya sedikit banyak memahami pergulatan dan berbagai polemik yang ada di dalamnya.

Sore ini iseng-iseng saya membuka milist yang dikelola oleh penanggung jawab program RSBI pusat. Saya agak terkejut mendapati ungkapan dari Pak Agus, moderator milist tersebut. Beliau menulis demikian.

“Berikut ini daftar sekolah RSBI yang tidak dapat memenuhi permintaan untuk mengirimkan Profil. Jumlah Personel Penanggung Jawab RSBI yang gaptek dan/atau  malas ini ada 139 sekolah. Sebaiknya Kepala sekolah segera mempertimbangkan untuk memperoleh PJP yang baik.”

Dari 139 itu saya ingin menunjukkan jumlah sekolah yang berasal dari Jawa. Maaf, saya bukan merendahkan sekolah di luar Jawa kalau tidak saya sebut jumlahnya. Saya hanya berfokus untuk menulis data sekolah yang di Jawa karena saya tidak tahu situasi di luar Jawa. Yang kurang lebih saya pahami adalah sekolah di Jawa (dan Jawa Timur pada khususnya).

Jakarta: 10 sekolah

Jawa Barat: 13 sekolah

Jawa Tengah: 21 sekolah

Jawa Timur: 14 sekolah.

Jadi, dari sekolah-sekolah yang oleh pemerintah ditunjuk untuk memulai merintis sekolah berstandar internasional itu ada 58 sekolah di Jawa yang menurut Pak Agus penanggung jawab programnya gaptek dan atau malas. Mungkin kita bisa bertanya, ‘kok bisa guru-guru di Jakarta gaptek?’

Berikut beberapa hal yang saya ketahui mengenai program (RSBI) tersebut.

1. Pemerintah, melalui direktorat pendidikan nasional hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang tanpa melihat kesiapan lapangan. Dalam Undang-Undang ada ketentuan bahwa setiap kota dan kabupaten harus memiliki (minimal) satu sekolah Berstandar Internasional dalam setiap jenjang pendidikan.

2. Dalam praktik di lapangan, pemerintah/diknas, melakukan sistim pemerataan. Pemerataan di sini berkaitan dengan pemilihan sekolah. Sekolah Negeri didahulukan, meski secara umum belum siap dan mampu untuk menjalankan program tersebut.

3. Kebanyakan Penanggung Jawab Program adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Banyak sekolah, terutama sekolah negeri, para wakil kepala sekolah ini dijabat oleh guru-guru senior, yang maaf, memang agak gagap teknologi.

4. Banyak sekolah kesulitan menerapkan program dan menulis evaluasinya. Padahal setiap tahun mereka mesti menyerahkan evaluasi dan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini, ada kecenderungan untuk ‘menghabiskan uang’. Terkadang uang habis namun tidak sejalan dengan program, sehingga akan mengalami kebigungan dalam membuat laporan.

…..

Kawan itu sedikit hal yang saya ketahui dan saya bagi di sini. Dalam praktiknya ada banyak hal yang lebih ‘menghebohkan’. Hari ini, para siswa sedang menjalani ujian akhir nasional. Itu juga salah satu hal menghebohkan yang lain.

Dari paparan singkat ini, saya ingin berbagi pertanyaan dengan Anda. Sebenarnya pendidikan kita ini hendak dibawa ke mana? Mengapa pemerintah begitu terobsesi dengan predikat “berstandar Internasional’ yang dalam praktiknya kerap hanya nama saja. Sedangkan isinya tidak ada sama sekali. Kasihan masyarakat (para siswa) juga para guru yang menjadi korban.

Kawan, semoga semua yang saya tuliskan ini salah. Semoga situasi sekarang jauh lebih baik dari pada saat saya masih bekerja di sekolah dulu. Semoga!

salam,

Melbourne, 22-03-10