Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Johan Wahyudi

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Soloraya, Kolumnis Rubrik Petuah Majalah SMARTEEN, Penyunting Naskah, Penulis Artikel, selengkapnya

Pendidikan Gratis? Tirulah Kabupaten Kayong Utara Kalbar

REP | 24 May 2011 | 21:36 Dibaca: 442   Komentar: 31   3

13062295031632546891

Pendidikan gratis bermutu pasti dapat dilakukan jika kepala daerah mempunyai iktikad kuat mewujudkannya.

Sepertinya tidak mungkin. Mana ada pendidikan gratis? Sekadar kencing ke toilet saja, kita mesti membayar Rp 1000. Namun, kabar ini bukanlah isapan jempol. Ada sebuah daerah yang membebaskan biaya pendidikan hingga SMA/ SMK. Manakah itu? Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.

Aku terhenyak ketika membaca berita Kompas cetak kemarin (Senin, 23 Mei 2011). Sebuah daerah yang hanya mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5 M pada 2009, berani-beraninya mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang bangku SMA/ SMK. Sungguh kebijakan yang luar biasa. Bahkan, berita itu juga menuliskan bahwa setiap siswa masih mendapat seragam gratis minimal 2 stel setiap tahun ajaran baru. Luar biasa…!!!

Jika direnungkan dengan pikiran jernih, tentunya ada sesuatu yang menjadi dasar atas diberlakukannya pendidikan gratis itu. Ditilik dari berita itu, aku dapat menarik kesimpulan bahwa Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara memang berkehendak untuk berani berinvestasi jangka panjang demi kemajuan daerahnya.

Pendidikan menjadi hak setiap warga negara. Itu dijamin cukup jelas dalam UUD 1945. Namun, pendidikan ternyata masih menjadi impian bagi kebanyakan orang. Di sana-sini, kita mudah menemukan anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Ketika ditanya, mereka sering menjawabnya dengan alasan ketiadaan biaya. Maka, mungkin saja persoalan dunia pendidikan kita akan menjadi semakin runyam dari tahun ke tahun. Angka putus sekolah mungkin saja akan meningkat seiring tingginya biaya pendidikan. Berdasarkan kondisi demikian, aku memberanikan diri untuk memberikan sekadar idea tau gagasan agar pendidikan menjadi terjangkau. Tiga ide ini tentunya diharapkan menjadi bahan pertimbangan pihak berwenang. Ketiganya adalah:

Ide Satu: Ciptakan Mind Set Kejujuran

Pola pikir kejujuran harus tertanam dalam-dalam pada setiap warga daerah. Kepala daerah harus dapat menjadi pemimpin yang layak menjadi teladan bagi bawahan. Ciptakan kesederhanaan sejak hulu hingga hilir. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Artinya, panen baru akan dicapai pada sepuluh-dua puluh tahun ke depan. Belajarlah ke Jepang atas tragedi PD II.

Setiap proyek pembangunan harus dikerjakan dengan jujur. Kontraktor dan pejabat harus mempunyai kesamaan niat yang baik demi kemajuan daerah. Maka, pastilah akan terwujud sebuah bangunan yang indah dan kokoh karena kejujuran para pembangunnya.

Ide Dua: Bentuk Kebersamaan

Masyarakat perlu disadarkan agar anak-anaknya disekolahkan. Masyarakat harus ikut peduli atas kemajuan daerahnya. Yang miskin bekerja keras dan yang kaya membantu yang miskin. Menciptakan semangat kebersamaan adalah syarat mutlak keberhasilan pembangunan di atas. Hindarkanlah egoisme yang dapat mencabik-cabik kebersamaan. Satu rasa, satu niat dan satu tujuan demi kemajuan daerahnya.

Ide Ketiga: Kembangkan Kurikulum Lokal

Setiap daerah boleh mengembangkan kurikulum. Artinya, pemerintah daerah boleh memberlakukan kurikulum berdasarkan potensi daerahnya. Tentu saja kurikulum itu harus mendapat persetujuan Pusat Kurikulum Kemendiknas agar terjadi sinkronisasi dengan kurikulum nasional. Untuk niatan, pemerintah daerah dapat mengundang para pakar dan praktisi pendidikan guna membimbing guru dan tenaga kependidikan agar mampu mengembangkan kurikulum itu.

Sungguh aku merindukan peningkatan mutu pendidikan yang terjangkau. Tidak lagi ada sekolah yang ambruk. Tidak lagi ada anak jalanan yang menjadi pengemis dan gelandangan. Tidak lagi ada anak yang putus sekolah. Wouw, sebuah negeri impian yang semoga segera terwujud. Amin. Terima kasih.

Selamat Sore

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Fatimah Hutabarat, Derita di Penjara …

Leonardo | | 01 October 2014 | 12:26

Saya Ingin Pilkada Langsung, Tapi Saya Benci …

Maulana Syuhada | | 01 October 2014 | 14:50

BKKBN dan Kompasiana Nangkring Hadir di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 10:37

Ayo Menjadi Peneliti di Dunia Kompasiana …

Felix | | 01 October 2014 | 11:29

Ikuti Blog Competition “Aku dan …

Kompasiana | | 30 September 2014 | 20:15


TRENDING ARTICLES

Unik, Sapi Dilelang Secara Online …

Tjiptadinata Effend... | 3 jam lalu

Pemerintahan Jokowi-JK Terancam …

Pan Bhiandra | 5 jam lalu

Demi Demokrasi, Koalisi Jokowi Harus Dukung …

Aqila Muhammad | 6 jam lalu

Tanpa Ibra, PSG Permalukan Barca …

Mike Reyssent | 12 jam lalu

Benefit of Doubt: Perpu dari SBY …

Budiman Tanjung | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

“Happy” Andien Fashionable di La Fayette …

Irvan Sjafari | 8 jam lalu

Perpustakaan adalah Surga …

A Fahrizal Aziz | 8 jam lalu

Tinjauan dari Sisi Lain: Keluarga Pejabat …

Prof Lincolin Arsya... | 9 jam lalu

Memandangmu, Tanpa Kata …

Ryan. S.. | 9 jam lalu

Pilkada Tak Langsung Lebih Baik Daripada …

Anna Muawannah | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: