Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Rahmat El Azzam

Blogger | Citizen Journalist | Mobile App Developer| Work at @LPDP_RI | http://rahmathidayatuloh.blogspot.com/

Mendiknas: Jangan Ada Pungutan Masuk SD atau SMP, Pungutannya Kalau Sudah Masuk Saja Yah Pak?

OPINI | 28 June 2011 | 23:36 Dibaca: 255   Komentar: 6   1

sumber gambar :http://ratnaroom.files.wordpress.com

sumber gambar :http://ratnaroom.files.wordpress.com

Memasuki tahun ajaran baru, mendiknas membuat surat keputusan bersama menteri agama untuk tidak memperbolehkan adanya pungutan saat penerimaan siswa baru untuk jenjang SD dan SMP. Jenjang ini adalah jenjang pendidikan dasar dan tidak diperkenankan adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru mendatang. “Intinya satu untuk pendidikan dasar SD dan SMP Negeri tidak boleh ada pungutan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru. Itu sudah kami teken bersama antara saya dan pak Suryadharma Ali,” kata Nuh di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (28/6/2011).

Kebijakan ini seperti yang sudah-sudah hanyalah sebuah bahasa yang tak ubahnya berganti kata oleh sinonim-sinonim yang telah tersedia di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dahulau katanya sudah tidak ada lagi SPP, tapi nyatanya ada BP3. Seteleh itu sudah tidak ada lagi BP3, nyatanya tetap ada juga penarikan iuran Komite Sekolah. Bahkan ketika ada BOS yang menjamin bahwa tidak ada lagi biaya pada jenjang pendidikan dasar, nyatanya orangtua siswa/wali justru semakin tercekik. Pihak sekolah mengada-adakan biaya berupa buku wajib, seragam wajib, uang bangku, uang taman dan sebagainya. Intinya, pernyataan mendiknas akan tidak ada maknanya ketika tidak menyiapkan sistem dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Definisi tidak ada pungutan di atas akan luntur begitu saja ketika pihak sekolah mematok biaya formulir, biaya map, biaya Masa Orientasi Siswa (MOS) dan lainnya. Mudah sekali kan, melanggar apa yang menjadi instruksi mentri. Belum lagi, setelah masuk kepada segenap orangtua bersiaplah untuk mengencangkan sabuk, dan membongkar celengan-celengan ang ada. Karena akan begitu banyak istilah-istilah yang dibungkus dengan “sumbangan”. Sunbangan gedunglah, sumbangan manajemen instistusilah, sumbangan pengembanganlah dan sumbangan yang lainnya.

Maka, marilah kita tonton bersama apa jadinya pendidikan ini jika biaya yang begitu besar dikeluarkan tetapi kualitas jauh dari harapan. Belum lagi nantinya bakalan ketika mau kelulusan diperparah dengan adanya UAN, yang saat ini menjadi akal-akalan untuk mengajari anak berbohong bersama.

Mari kita perbaiki pendidikan kita

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ahmad Dhani: Saya Dijanjikan Kursi Menteri …

Anjo Hadi | | 24 April 2014 | 23:45

Lost in Translation …

Eddy Roesdiono | | 24 April 2014 | 22:52

PLN Gagap Online …

Andiko Setyo | | 24 April 2014 | 23:40

Drawing AFC Cup U-19: Timnas U-19 Berpotensi …

Primata Euroasia | | 24 April 2014 | 21:28

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


TRENDING ARTICLES

Partai Manakah Dengan Harga Suara Termahal? …

Chairul Fajar | 12 jam lalu

Siapa yang Akan Bayar Utang Kampanye PDIP, …

Fitri Siregar | 12 jam lalu

Riska Korban UGB jadi “Korban” di Hitam …

Arnold Adoe | 13 jam lalu

Tangis Dahlan yang Tak Terlupakan …

Dedy Armayadi | 16 jam lalu

Di Mana Sebenarnya MH370? Waspada Link …

Michael Sendow | 17 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: