Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Ronnie Wicaksono

- a commoner, though sometimes being uncommon -

Berapa Jumlah Provinsi di Indonesia?

OPINI | 16 January 2012 | 02:56 Dibaca: 20916   Komentar: 7   0

Kalau pembaca dilahirkan pada dekade 1980an atau sebelumnya, ketika sekolah dahulu, waktu ditanya berapa jumlah provinsi di Indonesia, pasti dengan lantang menyebut “27 provinsi”.

Saya punya sedikit pengalaman unik ketika kelas 2 SMP (waktu itu awal tahun 1990-an). Waktu itu guru geografi saya cukup “killer”. Setiap mengajar pasti mengajukan pertanyaan kepada murid, dan apabila tidak dapat menjawab, hukumannya adalah berdiri di depan kelas. Tidak jarang jumlah murid yang berdiri lebih banyak jumlahnya dibanding yang duduk, karena tidak dapat menjawab pertanyaan sang guru, atau setidaknya tidak dapat “memuaskan” jawaban yang diharapkan oleh guru. Murid boleh duduk kembali apabila ada pertanyaan lagi dari guru, dan berhasil menjawab dengan benar.

Ketika itu Bu Guru bertanya “berapa jumlah provinsi di Pulau Jawa?”, dan seluruh murid pun “dipaksa” untuk menjawab, tidak boleh abstain (model menjawabnya pakai sistem voting terbuka, hehehe…). Ada yang menjawab 3, 4, dan 5, dan masing-masing memiliki argumentasi. Saya pun menjawab 5 provinsi. Dan… menurut sang guru… jawabannya adalah…. TIGA provinsi. Saya bersikeras jawaban saya benar, namun apa daya, membantah guru (waktu itu) berarti “menantang maut”, dan saya pun dengan terpaksa harus berpindah untuk “berbaris” depan kelas.

Alasannya adalah Jawa terdiri dari 3 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), sedangkan DKI Jakarta berstatus Daerah Khusus, dan DIY berstatus Daerah Istimewa. Lho…. ?! Saya tidak dapat menerima argumentasi tersebut. Bukannya menurut peraturan perundangan, kedua daerah tersebut tetap disebut “provinsi”, meski dengan “embel-embel” daerah khusus atau istimewa. Toh, Kepala Daerah nya tetap Gubernur. Hehehe… sudah lah, lagi pula, apalah arti sebuah nama. Yang penting kan substansinya. Apalah arti sebutan “provinsi” di Kanada kalau faktanya memiliki justru wewenang bak konfiderasi. Apalah arti sebutan “negara bagian” di India kalau gubernurnya pun hanya seremonial yang ditunjuk Presiden.

Kembali ke judul posting di atas. Hingga akhir tahun 1998, Indonesia memiliki 27 provinsi (termasuk Timor Timur). Jumlah provinsi bertambah satu ketika didirikannya Provinsi Maluku Utara (pemekaran dari Provinsi Maluku) pada 4 Oktober 1999 (dan diresmikan pada 12 Oktober 1999). Selang tujuh hari kemudian, Timor Timur secara resmi lepas dari Indonesia pada 19 Oktober 1999, sehingga jumlah provinsi kembali menjadi 27.

Memasuki tahun 2000, lahirlah tiga provinsi baru: Banten dengan ibukota Serang (pemekaran Provinsi Jawa Barat), Kepulauan Bangka Belitung dengan ibukota Pangkal Pinang (pemekaran Provinsi Sumatera Selatan), dan Gorontalo dengan ibukota Kota Gorontalo (pemekaran Provinsi Sulawesi Utara).

Pada tahun 2001 (berdasarkan UU 45/1999 dan UU 5/2000), Provinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi tiga provinsi: Irian Jaya (dengan ibukota Jayapura) sebagai provinsi induk, Irian Jaya Tengah (dengan ibukota di Timika), dan Irian Jaya Barat (dengan ibukota di Manokwari). Pada tanggal 11 November 2004, UU 45/1999 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi: Provinsi Irian Jaya Barat tetap dianggap sah (karena secara faktual telah berjalan efektif), namun Provinsi Irian Jaya Tengah yang saat itu belum terealisasi, dibatalkan.

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada 25 Oktober 2002, pemekaran dari Provinsi Riau.

Sedangkan Sulawesi Barat adalah provinsi termuda di Indonesia, yang dibentuk pada 5 Oktober 2004. Ketika Pemilu 2004, Sulawesi Barat belum terbentuk, sehingga belum memiliki wakil dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dengan demikian, saat ini jumlah provinsi di Indonesia terdapat 33 provinsi. Lima provinsi memiliki status khusus: Aceh, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, dan DIY.

Provinsi Aceh, dengan UU 11/2006, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki provinsi lain, diantaranya menjalankan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam. Sebutan lembaga pemerintahan daerah pun khas, misalnya: “Pemerintah Aceh” (bukan “Pemerintah Provinsi Aceh”), “Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)” (bukan “DPRD”), “Komisi Independen Pemilihan (KIP)” (bukan “KPU”), “Qanun” (bukan “Peraturan Daerah”), dan parpol lokal pun dapat mengikuti pemilihan umum di Aceh.

Provinsi DKI Jakarta, dengan UU 29/2007, sebagai ibukota Indonesia memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbeda dengan provinsi lainnya, DKI Jakarta terdiri atas “kabupaten administrasi” dan “kota administrasi”, yang pimpinannya ditunjuk oleh Gubernur (tidak melalui Pemilukada).

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki kekhasan dengan adanya lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representatif kultural masyarakat asli Papua, disamping Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Setiap tahun, kedua provinsi tersebut (beserta Aceh) menerima Dana Otonomi Khusus dari APBN, yang pada tahun 2012 ini mencapai 11,8 Triliun.

Provinsi DIY, memang dikenal memiliki status istimewa, meskipun hingga saat ini masih menunggu ditetapkannya rancangan undang-undang yang (konon) masih dibahas oleh DPR bersama Pemerintah.

Jadi, provinsi di Indonesia saat ini berjumlah 33 provinsi, atau 28 provinsi (minus 5 “daerah istimewa” dan “daerah khusus”)?

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | | 25 October 2014 | 17:32

ATM Susu …

Gaganawati | | 25 October 2014 | 20:18

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Gayatri Wailisa, Anggota BIN? Perlukah …

Arnold Adoe | | 25 October 2014 | 16:01

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Serunya di Balik Layar Pemotretan Presiden …

Gatra Maulana | 11 jam lalu

BMI Hongkong Tertipu 60 Juta Oleh “Bule …

Fey Down | 12 jam lalu

Hatta Rajasa Tahu Siapa Bandit Migas …

Eddy Mesakh | 13 jam lalu

Presiden Jokowi, Ibu Negara, dan …

Sintong Silaban | 14 jam lalu

Kerumitan Membentuk Kabinet …

Mas Isharyanto | 15 jam lalu


HIGHLIGHT

Fakta & Rahasia Saya Tentang Buku …

Indria Salim | 12 jam lalu

Hanya Tontowi/Liliyana di Final Perancis …

Sapardiyono | 12 jam lalu

Pilih Steak Sapi New Zealand Atau Ramen …

Benny Rhamdani | 12 jam lalu

Upacara Adat Satu Suro Kampung Adat Cirendeu …

Sandra Nurdiansyah | 13 jam lalu

50 Yacht Luar Negeri “Serbu” …

Mustafa Kamal | 13 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: