Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Ti2qwinarti

Life is beautiful, isn't it? Menikmati hidup dengan terus bersyukur & tersenyum ^_^

Penataan dan Pemerataan Guru PNS (part 2)

REP | 13 May 2012 | 11:50 Dibaca: 378   Komentar: 0   0

Dalam acara sosialisasi re-distribusi guru tersebut, disebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengalihfungsikan guru SMP & SMA menjadi guru SD sambil menunggu pendidikan KKT (Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan) atau sejenisnya dengan kriteria :
1. Belum sertifikasi.
2. Usia relatif muda.
3. Kalau terpaksa yang sudah sertifikasi.
dan….saya memenuhi dua kriteria urutan paling atas: belum sertifikasi dengan usia relatif muda,,,haiiiaaahhh!!!!!!!!!!@_@

Untuk membesarkan hati, saya teringat penggalan kalimat dari Imam Ghazali bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, dialah yang dinamakan orang besar di bawah kolong langit ini. Ia bagai matahari yang memberi cahaya orang lain, sedangkan ia sendiri pun bercahaya. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain, ia sendiri pun harum. Sungguh kalimat yang mengagungkan profesi pendidik, tanpa memandang status guru Play Group, PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, bahkan Universitas (dosen), pun tidak ada diskriminasi berdasarkan ijasah, masa kerja, usia, apalagi oleh selembar sertifikat pendidik…ya selembar sertifikat yang menyatakan seorang pendidik telah profesional untuk menjalankan tugasnya, yang aneh bin ajaibnya kadang kala tidak relevan bahkan melenceng jauh dari kualifikasi pendidikan kesarjanaannya. Sebagai perbandingan sertifikat pendidik yang diperoleh melali jalur PLP (Pendidikan Latihan Profesi) berlangsung kurang lebih 10 hari, sedangkan untuk mendapatkan gelar S.Pd (Sarjana Pendidikan) ditempuh kurang lebih 4 tahun, tetapi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan semisal S1 pendidikan sosiologi akan kalah (untuk mendapatkan jam mengajar) dengan selembar sertifikat pendidik yang menyatakan bahwa guru tersebut telah profesional untuk mengampu mata pelajaran sosiologi walaupun tidak memiliki ijasah yang linear dengan mata pelajaran tersebut. Nah kira-kira apa yang akan terjadi?????
Guru PNS berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tapi sebagai pekerja di bidang akademik, yang menuntut terus dikembangkannya kegiatan ilmiah dan keilmuan, alangkah sayangnya jika suara kami dibungkam hanya untuk mengejar jumlah mengajar minimal seorang pendidik dengan mengabaikan aspek-aspek akademik kami. Bukankah ironis karena tujuan penataan dan pemerataan guru adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Dutch Bucket System, Narasi Hidup Sebuah …

Dean | | 28 April 2015 | 01:17

Financial Inclusion Index Indonesia Masih …

Faisal Basri | | 28 April 2015 | 00:30

Blog Competition “Keriaan KAA …

Kompasiana | | 22 April 2015 | 16:49

Kupu-kupu, Juga Burung Dodo …

Hikmat Darmawan | | 27 April 2015 | 21:53

Kompasiana dan Kompas Kampus Sambangi 5 …

Kompasiana | | 06 March 2015 | 08:32


TRENDING ARTICLES

Soal Pelacuran Ahok Memang Terlalu Polos …

Fadli Zontor | 5 jam lalu

Berbeda dengan SBY, Jokowi Adalah Pengamat …

Axtea 99 | 7 jam lalu

Blunder Terbesar Anggun C Sasmi …

Panjaitan Johanes | 8 jam lalu

Ahok dan Pelacuran …

Muhammad Armand | 10 jam lalu

Kurir Narkoba Dieksekusi untuk Menyelamatkan …

Wildan P | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: