Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Komite Sekolah dan Good Governance

OPINI | 29 May 2012 | 19:02 Dibaca: 226   Komentar: 0   0

Bentuk desentralisasi yang paling mendasar adalah yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan menggunakan komite sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran-serta masyarakat dan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat (Ace Suryadi, 2003).

Perintisan upaya diatas telah dimulai sejak tahun 2002 dengan dukungan ketentuan formal seperti tertuang didalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Upaya desentralisasi dan otonomi di sektor pendidikan merupakan bagian integral dari upaya desentralisasi di sektor lain (baca otonomi daerah). Gerakan otonomi daerah dan desentralisasi ini merupakan bagian dari 3 isu strategis pembangunan yaitu Desentralisasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Pemerintahan yang Baik (good governance).

Dalam konteks pembangunan daerah desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan kepada PEMDA (Pemerintah Daerah) yang disertai dengan penguasaan sumber pembiayaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi bagaimana PEMDA di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih transparan, akuntabel dan partisipatif, termasuk dalam bidang pendidikan.

Komite Sekolah mempunyai peran dan fungi sebagai badan pertimbangan, perencana, pendukung tenaga, sarana dan prasarana, dan mediator di tingkat sekolah (ditingkat kabupaten/kota ada Dewan Pendidikan). Komite Sekolah sebagai wadah partisipasi masyarakat mulai diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan dan monitoring dan evaluasi. Termasuk untuk menangani penyebarluasan informasi dan penanganan pengaduan.

Upaya menempatkan Komite Sekolah sebagai wadah pemberdayaan peran-serta masyarakat sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat akan menghadapi batu sandungan yang sangat besar jika tidak didukung oleh perilaku birokrasi di daerah secara keseluruhan. Semangat desentralisasi pendidikan dengan menempatkan Komite Sekolah pada posisi strategis sebagai wadah pemberdayaan masyarakat harus seiring dengan upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik (good governance).

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Airin Menjawab Kritik Kinerja [HUT ke-6 Kota …

Gapey Sandy | | 26 November 2014 | 07:09

Situ Bungur dalam “CMORE” (HUT …

Agung Han | | 26 November 2014 | 07:13

The Hunger Games-Reality Show? …

Iwan Permadi | | 26 November 2014 | 17:39

Waduh! Denda 5000€ Untuk Rumah Bercat …

Gaganawati | | 26 November 2014 | 19:06

Maksimalkan Potensi Diri dan Gerak Lebih …

Kompasiana | | 21 November 2014 | 12:11


TRENDING ARTICLES

Maaf Anang, Aurel Tak Punya Suara dan Aura …

Arief Firhanusa | 5 jam lalu

“Tamatan Malaysia” Rata-rata Sakit Jiwa …

Pietro Netti | 6 jam lalu

“Operasi Intelejen” Berhasil …

Opa Jappy | 6 jam lalu

Golkar Perlu Belajar ke PKS …

Puspita Sari | 6 jam lalu

Ini Kata Menpora Terkait Gagalnya Timnas …

Djarwopapua | 10 jam lalu


HIGHLIGHT

Kenapa Harus Aku? …

Siti Avidatu Chusna... | 8 jam lalu

Riedl: Kekalahan Dari Filipina Buah Dari …

Hery | 8 jam lalu

Hati-hati memilih Baby Sitter …

Wahab Naira Sairun | 8 jam lalu

London yang Ramah dan Hiruk Pikuk …

Pretty Backpacker | 8 jam lalu

Teman Penjara …

Vina Tjandra | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: