Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Tengku Bintang

Pencak silat, binatang buas. biola.

Kontroversi Hukuman Mati

OPINI | 21 October 2012 | 21:58 Dibaca: 399   Komentar: 21   1

Menyimak perbincangan para ahli hukum mengenai hukuman mati, mau tak mau otak kampungan ini ikut bekerja juga. Meskipun saya pribadi tidak pernah mendalami pasal demi pasal UUD ’45, dan ayat demi ayat KUHP, tetapi saya tahu bahwa perundang-undangan itu dibuat untuk menciptakan keadilan yang seadil-adilnya di tengah masyarakat. Dalam kapasitas itulah saya menata pendapat ini.

Dalam pandangan saya, para praktisi hukum kita saat ini kebanyakan sudah keluar jalur, punya zikir yang lain. Terlalu banyak mengurusi hukum yang rumit-rumit, akhirnya semua urusan menjadi tidak jelas. Tadinya ahli hukum, menjadi ahlinya mempermainkan hukum. Bayangkanlah, dua orang professor hukum, sama-sama luluh-lantak sampai botak kepalanya mempelajari hukum, tetapi ujung-ujungnya mereka berbeda pendapat tentang penerapan Pasal 28 A UUD’45 dalam praktek hukum di Pengadilan. Celakanya, pendapat keduanya sama-sama salah!

Inilah pasal yang diperdebatkan itu: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. (Pasal 28A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Apalagi yang kurang jelas dalam pasal itu? Setiap warga negara, baik korban kejahatan maupun pelaku kejahatan, memiliki hak yang sama. Bagi seorang hakim, tugasnya adalah mewakili Tuhan meletakkan keadilan atas dua pihak yang berperkara. Tidak ada urusan sekali pun langit runtuh, ia mesti mendatangkan ‘keadilan’ - seadil-adilnya yang dapat dilakukan manusia - menggunakan UU sebagai titik tolak mengambil keputusan. Maka jika ada dua pihak yang berperkara, misalnya terkait kasus pembunuhan, maka tindakan hakim yang benar adalah sebagai berikut:

Pertama-tama ia mendengarkan pengaduan korban pembunuhan yang didapatkannya lewat saksi-saksi maupun keluarganya: “Mohon keadilan Pak Hakim, kami telah dibunuh dengan keji. Kami tidak bersalah apa-apa. Kami telah menempuh kesakitan dan ketakutan yang membuat kami mati. Kami berhak untuk hidup sesuai UUD ’45 itu, tapi kami tidak bisa hidup lagi…..

Kemudian ia mendengar pengakuan terdakwa: “Saya membunuh mereka untuk merampas hartanya, lalu membakar rumahnya supaya tidak ada bukti-bukti. Uangnya sudah saya habiskan untuk foya-foya dan membeli narkoba. Jangan hukum mati saya, Pak Hakim, saya berhak hidup sesuai UUD 45….”

Jika Anda menjadi Hakim, apa yang akan Anda putuskan? Kalau saya, jika materinya kurang lebih seperti di atas, maka keputusannya jelas : Pidana Mati Dua Kali! Sudah dihukum gantung sampai mati, mesti ditembak lagi. Itup un masih kurang untuk menyeimbangkan kesalahannya. Dasarnya adalah meletakkan keadilan, bukan memanusiakan terdakwa!

(Catatan: Pengadil Terbaik adalah yang memposisikan dirinya di pihak korban - Tengkubintang)

****

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sangiang, Pulau Memukau yang Mudah Dijangkau …

Hari Akbar Muharam ... | | 24 May 2015 | 01:37

Beras Plastik Siapa Bermain? …

Musni Umar | | 24 May 2015 | 07:31

Kompasiana Seminar Nasional: Harapan serta …

Kompasiana | | 18 May 2015 | 15:58

Pahami Screen Time dan Play Time untuk Anak …

Giri Lumakto | | 23 May 2015 | 22:19

Kota Batam Gandeng Yokohama untuk Menjadi …

Isson Khairul | | 23 May 2015 | 20:23


TRENDING ARTICLES

Rekayasa Hadi, Negara Rugi 2 Triliun, KPK …

Imam Kodri | 5 jam lalu

FIFA, Jangan Heran Indonesia Berani Bekukan …

Mafruhin | 14 jam lalu

Menyoroti Pembangunan Rel Kereta Api di …

Johanis Malingkas | 16 jam lalu

Dua Kali Ke Toilet, Saldo Multitrip Dipotong …

Endang Priyono | 17 jam lalu

Air Mata Ema Tumpah di Korem 151 Binaya …

Rusda Leikawa | 17 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: