Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Tengku Bintang

Pencak silat, binatang buas. biola.

Kontroversi Hukuman Mati

OPINI | 21 October 2012 | 21:58 Dibaca: 392   Komentar: 21   1

Menyimak perbincangan para ahli hukum mengenai hukuman mati, mau tak mau otak kampungan ini ikut bekerja juga. Meskipun saya pribadi tidak pernah mendalami pasal demi pasal UUD ’45, dan ayat demi ayat KUHP, tetapi saya tahu bahwa perundang-undangan itu dibuat untuk menciptakan keadilan yang seadil-adilnya di tengah masyarakat. Dalam kapasitas itulah saya menata pendapat ini.

Dalam pandangan saya, para praktisi hukum kita saat ini kebanyakan sudah keluar jalur, punya zikir yang lain. Terlalu banyak mengurusi hukum yang rumit-rumit, akhirnya semua urusan menjadi tidak jelas. Tadinya ahli hukum, menjadi ahlinya mempermainkan hukum. Bayangkanlah, dua orang professor hukum, sama-sama luluh-lantak sampai botak kepalanya mempelajari hukum, tetapi ujung-ujungnya mereka berbeda pendapat tentang penerapan Pasal 28 A UUD’45 dalam praktek hukum di Pengadilan. Celakanya, pendapat keduanya sama-sama salah!

Inilah pasal yang diperdebatkan itu: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. (Pasal 28A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Apalagi yang kurang jelas dalam pasal itu? Setiap warga negara, baik korban kejahatan maupun pelaku kejahatan, memiliki hak yang sama. Bagi seorang hakim, tugasnya adalah mewakili Tuhan meletakkan keadilan atas dua pihak yang berperkara. Tidak ada urusan sekali pun langit runtuh, ia mesti mendatangkan ‘keadilan’ - seadil-adilnya yang dapat dilakukan manusia - menggunakan UU sebagai titik tolak mengambil keputusan. Maka jika ada dua pihak yang berperkara, misalnya terkait kasus pembunuhan, maka tindakan hakim yang benar adalah sebagai berikut:

Pertama-tama ia mendengarkan pengaduan korban pembunuhan yang didapatkannya lewat saksi-saksi maupun keluarganya: “Mohon keadilan Pak Hakim, kami telah dibunuh dengan keji. Kami tidak bersalah apa-apa. Kami telah menempuh kesakitan dan ketakutan yang membuat kami mati. Kami berhak untuk hidup sesuai UUD ’45 itu, tapi kami tidak bisa hidup lagi…..

Kemudian ia mendengar pengakuan terdakwa: “Saya membunuh mereka untuk merampas hartanya, lalu membakar rumahnya supaya tidak ada bukti-bukti. Uangnya sudah saya habiskan untuk foya-foya dan membeli narkoba. Jangan hukum mati saya, Pak Hakim, saya berhak hidup sesuai UUD 45….”

Jika Anda menjadi Hakim, apa yang akan Anda putuskan? Kalau saya, jika materinya kurang lebih seperti di atas, maka keputusannya jelas : Pidana Mati Dua Kali! Sudah dihukum gantung sampai mati, mesti ditembak lagi. Itup un masih kurang untuk menyeimbangkan kesalahannya. Dasarnya adalah meletakkan keadilan, bukan memanusiakan terdakwa!

(Catatan: Pengadil Terbaik adalah yang memposisikan dirinya di pihak korban - Tengkubintang)

****

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Remaja di Moskow Juga Suka Naik ke Atap KRL …

Lidia Putri | | 01 August 2014 | 19:28

Yuk Kenali Serba-serbi Njagong …

Giri Lumakto | | 01 August 2014 | 23:14

Apakah ‘Emoticon’ Benar-benar Jujur? …

Fandi Sido | | 01 August 2014 | 18:15

“Tak Sempurna Hanya Tanpa …

Jarjis Fadri | | 31 July 2014 | 08:41

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Koalisi Merah Putih Tetaplah Merah Putih, …

Hanny Setiawan | 11 jam lalu

Jokowi Belum Dilantik, PKB Sudah Nagih Jatah …

Ikhlash Hasan | 11 jam lalu

Libur Lebaran, Bertemu Bule dan Supir Isteri …

Hendry Sianturi | 16 jam lalu

Membuat Tanda Salib di Pusara Ir. Soekarno …

Kosmas Lawa Bagho | 16 jam lalu

Info Hoax Umar Abuh Masih Disebarkan …

Gatot Swandito | 19 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: