Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Budi Hermana

Keluarga/Kampus/Ekonomi ... kadang sepakbola

Menyoal Dialog Virtual Uji Publik Kurikulum 2013

OPINI | 30 November 2012 | 22:07 Dibaca: 876   Komentar: 0   2

Selain melalui roadshow di lima kota dan 33 provinsi, uji publik kurikulum juga dilakukan secara online di http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id. Website uji publik tersebut melengkapi dua cara pendekatan uji publik lainnya yaitu “Dialog Tatap Muka” di tingkat nasional di 5 kota besar: Jakarta, Yogyakarta, Medan, Makassar, dan Denpasar dan di 33 provinsi untuk tingkat daerah, serta secara “Tertulis”, yaitu bahan dikirim ke perguruan tinggi dan lembaga kemasyarakatan pemerhati pendidikan.   Kemendikbud menyebut pendekatan online tersebut sebagai “Dialog Virtual”.

1354287021706444350

Halaman depan Uji Publik Online, http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id

Pada halaman depan kita bisa meng-klik ke halaman komentar sekaligus bisa melihat draft kurikulum halaman demi halaman. Kita bisa juga men-download dulu file draft kurikulumnya agar bisa dibaca lebih seksama sebelum memberikan komentar. Isian komentarnya seperti “open question” dengan menyediakan kolom khusus untuk menuliskan kritik, saran, pemikiran, atau “uneg-uneg”. Mau pro atau kontra, silakan kita bebas mengisinya.

13542871311849263138

Tampilan untuk pengisian komentar

Tatacara mengisi komentarnya sebenarnya sederhana dan mudah. Kemendikbud pun sudah mengunggah draft Kurikulum 2013 sebanyak 99 halaman, baik dalam format pdf atau html yang bisa di-klik halaman per halaman. Draft tersebut berupa ringkasan berupa tayangan – atau bukan naskah akademik yang utuh – yang mencakup tingkat pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi. Draft kurikulum tersebut bisa dilihat di sini.

13542875811519300506

Sistematika draft dokumen yang diuji publik secara Virtual

Meskipun alamat URL-nya sudah disosialisasikan melalui media massa- termasuk di Kompas.com (30/11/2012) di sini – sampai saat tulisan ini dipublish, jumlah komentarnya relatif belum banyak. Kondisi tersebut memang belum bisa menggambarkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam uji publik yang rencananya dilaksanakan dalam satu bulan sampai tanggal 23 Desember 2013.

Saya tergelitik untuk menelisik uji publik secara elektronik tersebut. Setidaknya ada beberapa hal yang menarik terkait dengan pemanfaatan fasilitas tersebut.

Pertama, implikasi pengisian yang bersifat “open question” membuat komentar bisa beragam- baik dari sudut pandang maupun subtansinya. Hal ini bisa membuat Kemdikbud harus “kerja keras” untuk membuat ringkasan atau rekapitulasi komentar tersebut. Jika jumlah komentar makin “membludak”, bukan pekerjaan gampang untuk mensarikan komentar dari masyarakat.

1354287696805058811

Deretan komentar terbaru (per 30/11/12)

Kedua, draft dokumen yang masih terlalu umum – atau lebih banyak di tataran konseptual dan normatif – membuat saran dan kritik bisa terjebak “hanya di permukaan”. Komentar pun akhirnya mengerucut pada sikap: mendukung, menolak, atau netral. Memang ada beberapa komentar yang mulai mengkaji secara rinci dan mendalam, setidaknya secara substansif, pemberi komentar memahami berbagai aspek yang tertulis dalam dokumen pengembangan kurikulum. Berbagai sudut pandang pun terpampang di sana. Asyik dan menarik saat membacanya.

Ketiga, pendekatan dialog vitual memang “tidak seimbang“  atau tidak menunjukkan pengertian dialog yang sesungguhnya. Kemendikbud hanya menyajikan draft dokumen, lalu kita bisa mengkritisinya melalui kolom komentar. Semua komentar terpampang dan bisa dilihat publik. Selesai sudah “dialog virtual“-nya. Kemdikbud betul-betul hanya menjaring komentar, yang sebenarnya hanya bersifat satu arah saja atau tidak bersifat interaktif.

Keempat, ini masalah teknis saja. Saat Saya mencoba mengakses situs tersebut, kadang tidak berjalan lancar atau sering “down”. Mungkin lagi banyak yang mengakses secara bersamaan. Namun sampai hari ini, Saya lebih banyak bisa membukanya. Toh tinggal di-refresh saja jika percobaan sebelumnya gagal membuka situs ini.

Lalu apa yang sebaiknya disempurnakan pada sistem “Dialog Virtual“ ini?

Kemendikbud sebenarnya bisa saja melakukan “sedikit“ perubahan agar komentarnya lebih mudah dikategorisasi. Sistem tersebut bisa saja meminta para pemberi komentar untuk memilih satuan pendidikan atau aspek kurikulum yang dikomentarinya. Misalnya, kita bisa memilih hanya mengkritisi kurikulum untuk SD, SMP, SMA/SMK, atau Pendidikan Tinggi saja.  Kemudian aspek yang dikomentari disinkronkan dengan sistematika isi draft dokumen kurikulumnya, misalnya mengkritisi tentang Standar Kompetensi Lulusan, Struktur Kurikulum, atau Contoh Pembelajaran Tematik. Perubahan tersebut setidaknya memudahkan Kemendikbud untuk membuat kompilasi komentar sehingga lebih mudah dianalisis.

Penyempurnaan lainnya bisa saja dengan memberikan fitur interaksi, setidaknya ada balasan dari pihak Kemendikbud untuk setiap komentar yang masuk. Misalnya, minimal ucapan terima kasih atas masukannya. Cara ini memang “menambah“ pekerjaan karena harus disediakan admin atau operator khusus yang memantau komentar yang masuk. Apalagi tidak menutup kemungkinan ada komentar yang “nyeleneh“. Toh identitas pemberi komentar tidak disertai verifikasi, atau pemberi komentarnya mungkin saja “fiktif“ dengan maksud negatif.

Kalau masalah teknis, Saya kira Kemendikbud sudah mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya tetknologi yang mumpuni. Mudah-mudahan sistem ini dapat terjaga reliabilitas sistemnya sampai uji public berakhir.

Terlepas dari beberapa catatan di atas, fasilitas “dialog Virtual” ini patut diapresiasi sebagai langkah baru dalam menjaring aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Kesederhanaan dan kemudahan dialog virtual ini bisa jadi memang dikehendaki oleh Kemendikbud. Toh, masih ada dua pendekatan lainnya yang mungkin lebih komprehensif dan “lebih berisi“ karena pihak Kemendikbud langsung berhadapan dan mungkin “berdebat“ dengan pihak yang diundang mengikuti uji publik.

Masukan dari perguruan tinggi atau pemerhati pendidikan secara “Tertulis“ pun tidak akan sesingkat komentar pada dialog virtual ini. Masukannya pasti berupa dokumen yang lebih sistematis, dan mungkin berlembar-lembar halaman yang berisi saran dan kritik yang mungkin substansinya lebih mendalam. Lagian, siapa tahu draft dokumennya sudah berupa naskah akademik pula.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Transjakarta vs Kopaja AC, Pengguna Jasa …

Firda Puri Agustine | | 31 October 2014 | 12:36

Kenapa Orang Jepang Tak Sadar Akan Kehebatan …

Weedy Koshino | | 30 October 2014 | 22:57

Juru Masak Rimba Papua Ini Pernah Melayani …

Eko Sulistyanto | | 31 October 2014 | 11:39

Green Bay dan Red Island Beach, Dua Pesona …

Endah Lestariati | | 31 October 2014 | 11:47

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 5 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 5 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 5 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 6 jam lalu

Kabinet Kerja Jokowi-JK, Menepis Isu …

Tasch Taufan | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | 7 jam lalu

Mendaki Gunung Merapi Tanpa Harus Cuti …

Mcnugraha | 8 jam lalu

Tuntutan Kenaikan Upah Buruh yang Tak …

Agus Setyanto | 8 jam lalu

KIS Adaptasi KJS atau Plagiat JKN …

Aden Rendang Sp | 8 jam lalu

Demokrasi Pasar Loak …

Budhi Wiryawan | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: