Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Sutomo Paguci

Pewarta warga mukim di Padang | Advokat | Nonpartisan | Menulis sebagai rekreasi

Cara Jitu Lolos dari Jerat Tersangka Korupsi

OPINI | 17 December 2012 | 12:04 Dibaca: 503   Komentar: 0   0

Siapa tahu anda atau siapapun diusut korupsi oleh penegak hukum. Karena itu pastikan bertindak dengan cepat dan tepat. Siapa tahu kasusnya masih bisa dihentikan. Nah, dalam keadaan apa dan bagaimana kasus korupsi masih bisa dihentikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan?

Pertama, untuk kasus korupsi yang jelas dan lengkap semua alat buktinya—saksi-saksi, ahli, surat tertulis, dst—akan tetapi kerugian keuangan negaranya “kecil”. Dalam hal ini kerugian keuangan negara kurang dari Rp.15 miliar sepenuhnya menjadi lingkup kewenangan kejaksaan negeri setempat atau tanpa harus minta izin dari kejaksaan tinggi, manakala perkara akan dihentikan.

Atau, dalam keadaan lain, pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan sebelum perkaranya naik ke tingkat penyidikan alias perkaranya masih di level penyelidikan. Dalam situasi ini penghentian penyelidikan perkara bersangkutan lebih mungkin atau lebih besar peluangnya.

Contohnya, korupsi tiket pesawat perjalanan dinas—uang tiketnya diambil tapi tidak jadi berangkat—tak dinyana terendus oleh aparat hukum. Nah, segera kembalikan uang itu ke kas negara dan minta tanda terima pengembalian untuk disampaikan ke aparat penegak hukum bersangkutan. Beres. Mumpung pengusutan kasusnya baru tahap penyelidikan.

Terkait kerugian keuangan negara dalam suatu proyek pengadaan barang dan jasa, sebaiknya parameter kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau setidaknya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Misalnya, berdasarkan hasil audit ternyata kerugian keuangan negaranya hanya Rp.20 juta. Tentu tidak balik modal jika kejaksaan tetap ngotot membawa kasus demikian ke pengadilan karena biaya operasional sebuah kasus korupsi bisa berkali-kali lipat dari itu. Ini sekedar contoh peluang untuk pengembalian kerugian keuangan negara sebagai celah hukum bagi ditutupnya perkara.

Andai ketemu situasi demikian jangan pikiran panjang lagi. Segera kontak penyidiknya di bagian pidana khusus dan sampaikan kemungkinan penggantian kerugian keuangan negara. Tentu penggantian tersebut sebagai konsekuensi dari menikmati/memperoleh uang secara tidak sah, artinya, berapa yang diperoleh maka sejumlah itu pula yang dikembalikan.

Prosedur pengembalian tidak ribet. Cukup datang bawa uang, serahkan, dan kemudian pihak penerima pengembalian (kejaksaan/kepolisian) akan membuat berita acaranya. Selanjutnya menjadi urusan penyidik perkara ybs untuk meneruskan uang tersebut ke institusi dimana kerugian tersebut timbul atau dikembalikan ke kas negara sesuai rekeningnya.

Berdasarkan berita acara pengembalian tersebut kepala kejaksaan negeri atau kepala kepolisian setempat akan menjadikannya sebagai salah satu alasan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Namanya juga SP3, suatu waktu kasusnya bisa saja dibuka kembali, terutama jika kemudian diketemukan bukti baru yang siginifikan sehingga kasus bersangkutan menjadi layak diteruskan ke pengadilan.

SP3 tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik kejaksaan dan kepolisian; tidak termasuk KPK karena KPK tidak mengenal istilah SP3. Tersangka atau calon tersangka hanya dalam posisi memohon. Bisa dikabulkan atau sebaliknya ditolak permohonannya.

Sebenarnya, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan dasar untuk penghentian suatu perkara korupsi (SP3). Secara hukum, SP3 dilakukan jika perkara tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, sudah kadaluwarsa, dan/atau tersangkanya meninggal dunia. Karena itu, SP3 dengan alasan kerugian keuangan negaranya telah diganti merupakan semacam “diskresi” pejabat penyidik perkara bersangkutan.

Dalam situasi tertentu, kadang-kadang, justru penyidiknya yang menawarkan supaya kerugian diganti saja dan kemudian kasusnya ditawarkan untuk ditutup. Situasi terakhir ini biasanya jika kerugian keuangan negaranya sangat kecil, misalnya, cuma Rp.5 juta s/d 50 juta. Memaksakan kasus begini naik ke pengadilan selain belum tentu juga menang, sementara biaya operasional sudah pasti keluar, dan sering menjadi olok-olok di persidangan—penyidik dikatakan tidak cakap karena uang segitu saja tidak mampu diusahakan pengembaliannya.

Kadang kala pula kecilnya kerugian keuangan negara tidak jadi patokan kasus dihentikan. Terutama dalam kasus-kasus korupsi yang menyangkut hajat hidup warga miskin atau dalam keadaan bencana alam dsb.

Tentu saja ada “jebakan Bateman” terkait penggantian kerugian keuangan negara tersebut. Celakanya adalah, jika penggantian kerugian keuangan negara telah dilakukan oleh tersangka, tahu-tahu pihak penyidik ingkar janji alias ogah menutup perkaranya. Uang yang dikembalikan tersebut otomatis akan menjadi barang bukti (BB). Jangan-jangan yang dulu tidak ada BB, sekarang malah ada BB. Hakim, dengan demikian, terkunci untuk mau tak mau memutus terdakwa bersalah.

Kedua, untuk selain dan selebihnya, SP3 kasus korupsi hanya mungkin terjadi jika setelah perkara diusut ternyata tidak cukup bukti, atau ternyata bukan pidana, atau kadaluwarsa, dan/atau tersangka meninggal dunia. Dalam keadaan ini perkara juga dapat dihentikan.

Last but not least, sudah saatnya pemberantasan korupsi yang bersifat merugikan keuangan negara berparadigma pengembalian kerugian keuangan negara sebagai yang utama. Bukan berorientasi menghukum orang.

(SP)

(*) Penulis advokat/praktisi hukum. Opini dalam artikel ini berdasarkan pengalaman di lapangan.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sukses sebagai Pengusaha Telur Asin …

Tjiptadinata Effend... | | 21 December 2014 | 11:54

Cegah Lintah Darat Merajalela dengan GNNT …

Agung Soni | | 21 December 2014 | 11:16

Rahasia Keberhasilan Pariwisata: Jangan …

Jimmy Haryanto | | 21 December 2014 | 08:18

Gratifikasi Natal dan Tahun Baru …

Mas Ukik | | 21 December 2014 | 10:01

Blog Competition Coca-Cola Sampai Akhir …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Lain Fahri Hamzah, Lain Pula Fadli Zon …

Ajinatha | 10 jam lalu

Lebih Baik Pernyataan Dwi Estiningsih …

Hendi Setiawan | 10 jam lalu

Beda Fahri Hamzah, Fadli Zon, Setya Novanto …

Ninoy N Karundeng | 10 jam lalu

Natal, Skandal Sejarah Kelahiran Yesus …

Nararya | 11 jam lalu

Pintu Damai Tertutup, Menang Golkar Bali …

Erwin Alwazir | 20 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: