Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Budi Hermana

Keluarga/Kampus/Ekonomi ... kadang sepakbola

Syarat Sertifikasi Dosen Kian Berat

OPINI | 27 December 2012 | 16:08 Dibaca: 6726   Komentar: 9   3

Menjelang akhir tahun, Pemerintah melalui Ditjen DIKTI kembali mengeluarkan kebijakan yang diperkirakan bikin “panas-dingin” para dosen di Indonesia, terutama yang akan mengikuti sertifikasi dosen. Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti, Kemendikbud.

13565991441897534052

Mulai tahun 2013, pemerintah menambahkan syarat untuk portofolio dosen, setidaknya perlu upaya khusus atau ekstra kerja keras. Tiga syarat tambahan itu adalah (1) Dokumen/sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, (2) Dokumen/sertifikat hasil tes potensi akademik (TPA), dan (3) Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah/nasional/international.

Ketiga syarat tambahan itu jelas lebih berat dibandingkan portofolio dosen untuk sertifikasi sebelumnya. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009, sertifikasi pendidik untuk dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi ini dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen.

Portofolio menurut PP RI No. 37/2009 adalah kumpulan dokumen yang terdiri dari (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi; (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Kini dengan kebijakan baru tersebut, portofolio dosen untuk sertifikasi dosen wajib dilengkapi dengan tiga syarat tersebut untuk sertifikasi dosen mulai tahun 2013. Ada beberapa implikasi dari kebijakan baru tersebut, terutama bagi dosen yang berkeinginan memperoleh sertifikasi dosen.

Pertama, kebijakan tersebut  jelas akan mempersulit dosen memperoleh sertifikasi dosen. Ketiga syarat tambahan tersebut bisa menjadi indikator mutu yang lebih terukur dibandingkan portofolio dosen sebelumnya yang lebih bersifat subyektif, khususnya pada penilaian deskripsi diri.

Kedua, syarat yang makin ketat tersebut akan mendorong dosen meningkatkan produktifitas penelitian dan publikasi ilmiah, setidaknya bagi dosen yang tetap berharap mendapat tunjangan dari pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap dosen yang lulus sertifikasi dosen. Sebenanrnya, kewajiban dosen idealnaya memang seperti itu, yang sudah termaktub dalam kewajiban tri dharma perguruan tinggi. Jika syarat tersebut dianggap terlalu berat, calon peserta sertifikasi dosen pada tahun 2013 diperkirakan menurun.

Ketiga, kriteria penilaian portofolio menjadi lebih terukur dan faktual. Saya berpendapat di tingkat lapangan memang banyak teman-teman yang mempertanyakan ketidaklulusannya pada periode sertifikasi dosen sebelumnya. Dosen yang dinyatakan tidak lulus merasa tidak mengetahui secara persis letak kekurangan portofolionya, setidaknya cuma bisa menduga-duga dari syarat dan kriteria kelulusan sertifikasi dosen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bisa dimengerti karena sebagian indikator atau parameter peniliaian portofolio sebelumnya bersifat kualitatif atau berpotensi subyektif, terutama penilaian persepsional dan deskripsi diri. Kini dengan syarat tambahan tersebut, alasan penolakan atau ketidaklulusan menjadi lebih jelas atau lebih terukur.

Keempat, kebijakan ini senada dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kewajiban unggah karya ilmiah bagi dosen, kewajiban publikasi ilmiah bagi lulusan perguruan tinggi, atau persyaratan kenaikan kepangkatan yang juga makin ketat. Semua kebijakan tersebut bisa meningkatkan publikasi karya ilmiah dosen yang memang tergolong masih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti yang secara rutin dirilis oleh Scimagojr.com atau lembaga pemeringkatan World Class University yang memasukkan indikator publikasi international dalam metodologi pemeringkatannya.

Mudah-mudahan kebijakan tersebut tidak menyurutkan niat para dosen untuk mengikuti sertifikasi dosen. Andaikan tidak memenuhi syarat tersebut atau tidak tertarik mengikuti sertifikasi dosen, semoga dosen-dosen masih tetap menjalankan amanahnya meskipun tidak ikut menikmati tunjangan dari pemerintah setelah dinyatakan lulus sertifikasi dosen.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Transjakarta vs Kopaja AC, Pengguna Jasa …

Firda Puri Agustine | | 31 October 2014 | 12:36

Kenapa Orang Jepang Tak Sadar Akan Kehebatan …

Weedy Koshino | | 30 October 2014 | 22:57

Juru Masak Rimba Papua Ini Pernah Melayani …

Eko Sulistyanto | | 31 October 2014 | 11:39

Green Bay dan Red Island Beach, Dua Pesona …

Endah Lestariati | | 31 October 2014 | 11:47

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 5 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 5 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 5 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 6 jam lalu

Kabinet Kerja Jokowi-JK, Menepis Isu …

Tasch Taufan | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

DPR Akhirnya Benar-benar Terbelah, Bagaimana …

Sang Pujangga | 8 jam lalu

Mendaki Gunung Merapi Tanpa Harus Cuti …

Mcnugraha | 8 jam lalu

Tuntutan Kenaikan Upah Buruh yang Tak …

Agus Setyanto | 8 jam lalu

KIS Adaptasi KJS atau Plagiat JKN …

Aden Rendang Sp | 8 jam lalu

Demokrasi Pasar Loak …

Budhi Wiryawan | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: