Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Yusuf Ahmad

umat akhir jaman

RSBI Dihapus, Sekolah Harus Tetap Berkualitas

OPINI | 09 January 2013 | 10:52 Dibaca: 230   Komentar: 0   0

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Dampak dari keputusan itu adalah dihilangkannya RSBI dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Putusan ini dikeluarkan oleh MK setelah menimbang bahwa keberadaan RSBI dan SBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Selain itu, pembedaan antara RSBI-SBI dan non-RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan.

Banyak pihak yang menyambut positif keputusan tersebut, namun menurut pakar pendidikan Universitas Negeri Semarang Doktor Nugroho, menilai, sisi positif yang selama ini dikembangkan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) harus terus dilanjutkan. banyak aspek-aspek positif yang selama ini dikembangkan RSBI, terutama menyangkut manajemen tata kelola, budaya mutu, dan kedisplinan yang berkontribusi baik untuk penyelenggaraan pembelajaran.

Selain itu budaya mutu guru dalam pembelajaran yang lebih aktif mengoreksi, memberi komentar, mengembalikan hasil pekerjaan siswa yang selama ini ada di RSBI. Program sister school di RSBI berupa jaringan kerja sama dengan sekolah di negara-negara maju. juga harus terus dikembangkan meski RSBI sudah tidak ada, mengingat pentingnya untuk memajukan mutu pendidikan. Program sister school pun bisa dikelola dengan pendanaan terbatas, yakni memanfaatkan kemajuan teknologi.

Program “sister school” bisa dijalankan tanpa harus berkunjung ke sekolah maju di luar negeri, cukup dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk berhubungan, seperti lewat surat elektronik atau teleconference.

Sisi negatif dari RSBI, yang selama ini menjadi kritikan masyarakat, seperti liberalisasi pendidikan, pungutan liar dan diskrimasi bagi orang yang kurang mampu, haruslah benar-benar dihapuskan. Pihak-pihak yang berwenang haruslah memberikan pengawasan agar praktek tersebut tidak lagi dilakukan. Bagaimanapun juga, hak untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat merupakan amanah dari Undang Undang Dasar 1945. Negara wajib memberikan jaminan pendidikan yang layak bagi setiap warga negaranya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Unimog Promosi Gratis …

Agus Japloens | | 22 August 2014 | 01:11

Pernyataan Politik Bermata Banyak …

Hendra Budiman | | 22 August 2014 | 01:14

Sharing Profesi Berbagi Inspirasi ke Siswa …

Wardah Fajri | | 21 August 2014 | 20:12

Hati-hati Minum Jamu Pemberian Paranormal …

Mas Ukik | | 21 August 2014 | 20:15

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58


TRENDING ARTICLES

“Ahok” Sumbangan Prabowo Paling …

Pakfigo Saja | 3 jam lalu

Saat Mahkamah Konstitusi Minus Apresiasi …

Zulfikar Akbar | 7 jam lalu

Kuasa Hukum Salah Berlogika, MK Tolak …

Sono Rumekso | 7 jam lalu

Drama Pilpres Telah Usai, Keputusan MK Harus …

Mawalu | 7 jam lalu

Open Letter to Mr Joko Widodo …

Widiyabuana Slay | 9 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: