Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Yusuf Ahmad

umat akhir jaman

RSBI Dihapus, Sekolah Harus Tetap Berkualitas

OPINI | 09 January 2013 | 10:52 Dibaca: 230   Komentar: 0   0

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Dampak dari keputusan itu adalah dihilangkannya RSBI dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Putusan ini dikeluarkan oleh MK setelah menimbang bahwa keberadaan RSBI dan SBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Selain itu, pembedaan antara RSBI-SBI dan non-RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan.

Banyak pihak yang menyambut positif keputusan tersebut, namun menurut pakar pendidikan Universitas Negeri Semarang Doktor Nugroho, menilai, sisi positif yang selama ini dikembangkan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) harus terus dilanjutkan. banyak aspek-aspek positif yang selama ini dikembangkan RSBI, terutama menyangkut manajemen tata kelola, budaya mutu, dan kedisplinan yang berkontribusi baik untuk penyelenggaraan pembelajaran.

Selain itu budaya mutu guru dalam pembelajaran yang lebih aktif mengoreksi, memberi komentar, mengembalikan hasil pekerjaan siswa yang selama ini ada di RSBI. Program sister school di RSBI berupa jaringan kerja sama dengan sekolah di negara-negara maju. juga harus terus dikembangkan meski RSBI sudah tidak ada, mengingat pentingnya untuk memajukan mutu pendidikan. Program sister school pun bisa dikelola dengan pendanaan terbatas, yakni memanfaatkan kemajuan teknologi.

Program “sister school” bisa dijalankan tanpa harus berkunjung ke sekolah maju di luar negeri, cukup dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk berhubungan, seperti lewat surat elektronik atau teleconference.

Sisi negatif dari RSBI, yang selama ini menjadi kritikan masyarakat, seperti liberalisasi pendidikan, pungutan liar dan diskrimasi bagi orang yang kurang mampu, haruslah benar-benar dihapuskan. Pihak-pihak yang berwenang haruslah memberikan pengawasan agar praktek tersebut tidak lagi dilakukan. Bagaimanapun juga, hak untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat merupakan amanah dari Undang Undang Dasar 1945. Negara wajib memberikan jaminan pendidikan yang layak bagi setiap warga negaranya.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Batik 3005 Meter Karya Masyarakat Yogyakarta …

Hendra Wardhana | | 02 October 2014 | 12:27

Antara Yangon, Iraq, ISIS dan si Doel …

Rahmat Hadi | | 02 October 2014 | 14:09

Kopi Tambora Warisan Belanda …

Ahyar Rosyidi Ros | | 02 October 2014 | 14:18

Membuat Photo Story …

Rizqa Lahuddin | | 02 October 2014 | 13:28

[DAFTAR ONLINE] Nangkring bersama Bank …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:52


TRENDING ARTICLES

“Saya Iptu Chandra Kurniawan, Anak Ibu …

Mba Adhe Retno Hudo... | 4 jam lalu

KMP: Lahirnya “Diktator …

Jimmy Haryanto | 5 jam lalu

Liverpool Dipecundangi Basel …

Mike Reyssent | 10 jam lalu

Merananya Fasilitas Bersama …

Agung Han | 10 jam lalu

Ceu Popong Jadi Trending Topic Dunia …

Samandayu | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Kios Borobudur Terbakar, Pencuri Ambil …

Maulana Ahmad Nuren... | 7 jam lalu

Kemacetan di Kota Batam …

Cucum Suminar | 7 jam lalu

“Amarah Nar Membumihanguskan …

Usman Kusmana | 7 jam lalu

Pembunuh (4) …

S-widjaja | 7 jam lalu

Penghujat SBY, Ayo Tanggung Jawab…!! …

Sowi Muhammad | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: