Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Purniadi

Ingin Menjadi Agen Pembelajaran yang Profesional

RSBI Dibubarkan

REP | 16 January 2013 | 06:15 Dibaca: 1431   Komentar: 0   0

KEDIRI, KOMPAS.com — Pasca-dibubarkannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) melalui pembatalan payung hukum yang menaunginya oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, berdampak pada polemik bentuk perubahan sekolah eks RSBI. Di Kota Kediri, Jawa Timur, Dinas Pendidikan setempat lebih memilih model Sekolah Standar Nasional (SSN) sebagai penggantinya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Gunawan Setyo Budi, mengatakan, RSBI merupakan bentuk program yang mempunyai nilai tambah tersendiri dari sekolah yang sudah berkategori SSN. Sehingga jika RSBI dihapuskan, perubahannya nanti yang paling tepat, menurutnya, adalah kembali ke kategori SSN.

“Kalau berubah menjadi SSN, sekolah malah lebih siap,” kata Gunawan Setyobudi kepada para wartawan, Senin (14/1/2013).

Gunawan menambahkan, pasca-pembatalan RSBI itu, pihaknya hingga saat ini masih menunggu arahan teknis dari otoritas pendidikan di atasnya. Sambil menunggu arahan itu, ia menginstruksikan satuan penyelenggara RSBI agar tetap menggelar pembelajaran sebagaimana biasa tanpa terbebani dengan polemik yang ada. “Pembelajarannya harus tetap optimal,” kata Gunawan.

Menurut Gunawan, terlepas dari sisi negatif yang menjadi akar permasalahan sehingga berujung pada pembubarannya, RSBI juga mempunyai sisi positif yang harus tetap dipertahankan. Sedangkan kalangan wali murid RSBI juga berharap keputusan MK tidak serta merta diberlakukan dengan penghapusan RSBI begitu saja. Mereka berharap para siswa masih diberikan kesempatan belajar hingga terselesaikannya jenjang pendidikan mereka.

“Saat ini program RSBI sudah dijalani siswa, kalau bisa ya selesai jenjang pendidikan mereka,” kata Budi Sutrisno, salah satu wali murid.

Sebelumnya, dalam menyikapi pembubaran RSBI, Dewan Pendidikan Kota Kediri (DPKK) akan membentuk tim yang terdiri dari berbagai elemen guna melakukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang berfungsi untuk mengukur tingkat klasifikasi sekolah. DPKK yang mendukung keputusan MK itu juga berjanji akan mengawal masa transisi hingga pasca-perubahan eks RSBI untuk menjamin adanya keadilan dalam mendapatkan pendidikan bagi masyarakat.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional karena bertentangan dengan UUD 1945. Dengan pembatalan itu berimplikasi pada pembubaran RSBI karena pasal tersebut menjadi dasar penyelenggaraan RSBI.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pesona Pasar Legi Kotagede: Kerukunan …

Sulfiza Ariska | | 19 December 2014 | 17:43

Jangan Mau Mengajar Mahasiswa …

Giri Lumakto | | 20 December 2014 | 00:33

(Maaf) Ngupil Pun Ada Etikanya …

Find Leilla | | 19 December 2014 | 14:04

Sang Penabuh Kabar …

Muhammad Armand | | 19 December 2014 | 10:18

Kompasiana Drive&Ride: “Tantangan …

Kompasiana | | 16 December 2014 | 17:35


TRENDING ARTICLES

Mau Lihat Orang Jepang Antri Bensin? …

Weedy Koshino | 9 jam lalu

Talangi Lapindo, Trik Jokowi Jinakan …

Relly Jehato | 10 jam lalu

Mengapa Fuad Harus di Dor Sampai Tewas? …

Ibnu Purna | 10 jam lalu

Kenapa Steve Jobs Larang Anaknya Bermain …

Wahyu Triasmara | 12 jam lalu

Media Online, “Pelahap Isu Hoax” …

Ajinatha | 13 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: