Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Pramana Hadi

Senang membaca dan menulis. Berbagi pengalaman untuk sesama. Saling mendukung dan mengingatkan.

SPt (Surat Pemberitahuan) Tahunan Tahun 2012

OPINI | 24 January 2013 | 00:53 Dibaca: 15574   Komentar: 0   2

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedang melaksanakan hajatan besar tahunannya yang dimulai pada awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan April 2013, yaitu menerima pelaporan SPt (Surat Pemberitahuan) Tahunan Badan dan Orang Pribadi 2012 dan atau tahun-tahun sebelumnya, baik yang belum pernah dilaporkan (sama sekali) karena sesuatu hal, maupun karena pembetulan (karena kesalahan tulis, hitung, penghitungan atau selesai pemeriksaan).

Sebelum cerita panjang lebar tentang SPt Tahunan, ada baiknya kita mengetahui beberapa pengertian tentang Pajak, Wajib Pajak (WP), Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya,

Apa yang dimaksud dengan SPt Tahunan PPh

Surat Pemberitahuan (SPt) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran PPh, Obyek Pajak PPh, Bukan Obyek PPh, Harta dan Kewajiban.

Apa yang dimaksud dengan SPt Tahunan 1771

Surat Pemberitahuan (SPt) Tahunan Pajak Badan/Perusahaan adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak Badan/Perusahaan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran yang berkaitan dengan Badan/Perusahaan.

Apa saja jenis SPt Tahunan?

1. Formulir SPt Tahunan 1770

Diisi oleh Orang Pribadi (OP) yang memiliki sumber penghasilan dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Misalnya: Pekerja seni, Pengacara, Pedagang, Ibu rumah tangga,

2. Formulir SPt Tahunan 1770 S

Diisi oleh Orang Pribadi (OP) yang memiliki sumber penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/ atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya: Karyawan perusahaan, Pegawai Pemerintah

3. Formulir SPt Tahunan 1770 SS

Diisi oleh Orang Pribadi (OP) yang memiliki sumber penghasilan hanya dari satu pemberi kerja yang jumlah neto penghasilan setahun tidak melebihi Rp.60.000.000,- dan tidak punya penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi. Misalnya: Karyawan perusahaan, Pensiunan

4. Formulir SPt Tahunan 1771

Diisi oleh Perusahaan atau Badan. Misalnya: PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, BUT.

Bagaimana Cara Mendapatkan Formulir SPt Tahunan

Setiap Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi harus mengambil sendiri Formulir SPt Tahunan di

· Kantor Pelayanan Pajak,

· Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP terdekat atau

· dapat di-download (diunduh) dari situs www.pajak.go.id atau

· mencetak/menggandakan/ foto copy dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

Ketentuan tentang Pengisian SPt Tahunan

· SPt wajib diisi secara benar,

· lengkap dan jelas dan

· harus ditandatangani.

Dalam hal SPt diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri Surat Kuasa khusus.

Untuk WP Badan, SPt harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Ketentuan tentang Penyampaian SPt Tahunan

Dapat dilakukan dengan jalan:

· Menyerahkan ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentukan, misalnya Drop Box, Pojok Pajak atau Mobil Pajak Keliling yang mendapat Tanda Terima,

· Melalui Pos dengan pengiriman surat yang mendapat Tanda Terima dari Kantor Pos,

· Melalui jasa ekspedisi/kurir yang mendapat Tanda Terima dari Penyedia Jasa atau

· Melalui e-Filing.

Jangan lupa meminta Tanda Terima (kecuali e-Filing).

Batas Waktu Penyampaian

· SPt Tahunan WP PPh Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak,

Jangan lewat tanggal 31 Maret 2013 (kecuali minta perpanjangan karena masih ada pelaporan yang belum selesai karena suatu hal yang bersifat teknis, dengan mengajukan izin dan menggunakan Formulir khusus dengan waktu perpanjangan yang ditetapkan).

· SPt Tahunan WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Jangan lewat tanggal 30 April 2013 (kecuali minta perpanjangan karena masih ada pelaporan yang belum selesai karena suatu hal yang bersifat teknis, karena masih dalam proses audit, misalnya, dengan mengajukan izin dan menggunakan Formulir khusus dengan waktu perpanjangan yang ditetapkan).

Sanksi Tidak Menyampaikan atau Terlambat Menyampaikan SPt Tahunan untuk:

· SPt Tahunan WP PPh Orang Pribadi sebesar Rp.100.000,-

· SPt Tahunan WP Badan sebesar Rp.1.000.000,-

Apakah ada perubahan antara SPt Tahunan 2012 dengan tahun 2011?

· Pada hampir semua formulir (Form 1771 Badan, 1770 Orang Pribadi yang punya usaha atau ibu rumah tangga semata yang tak berpenghasilan lagi, 1770 S karyawan/pegawai dengan penghasilan neto Rp.60,- juta ke atas dan 1770 SS karyawan/pegawai dengan penghasilan neto kurang dari Rp.60,- juta atau pensiunan) tidak ada perubahan.

· Perubahan hanya terdapat pada sistem pelaporannya, yaitu:

· Penyampaian SPt Tahunan tidak dimasukkan dalam amplop. Apabila dimasukkan dalam amplop, petugas akan membukanya.

· SPt Tahunan KPP Sendiri akan langsung diteliti di depan, bila dinyatakan:

· LENGKAP: akan diberi tanda terima dan SPt tahunan distempel LENGKAP.

· TAK LENGKAP: Spt Tahunan dikembalikan disertai LEMBAR PENELITIAN.

· SPt Tahunan KPP Lain tidak diteliti di depan. Petugas penerima bisa meneliti sekilas kalau memang didapati ketidaklengkapan maka disarankan untuk dilengkapi.

· SPt Tahunan LB (Lebih Bayar), ada constrain waktu untuk pemeriksaan, terkait UU KUP Pasal 3 ayat (7) huruf c: SPt LB dianggap tak disampaikan bila dilaporkan setelah 3 tahun dan telah ditegur tertulis.

· SPt Pembetulan, terkait UU KUP Pasal 8 ayat (1), (1a) dan (6) belum ada pemeriksaan, pembetulan menyatakan R/LB disampaikan 2 tahun sebelum masa daluarsa penetapan, pembetulan dilakukan 3 bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, dan lain-lain yang mana rugi fiskal berbeda dengan rugi yang dikompensasikan.

· SPt Lewat Waktu,

· e-SPt, dalam penelitian harus dilakukan viewing atas data e-SPt. Viewing data dilakukan di KPP di mana WP terdaftar.

· Pembetulan dilakukan oleh AR (Account Representative) dari WP yang bersangkutan.

Tip untuk karyawan perusahaan:

· Ingatkan kepada Divisi Personalia (HRD –Human Resources Development–) agar Formulir 1721-A1 bisa dibagikan/diterima karyawan pada bulan Desember-Januari agar persiapan pelaporannya bisa dilakukan lebih awal dan tak melewati batas tanggal 31 Maret 2013.

· Kalau Formulir 1721-A1 diberikan 2 lembar, 1 lembar yang asli bisa disimpan, lembar yang foto copy untuk melengkapi Formulir 1770 S/SS.

· Lembar 1721-A1 yang asli (ternyata) bisa dipakai untuk persyaratan akad kredit rumah, simpan baik-baik jangan sampai hilang. Kalaupun toh hilang, bisa meminta dicetakkan lagi di HRD, bukan di kantor pelayanan pajak.

Tip untuk Pegawai Negeri Sipil:

· Ingatkan kepada Divisi Personalia (HRD –Human Resources Development) agar Formulir 1721-A2 bisa dibagikan/diterima karyawan pada bulan Desember-Januari agar persiapan pelaporannya bisa dilakukan lebih awal dan tak melewati batas tanggal 31 Maret 2013.

Tip untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI maupun BUMN/BUMD:

· Bahwa Keterangan/Bukti Potong untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bisa mengunduhnya di laman www.taspen.com Di laman tersebut ada pilihan SPt Pajak Pensiun, klik Cetak SPt Pajak Pensiun. Dengan demikian para pensiunan tak perlu lagi bersusah-susah untuk datang ke Kantor Taspen untuk mengambil Bukti Potong Formulir 1721-A2.

Tip untuk Pensiunan Pegawai BUMN/BUMD:

· Bahwa Keterangan/Bukti Potong untuk Pensiunan Pegawai BUMN/BUMD biasanya juga sudah disiapkan oleh BUMN/BUMD terkait seperti halnya Taspen

Tip untuk Perusahaan:

· Divisi Personalia (HRD –Human Resources Development) agar Formulir 1721-A1 agar secepatnya bisa membagikan/menerimakan kepada karyawan pada bulan Desember-Januari agar persiapan pelaporannya yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus karyawan bisa dilakukan lebih awal sehingga tak melewati batas tanggal 31 Maret 2013.

· Sosialisasikan kepada karyawan perusahaan kalau Formulir 1721-A1 diberikan 2 lembar, 1 lembar yang asli bisa disimpan, yang 1 lembar asli/foto copy untuk melengkapi Formulir 1770 S/SS.

· Beritahukan kepada karyawan bahwa Formulir 1721-A1 yang asli (ternyata) bisa dipakai untuk persyaratan akad kredit rumah, simpan baik-baik jangan sampai hilang. Kalaupun toh hilang, bisa meminta dicetakkan lagi di HRD, bukan di kantor pelayanan pajak.

· Bagi perusahaan yang akan melaporkan SPt Tahunan secara kolektif bisa melakukan hal-hal di bawah ini, antara lain membuat:

· Daftar Nominatif Penyampaian SPT Secara Kolektif


DAFTAR NOMINATIF PENYAMPAIAN SPT SECARA KOLEKTIF

A. SPT Tahunan karyawan yang terdaftar di KPP …………………………………………………….. (1)

No.

NPWP

Nama Wajib Pajak

Status SPT (N/KB/LB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dst

B. SPT Tahunan karyawan yang tidak terdaftar di KPP ……………………………………………. (1)

No.

NPWP

Nama Wajib Pajak

Status SPT (N/KB)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

dst

File/soft copy daftar nominatif* : disertakan tidak disertakan.

……………………., ………………..20 …

Penerima SPT,

Jabatan : …………………………..

(Tanda tangan)

(Nama)

Penyerah SPT,

Institusi : …………………………..

Jabatan : …………………………..

(Tanda tangan)

(Nama)

Keterangan:

(1) : Isi dengan nama KPP penerima SPT

* : beri tanda silang pada kotak yang sesuai

Atau membuat:

· Bukti Penitipan SPT secara Kolektif

BUKTI PENITIPAN SPT SECARA KOLEKTIF

Pada hari ini, …………. tanggal …………….. telah diterima SPT Tahunan yang disampaikan secara kolektif oleh:

Nama : …………………………………………..

Jabatan : …………………………………………..

Institusi : …………………………………………..

dengan perincian sebagai berikut:

Kategori

Jumlah

SPT Tahunan karyawan yang terdaftar di KPP ……………………………………….….

SPT Tahunan karyawan yang tidak terdaftar di KPP ……………………………..

Total

Penerima SPT,

Jabatan : …………………………..

(Tanda tangan)

(Nama)

Penyerah SPT,

Institusi : …………………………..

Jabatan : …………………………..

(Tanda tangan)

(Nama)


Kantor Pelayanan Pajak biasanya mengirimkan Surat Imbauan kepada Pemberi Kerja seperti terlampir di bawah:

· Surat Imbauan kepada Pemberi Kerja


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH……………………………………………

KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………….………

JALAN ………………………………………………………………………….. KOTAK POS …..

TELEPON ……………………….. FAKSIMILE ……………………….. SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor

:

S- ………………………………..

…………………….

Lampiran

:

1 (set)

Hal

:

Himbauan Penyampaian SPT Tahunan bagi Pegawai/Karyawan

Yth.Pimpinan/Direksi …………………………..

Jl. ………………………………………

………………………………………….

Memperhatikan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 stdd Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009, kepada Saudara diminta untuk memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721A1 atau 1721 A2) kepada pegawai/karyawan Saudara lebih awal yaitu paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.

Selanjutnya, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan proses penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi, dengan ini dimohon kesediaan Saudara untuk:

1. mengingatkan seluruh pegawai/karyawan agar menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu dan tidak perlu menunggu batas akhir penyampaian SPT;

2. menginformasikan kepada seluruh pegawai/karyawankaryawan bahwa:

a. penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara langsung di TPT, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau Drop Box , melalui pos atau perusahan jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau melalui website (secara e-filing);

b. penyampaian SPT Tahunan Lebih bayar, SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan tidak tepat waktu dan e-SPT harus dilakukan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;

c. penyampaian SPT Tahunan melalui pos atau perusahan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat harus ditujukan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

d. keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan dalam penyampaian SPT Tahunan adalah sebagaimana terlampir;

3. menghimbau dan memfasilitasi pegawai/karyawan Saudara untuk menyampaikan SPT Tahunan secara e-filing;

4. membantu dan memfasilitasi penyampaian SPT Tahunan pegawai/karyawan Saudara dalam hal pegawai/karyawan Saudara mengalami kesulitan dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:

a. melakukan koordinasi dengan KPP untuk pembukaan drop box di lingkungan kerja Saudara; atau

b. melakukan koordinasi penyampaian SPT Tahunan pegawai/karyawan Saudara secara kolektif.

5. Dalam hal Saudara mengkoordinasikan penyampaian SPT pegawai/karyawan secara kolektif, penyampaian SPT tersebut harus dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Maret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. SPT Tahunan telah dipilah/disortir dalam dua kategori berikut:

§ SPT Tahunan karyawan yang terdaftar di KPP penerima SPT; dan

§ SPT Tahunan karyawan yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT.

b. Penyampaian SPT Tahunan dilampiri dengan daftar nominatif penyampaian SPT secara kolektif sebagaimana terlampir.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan, Saudara dapat menghubungi Account Representative Sdr. ……………… melalui no telepon …………………….

Demikian untuk mendapat perhatian.

Kepala Kantor,

…………………………………..

NIP.

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan::

Lampiran surat himbauan berupa:

­ Template daftar keterangan dan/atau dokumen lain yang disyaratkan dalam penyampaian SPT Tahunan dapat mengacu pada Formulir Penelitian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada Lamp.iran II butir III.B.1.

­ Template daftar nominatif penyampaian SPT secara kolektif dapat mengacu pada Lampiran III butir V.O.

Wajib Pajak Patriot Bangsa.

Direktorat Jenderal Pajak, Bersama Anda Membangun Bangsa.

Demikian kiranya bermanfaat.

Catatan:

Tulisan ini sebagian besar diambil dari leaflet pajak.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Sepotong Senja di Masjid Suleeyman yang …

Rumahkayu | | 19 April 2014 | 10:05

Pengakuan Mantan Murid JIS: Beberapa Guru …

Ilyani Sudardjat | | 19 April 2014 | 20:37

Kompas adalah Penunjuk Arah, Bukan Komando …

Dita Widodo | | 19 April 2014 | 21:41

Kakak-Adik Sering Bertengkar, Bagaimana …

Lasmita | | 19 April 2014 | 22:46

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: