Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Wisnu

Mahasiswa FISIPOL Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

OPINI | 04 February 2013 | 18:58 Dibaca: 2146   Komentar: 0   0

Pengantar

Definisi komunikasi pada perkembangan saat ini, berbeda dengan definisi komunikasi pada masa lalu. Sejak lama definisi komunikasi dititik beratkan pada proses peyakinan atau usaha untuk merubah tingkah laku orang lain. Namun Communication Theory Today (mulai 1995) memberikan definisi yang berbeda mengenai komunikasi.

Yang pertama, memberi penekanan pada proses penyampaian berita berdasarkan teori Lasswell tentang komunikasi : ”Who says what in which channel to whom with what effect” menyatakan bahwa obyek kajian komunikasi berupa, Analisis sumber (komunikator), Analisis isi (pesan), Analisis media (saluran), Analisis khalayak (komunikan), Analisis efek (dampak).

Yang kedua, memberi penekanan pada proses pertukaran nilai atau proses pertukaran pikiran. James A.F. Stoner & Charles Wankel (1989) menyatakan bahwa komunikasi ialah satu cara manusia berhubungan yang melibatkan pengertian atau maksud, dengan syarat mereka perlu setuju dengan definisi istilah-istilah yang digunakan berdasarkan sesuatu yang simbolik seperti isyarat, huruf, nomor, dan perkataan yang melambangkan atau menyerupai ide-ide yang dapat menyampaikan maksud. Kemudian menurut Littlejohn pentingnya suatu komunikasi adalah : ’sesuatu yang sehari-hari terlihat biasa, berubah menjadi teka-teki besar bagi seseorang begitu ia bermaksud mencari makna/pengertian yang tersembunyi di dalam sesuatu itu. Jadi, komunikasi bertujuan untuk mencari makna.

Komunikasi dan Politik

Di sisi lain terdapat hubungan antara komunikasi dengan sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, memang memungkinkan bagi hadirnya sistem-sistem lainnya. Dalam hal ini terbentuk hubungan pemerintahan dan komunikasi antara pemerintahan dengan yang diperintah. Inilah yang kemudian disebut dengan Komunikasi Pemerintahan. Komunikasi pemerintahan kemudian membentuk hibrida-hibrida baru, antara lain seperti, komunikas antar manusia, komunikasi publik, komunikasi politik, komunikasi organisasional, yang kemudian menjadi konstruksi komunikasi pemerintahan. Khusus bagi ilmu pemerintahan, komunikasi politik digunakan sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi setiap sistem politik. Alat yang dapat digunakan oleh aktor-aktor politik dalam berkomunikasi dan meyakinkan publik adalah simbol-simbol, bahasa, dan opini publik dengan kepentingan sebagai muatannya (pesan/messages), melalui advokasi, propaganda, iklan provokasi, dan retorika.

Dalam rangka melaksanakan dan menyukseskan kerjasama sehingga dapat mencapai hasil yang besar dan menyeluruh bagi keseluruhan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, tentu system politik memiliki fungsi yang perlu dilaksanakan, meskipun fungsi ini tidak memiliki “pengaruh secara langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah (public policy) tetapi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya system politik” (Gabriel A. almond).

Fungsi system politik ini mempengaruhi lingkungan fisik, social dan ekonomi domestik, kelompok kepentingan, partai politik, badan lebislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan. Fungsi dimaksud adalah meliputi 3 (tiga) macam yaitu :

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik adalah pemasyarakatan urusan negara. Urusan Negara yang dimaksud adalah semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan yang dingin dicapai dalam melakukan sosialisasi politik adalah untuk menumbuh kembangkan serta menguatkan sikap politik dikalangan masyarakat (penduduk) secara umum (menyeluruh), atau bagian–bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, judicial tertentu.

Dalam sosialisasi Politik yang menjadi objek adalah keseluruhan masyarakat, lembaga infrastruktur politik (interest group, partai politik), dan lembaga suprastruktur politik (legislative, eksekutif dan yudikatif). Dalam hal lembaga, lembaga yang dipergunakan dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik ini adalah banyak menggunakan lembaga masyarakat yang sejak awal merupakan lembaga yang menjadi tempat beintraksinya masyarakat dalam rangka melakukan pembinaan dan pengembangan nilai, norma, pengetahuan, teknologi serta informasi bagi masyarakat luas. Lembaga ini adalah meliputi antara lain; Lembaga Keluarga, sekolah, Gereja, Institusi pemerintah atau swasta, media komunikasi dan institusi lainnya.

b. Reckruitmen Politik (Political Recruitment)

Rekruitmen Politik adalah penyeleksian rakyat untuk melaksanakan urusan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rekruitmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam system social berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti suku, kelahiran, kedudukan social dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya.

Tujuan yang hendak dicapai dari rekruitmen politik adalah terpilihnya penyelenggara politik (pemimpin pemerintahan negara) dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah (lurah/Desa) yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang ditentukan melalui konvensi (hukum tidak tertulis) yang berlaku dalam masyarakat (rakyat) Indonesia.

Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban menjadi obyek dalam rekruitmen politik adalah seluruh masyarakat Indonesia yang sah sebagai warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain setiap WNI, baik pria mapun wanita dengan tampa membedakan suku, agama, ras, warna kulit dan lain-lainnya, memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh kesempatan mengikuti rekruitmen politik diseluruh tingkatan (hirarki) atau struktur politik yang ada.

Tentu saja seluruh WNI terlebih dahulu harus memenuhi kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 27, ayat 2, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan”

c. Komunikasi Politik

Konsep Pembahasan Komunikasi Politik.

Menurut Ilmuwan Komunikasi, Pembagian Teori Komunikasi dalam beberapa konsep disesuaikan dengan Sistem Politik yang berlaku pada negara yang bersangkutan. W. L. Rivers, W. Schramm dan C. G. Cristians dalam bukunya “Responsibility in Mass Communications” membagi dalam tiga konsep, yaitu :

1. Konsep Komunikasi dalam Sistem Politik Authoritarianism, adalah komunikasi politik dimana lembaga Suprastruktur Politik mengatur bahkan menguasai system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur. Artinya Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan system komunikasi atau bahkan hanya bisa menerima semua pesan komunikasi politik yang disampaiakan oleh negara atau pemerintah.

2. Konsep Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Liberitarianism, adalah Komunikasi politik dimana lembaga Infrastruktur Politik memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur bahkan menguasai system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur politik . Artinya Masyarakat (society) lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Negara hanya memiliki daya untuk memantau atau mengendalikan system komunikasi agar tidak melanggar semua aturan atau hokum yang berlaku dalam negara yang dapat berakibat kerugian pada masyarakat umum.

3. Konsep Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Social Responsibility Theory adalah komunikasi politik dimana lembaga Suprastruktur Politik mengatur bahkan menguasai sebagian besar system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur. Artinya Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan system komunikasi politik atau bahkan hanya bisa menerima sebagian besar pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh negara atau pemerintah.

Pesan Komunikasi Politik adalah pesan yang berkaitan dengan peran negara dalam melindungi semua kepentingan masyarakat (warga negara). Bentuk pesannya dapat berupa keputusan, kebijakan dan paraturan yang menyangkut kepentingan dari keseluruhan masyarakat, bangsa dan negara.

Komunikasi  dan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Dewasa ini, di Indonesia, proses komunikasi pemerintahan seakan tersendat. Rakyat seakan sudah hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Begitu pun pemerintah yang seakan tidak tanggap terhadap segala suara rakyat. Masalah ini bisa kita lihat dalam contoh kasus pembuatan kebijakan publik. Terlalu banyak kebijakan pemerintah yang memang tidak pro rakyat, bahkan tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Padahal dalam hal pencapaian tujuan negara, terdapat tujuan rakyat tiap individu. Para anggota dewan dan pemerintahan kita seolah hanya bisa mengobral janji kepada rakyat. Memberi harapan begitu besar saat kampanye, tapi toh kemudian ketika mereka telah mendapat jabatan, janji tinggal janji, kesengsaraan rakyat semakin menjadi. Inilah kemudian uyang menjadi sorotan semua pihak, termasuk di dalamnya para akademisi, pakar politik, pemerintaha gagal berkomunikasi dengan baik dengan rakyat. Artinya komunikasi pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan rakyat banyak.

Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan dan keamanan, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Menurut Dye, kebijakan publik didefinisikan sebagai ”whatever government choose to do or not to do”. Sedangkan menurut Young dan Quinn salah satu konsep kunci dari kebijakan publik adalah sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Memotret Kinerja Warga Kubangwungan …

Roselina Tjiptadina... | | 21 December 2014 | 22:08

Kejutan Tingkah Polah Remaja di Lokasi …

Dhanang Dhave | | 22 December 2014 | 11:47

Rimba Beton dalam Labirin Kota …

Ratih Purnamasari | | 22 December 2014 | 11:25

Drama Proyek Jembatan Linggamas …

Kandar Tjakrawerdaj... | | 22 December 2014 | 12:32

Ayo Tulis Ceritamu untuk Indonesia Sehat! …

Kompasiana | | 25 November 2014 | 21:46


TRENDING ARTICLES

Evan Dimas, Tengoklah Chanathip ‘Messi …

Achmad Suwefi | 8 jam lalu

Ibu Melemparku ke Tiga Benua …

Sunaryoadhiatmoko | 11 jam lalu

Hari Ibu Selow Aja …

Ifani | 12 jam lalu

Gol Telat Skrtel, Bawa Liverpool Imbangi …

Achmad Suwefi | 19 jam lalu

Karena Gede Pasek, SBY Akan Terus Berjaya …

Giri Lumakto | 20 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: