Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Vici Tjaja

Blogger newbie looking for other income because not enough income

Masalah Pengadaan Tanah Jalan Tol

OPINI | 14 February 2013 | 20:52 Dibaca: 1174   Komentar: 0   0

Identifikasi Masalah
1) Pengadaan tanah

Permasalahan yang terkait dengan pembebasan tanah untuk kepentingan umum senantiasa menimbulkan polemik. Di satu sisi, negara menjamin kepemilikan sah individu atas tanah, di sisi lain pemerintah berkewajiban menjalankan agenda pembangunan infrastruktur fisik yang seringkali harus mengorbankan nilai kepentingan individu.

Beberapa permasalahan terkait pengadaan tanah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Transisi dari peraturan lama ke peraturan baru

Pada tanggal 14 Januari 2012 telah diberlakukan Undang-Undang No. 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diikuti dengan Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Perpres dimaksud mengatur tentang tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan hasil. Tiga aturan yang diamanatkan dalam Perpres yang telah dan sedang dirampungkan yaitu:

- Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.

- Permen Keuangan No. 13/PMK.02/2013 sebagai aturan tata kelola keuangan sebagai dasar pembiayaan pembebasan tanah apabila menggunakan ABPN.

- Aturan tata kelola keuangan oleh Kementerian Dalam Negeri yang menyangkut biaya pembebasan dari APBD.

Melalui UU Pengadaan Tanah yang baru tersebut diamanatkan untuk seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemda dan tim pengadaan tanah agar proses pembebasan tanah yang saat ini sedang berjalan masih menggunakan UU yang lama agar proses pembebasan tanah tidak ada yang dihentikan. Hal tersebut terutama bagi 24 ruas yang sudah menandatangani PPJT, yaitu Jalan Tol Trans Jawa dan Lingkar Luar Jabodetabek diperkenankan menggunakan peraturan lama, yaitu Perpres 36 Tahun 2005 dan Perpres 65 Tahun 2006 dan Peraturan Ka. BPN RI No. 37 Tahun 2007 sebagai petunjuk pelaksanaannya sampai dengan 31 Desember 2014. Namun apabila ada tanah sisa sampai akhir tahun 2014, maka setelahnya harus menggunakan UU No. 02 Tahun 2012 dengan mengulang dari awal, yaitu dari tahap perencanaan dan seterusnya.
Selain dari itu permasalahan teknis lain dalam masa transisi ini adalah terkait dengan masa berlaku SP2LP selama 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun (sesuai peraturan Ka. BPN RI No. 3 Tahun 2007). Sebagian besar ruas-ruas jalan tol telah habis masa berlaku SP2LP sehingga P2T menghentikan sementara proses pengadaan tanah.
a. Penyerapan dana Land Capping

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2011 dukungan pemerintah berupa land capping diberikan apabila biaya pengadaan tanah yang menjadi tanggungan Badan Usaha lebih besar dari biaya pengadaan tanah dalam PPJT sebesar 110%. Sesuai Permen PU dimaksud, dana sebesar Rp 4,89 Trilyun telah dianggarkan pada tahun tahun 2008-2013 untuk 28 (dua puluh delapan) ruas jalan tol. Namun hingga saat ini realisasi penyerapan dana tersebut hanya mencapai sekitar Rp 1,6 Trilyun sebagai akibat lambatnya progres pembebasan lahan.
b. Pelaksanaan di lapangan

Permasalahan terkait implementasi pengadaan tanah antara lain sebagai berikut:

 Pengukuran dan penerbitan peta bidang tanah oleh Kantor BPN sering terlambat, sehingga kegiatan yang lain ikut terhambat karena hasil pengukuran merupakan dasar bagi kegiatan berikutnya.

 Pemberkasan/penelitian dokumen kepemilikan tanah memerlukan waktu yang lama.

 Pemecahan sertifikat (splitzing) dan sertifikasi tanah yang sudah bebas terlalu lama.

 Perlunya koordinasi antara instansi terkait yang terlibat dalam proses pengadaan tanah (Pemda, BPN, dan lain-lain).

1) Aspek Pendanaan

Hingga saat ini, pemerintah telah menandatangani PPJT untuk pembangunan jalan tol sepanjang 937 Km dengan biaya investasi sekitar Rp. 110,97 Triliun dimana sebagian besar dari pendanaan tersebut, kurang lebih 70% akan melibatkan dana perbankan. Investasi jalan tol merupakan investasi dengan resiko tinggi dan pengembalian modal yang relatif lama. Pada beberapa ruas yang sudah beroperasi terjadi tingkat pendapatan yang lebih kecil dari perkiraan (shortfall) sehingga berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pinjaman perbankan. Maka diperlukan suatu alternatif kebijakan khusus untuk membantu mendukung badan usaha dalam penggunaan dana perbankan tanpa merugikan pihak perbankan sebagai pemberi pinjaman dan pelaku investasi.
2) Badan Usaha

Kriteria investor yang dapat turut serta dalam investasi jalan tol paling tidak harus memenuhi ketentuan:

 Memiliki kapasitas finansial yang memadai

 Memiliki kapasitas teknis untuk mendukung proses konstruksi serta operasi dan pemeliharaan

 Investor yang kredible dan dipercaya oleh perbankan mengingat porsi terbesar pembiayaan jalan tol menggunakan dana pinjaman (70%)

Kelemahan investor selama ini pada umumnya terletak pada aspek pembiayaan, dimana sponsor yang bukan merupakan perusahaan besar sulit memperoleh fasilitas pinjaman. Terlebih, pemberian fasilitas Jaminan Pemerintah belum tercantum dalam PPJT. Selain itu, kondisi tanah yang belum bebas juga meningkatkan risiko proyek sehingga berpengaruh terhadap terhambatnya pencairan dana perbankan dan pinjaman terlambatnya proses konstruksi jalan tol.
1) Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, beberapa penyempurnaan telah ditandai dengan:

 Berdirinya PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) di bawah Kementerian Keuangan yang memfasilitasi pemberian Jaminan Pemerintah untuk pembangunan proyek infrastruktur.

 Berdirinya PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) di bawah Kementerian Keuangan yang memfasilitasi pemberian pinjaman Pemerintah untuk pembangunan proyek infrastruktur.

 Penyediaan Land Capping untuk mengurangi resiko perubahan harga tanah dan dana talangan pengadaan tanah (BLU).

 Rencana pemberian VGF (Viability Gap Fund) untuk meningkatkan kelayakan proyek sehingga dapat menarik minat investor.

Pembangunan jalan tol melibatkan banyak pihak terkait, misalnya antara lain untuk aspek pendanaan tergantung pada Departemen Keuangan dan permasalahan pengadaan tanah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hal ini membutuhkan suatu koordinasi yang komprehensif antar seluruh institusi terkait dan suatu wadah yang bisa mengambil keputusan dan bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh insitusi terkait dalam pembangunan jalan tol.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung New Media Tower Kampus UMN, Juara …

Gapey Sandy | | 31 October 2014 | 19:12

Menjelajah Pulau Karang Terbesar di …

Dizzman | | 31 October 2014 | 22:32

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | | 31 October 2014 | 08:42

Hati Bersih dan Niat Lurus Awal Kesuksesan …

Agung Soni | | 01 November 2014 | 00:03

Rayakan Ultah Ke-24 JNE bersama Kompasiana …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 12:53


TRENDING ARTICLES

Susi Mania! …

Indria Salim | 5 jam lalu

Gadis-Gadis berlagak ‘Murahan’ di Panah …

Sahroha Lumbanraja | 7 jam lalu

Pramugari Cantik Pesawat Presiden Theresia …

Febrialdi | 9 jam lalu

Kerusakan Demokrasi di DPR, MK Harus Ikut …

Daniel H.t. | 10 jam lalu

Dari Pepih Nugraha Untuk Seneng Utami …

Seneng | 10 jam lalu


HIGHLIGHT

Sengkuni dan Nilai Keikhlasan Berpolitik …

Efendi Rustam | 8 jam lalu

Wakatobi, Potongan Surga yang Jatuh ke Bumi …

Arif Rahman | 8 jam lalu

Danau Poso, Keelokannya Melahirkan Rindu …

Jafar G Bua | 9 jam lalu

Politik Saling Sandera …

Salman Darwis | 11 jam lalu

Bank Papua, Sponsor Tunggal ISL Musim Depan …

Djarwopapua | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: