Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Sudaryono Arch

Study at Gunadarma Univ. Architecture Enggineering 11'

BAB 3 UUD 45 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

OPINI | 11 March 2013 | 00:37 Dibaca: 325   Komentar: 0   0

SUDARYONO

2TB01

28311263

Istilah konstitusi berasal dari bahasa prancis, yaitu constitier, yang berarti membentuk.

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan constitution(dari bahasa inggris) menjadi undang-undang dasar(UUD). Padahal istilah constitution dalam ilmu politik memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu masyarakat. Berikut ini pendapat du tokoh mengenai konstitusi dan UUD.

1. L.J Van apeldroorn

UUD merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi, sementara konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Rupanya para penyusun UUD 1945 memiliki pikiran yang sama sebab dalam penjelasan UUD 45 dikatakan bahwa” UUD suatu negara hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”.

2. A.A Struycken

Ia tidak membedakan antara konstitusi dengan UUD. Menurutnya, konstitusi adalah UU yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi negara.

Proses lahirnya UUD 1945 sebagai konstitusi negara sudah dimulai sejak sebelum proklamasi kemerdekaan R.I. pada 29 april 1945, indonesia mendesak jepang untuk membentuk badan yang bertugas menyelidiki kemungkinan pemberian kemerdekaan kepada bangsa indonesia. Permintaan tersebut dikabulkan dan dibentuklah dokuritsu Zyumbi Cosakai atau badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan indonesia(BPUPKI). BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyoningrat. BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei- 1 juni 45’ dan sidang kedua berlangsung pada 10-16 juli 1945. Sidang pertama BPUPKI ternyata melampaui batas-batas yang diberikan oleh jepang, karena badan ini tidak hanya menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan saja, melainkan langsung membicarakan dasar negara indonesia merdeka dan menyusun naskah UUD.

Sidang BPUPKI yang pertama belum mencapai kaa sepakat mengenai rumusan dasar negara indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas 9 orang, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. AA. Maramis, Abikusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Muzakar, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, KH.A. Wahid Hasyim, dan Mr.Muh. Yamin. Panitia kecil ini berhasil menyusun rancangan naskah yang akan di jadikan sebagai pembukaan UUD. Rumusan panitia ini diberi nama Piagam jakarta(Jakarta Charter). Rumusan tersebut diterima oleh BPUPKI pada 22 juli 1945. Akan tetapi, rumusan tersebut tidak sempat secara khusus dibahas pada rapat-rapat besar BPUPKI sampai habis masa sidang II BPUPKI pada 17 juli 1945.

Setelah tugas-tugasnya selesai, BPUPKI kemudian digantikan oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia(PPKI) yang pada tanggal 18 agustus 1945 melaksanakan sidang pertamanya. Sidang tersebut menghasilakan beberapa keputusan sebagai berikut:

1. mengesahkan UUD 45’

a. setelah menjadikan beberapa perubahan pada piagam jakarta, kemudian dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945.

b. menetapkan rancangan hukum dasar yang telah di terima oleh badan penyelidik pada 17 juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan sebagai UUD 45’

2. memilih presiden dan wakil presiden pertama

3. menetapkan berdirinya komite nasional indonesia pusat(KNIP) sebagai badan musyawarah darurat

Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan yang menyatakan kelima hal berikut.

1. ketuhanan yang maha esa

2. kemanusiaan yang adil dan beradab

3. persatuan indonesia

4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Rumusan tersebut terjalin secara harmonis, hirarkis, piramidal, terpadu, padat, utuh, bulat, dan menyeluruh. Antara sila pertama dan sila-sila lainya saling menjiwai satu sama lain. Rumusan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian disahkan sebagai dasar negara terdapat di dalam pembentukan UUD 1945 yang di tetapkan sebagai konstitusi negara.

UUD 1945 yang disahkan pada 18 agustus 1945 belum disertai dengan penjelasannya. Naskah penjelasan UUD 45’ baru muncul setelah dimuat dalam berita republik indonesia tahun II nomor 7 tanggal 15 februari 1946. UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan ini berlaku sebagai konstitusi negara RI sejak 18 Agustus 45’.

Dalam perjalanan sejaranya, indonesia sempat mengalami pergantian konstitusi negara. indonesia pernah menjadi negara republik indonesia serikat antara 27 desember hingga 17 agustus 1950. Pada masa tersebut, konstitusi yang berlaku yaitu konstitusi RIS. Sementara itu, antara 17 agustus 1950- 5 juli 1959, konstitusi yang berlaku di indonesia adalah UUDS 1950. Setelah dekrit presiden pada 5 juli 59’, indonesia kembali ke konstitusi semula, yaitu UUD 1945 hingga sekarang.

Sementara itu UUD 45’ telah mengalami empat kali amandemen. Setelah adanya amandemen ke empat pada 10 agustus 2002, berdasarkan pasal II aturan tambahan, penjelasan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal II aturan peralihan tersebt berbunyi “ dengan di tetapkanya perubahan Undang-undang dasar ini, Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal”

SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

Menurut Soly Lubis, ada tiga unsur yang melekat pada sebuah konstitusi, yaitu sebagai berikut.

1. konstitusi di pandang sebagai perwujudan dari hasil perjanjian, yang merupakan kesepakatan untuk membangun negara dan pemerintahan.

2. konstitusi sebagai penjamin hak-hak asasi manusia. Dengan konstitusi ini, hak-hak warga negara terlindungi, sekaligus menentukan batas hak-hak warga negara.

3. sebagai kerangka struktur pemerintahan.

Menurut Struyken mengamukakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau

2. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa

3. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak di wujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun massa yang akan datang; serta

4. suatu keinginan tentang kehidupan ketatanegaraan bangsa

Sumber: Sumber: fajjin amin dan humaidi ratiman, 2008. Hakikat kewarganagaraan untuk kelas X. hal 85-90( intisari). Bandung: PT. sinergi pustaka indonesia

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kisah Haru Jokowi-JK di Kapal Phinisi …

Yusran Darmawan | | 25 July 2014 | 10:00

Terimakasih BPJS …

Guntur Cahyono | | 25 July 2014 | 06:54

Anonim atau Pseudonim? …

Nararya | | 25 July 2014 | 01:41

9 Tips Meninggalkan Rumah Saat Mudik …

Dzulfikar | | 24 July 2014 | 22:48

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: