Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Arif Mu'amar

Mahasiswa Jurusan Matematika. Calon pendidik. @rifmuamar

UKT : Uang Kuliah Tak Jelas

REP | 28 March 2013 | 22:11 Dibaca: 1773   Komentar: 1   2

UKT adalah sistem pembayaran uang kuliah baru yang didasarkan pada unit cost mahasiswa. Dalam UKT ini, tidak ada lagi pembayaran uang pangkal di awal masuk kuliah. Semua pembayaran dijadikan satu kemudian dibagi menjadi 8 semester.

Landasan Yuridis UKT

Gaung UKT mulai terdengar sejak Dirjen Dikti mengeluarkan beberapa “surat sakti” yang dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan UKT. Surat edaran yang dimaksud adalah (1) Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tertanggal 4 Januari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal (2) Surat Edaran Dirjen Dikti No. 274/E/T/2012 tertanggal 16 Februari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal  (3) Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012  tertanggal 21 Februari 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah (4) Surat Edaran Dirjen Dikti No. 488/E/T/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi dan (5) Surat Edaran Dirjen Dikti No. 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal.

Sampai tulisan ini ditulis, memang baru surat-surat edaran dari Dikti tersebut yang dijadikan dasar pelaksanaan UKT. Namun, akhir Maret ini Permendikbud yang mengatur UKT dijanjikan sudah keluar. Setelah permendikbud ini keluar, dasar hukum UKT akan semakin kuat.

UKT di Kampus Konservasi

Sudah sejak lama pihak kampus Unnes menyatakan siap untuk melaksanakan UKT. Tak perlu heran, karena selama ini citra yang dibangun Unnes memang sebagai universitas taat asas. Jadi mengenai penerapan UKT di kampus konservasi ini, sudah pasti akan dilaksanakan, tinggal menunggu permendikbud saja.

Pertanyaan utama adalah, bagaimana nantinya sistem UKT yang akan diterapkan di Unnes?

Berikut adalah beberapa poin penting keterangan PR II, Dr. Wahyono yang dilansir di Suara Merdeka (14/2) :

  1. Berkaitan dengan penghitungan unit cost setiap prodi, nilainya di Unnes bervariasi di kisaran Rp 3 juta hingga Rp 6 juta/semester bergantung bidang keilmuan masing-masing.
  2. Biaya 3-6 Juta/semester ini bukan biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa, karena adanya BOPTN, yang tahun 2013 ini Unnes mendapat 27 Miliar, meningkat dari 16 Miliar tahun lalu.
  3. Tidak adanya subsidi silang antar mahasiswa kaya dan miskin, semua sama tanpa melihat latar belakang.
  4. UKT menjadi satu-satunya biaya yang dibayarkan mahasiswa tiap semester, tidak ada lagi biaya lain seperti uang KKN atau PPL.
  5. Besaran UKT sama tiap semesternya (flat).

Sebulan lebih setelah PR II memberi pernyataan tersebut, belum ada pernyataan resmi lagi dari pihak kampus. Tidak ada inisiasi dari Rektorat untuk mengadakan diskusi publik. Pun, ketika mahasiswa mengajukan permintaan audiensi, ternyata Rektorat melakukan penolakan. Rasa-rasanya pihak kampus sengaja tidak menginginkan mahasiswa tahu secara jelas mengenai UKT ini.

Sementara itu, mari kita coba menganalisis pernyataan PR II diatas.

1. Berkaitan dengan penghitungan unit cost setiap prodi, nilainya di Unnes bervariasi di kisaran Rp 3 juta hingga Rp 6 juta/semester bergantung bidang keilmuan masing-masing.

Terlihat adanya disparitas yang cukup besar diantara nilai 3-6 Juta tersebut. Padahal, selama ini SPP yang dibayarkan mahasiswa hanya ada perbedaan 100ribu diantara beberapa prodi di FMIPA, FT, FIS dan FIK. Lalu muncul darimana angka 3-6 Juta ini? Apakah benar sebesar ini?

2. Biaya 3-6 Juta/semester ini bukan biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa, karena adanya BOPTN, yang tahun 2013 ini Unnes mendapat 27 Miliar, meningkat dari 16 Miliar tahun lalu.

BOPTN yang diterima Unnes “hanya” 27 Miliar, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan Universitas setelah ditiadakannya uang pangkal? Apalagi, seperti yang diketahui, penyaluran BOPTN masih belum beres. Tahun 2012 saja, BOPTN sebesar 16 M baru cair bulan November, dan pelaporannya bulan Desember. (Kemana uang sebesar itu lari??)

Jangan-jangan, setelah UKT ini, pelayanan universitas akan turun, dengan dalih universitas kekurangan dana. Atau bahkan, nantinya pos-pos tertentu seperti dana kemahasiswaan yang akan  dikurangi. (Indikasi hal ini cukup terlihat karena sejauh ini dana bagi LK di FMIPA pun belum ada kejelasan dan di beberapa LK lain terdengar juga ada pengurangan anggaran)

3. Tidak adanya subsidi silang antar mahasiswa kaya dan miskin, semua sama tanpa melihat latar belakang.

Mengapa tidak ada subsidi silang antar mahasiswa kaya dan miskin? Padahal di kampus lain, seperti UGM, dalam sistem UKT nya juga terdapat subsidi silang (artinya pembayaran besaran UKT didasarkan pada penghasilan orang tua). Rektor pun pernah mengatakan, “tidak adil anak rektor dan anak sopir rektor bayar kuliahnya sama”. Kalau ini benar-benar terjadi, maka Rektor ternyata tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri.

4. UKT menjadi satu-satunya biaya yang dibayarkan mahasiswa tiap semester, tidak ada lagi biaya lain seperti uang KKN atau PPL.

Perlu kita ingat bahwa selama ini, di beberapa Fakultas seperti FBS dan FIK, ada BKOM yang dibayarkan oleh mahasiswa ketika awal semester 1. Setelah nantinya UKT ini ditetapkan, seharusnya pungutan-pungutan lain termasuk BKOM ini TIDAK ADA lagi.

5. Besaran UKT sama tiap semesternya (flat).

Sempat terdengar kabar bahwa UKT di Unnes akan dilakukan dengan sistem SKS. Artinya, besaran yang dibayarkan mahasiswa berbeda tiap semesternya, tergantung jumlah SKS mata kuliah yang diambil. Hal ini merupakan kontradiksi dengan pernyataan PR II bahwa besaran UKT sama (flat) tiap semesternya. Lalu, mana yang benar?

Dari pernyataan yang juga masih belum jelas tersebut, ternyata juga asih ada beberapa hal yang belum disinggung dan meninggalkan tanda tanya yang lebih besar besar, yaitu :

  1. Bagaimanakah nasib mahasiswa yang kuliah lebih dari 8 semester? Apakah biaya kuliahnya sama, atau bayar per SKS, atau bahkan langsung Drop Out?
  2. Benarkah UKT akan meringankan mahasiswa? Jangan-jangan kampus hanya menghitung biaya saat ini, kemudian dibagi 8 saja. Atau, ada BOPTN tapi pelayanan (termasuk dana kemahasiswaan) terkurangi. Lalu, dimana letak ringannya?

Jangan Dibiarkan!

Ketidakjelasan UKT ini sudah semakin berlarut-larut. Seharusnya pihak-pihak terkait yaitu pihak kampus dan kemendikbud segera memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya, mengingat mahasiswa-mahasiswa baru akan segera hadir di Unnes maupun PTN lain. Jelas, merekalah yang akan paling mendapat imbas dari kebijakan ini. Jangan sampai semangat tinggi mereka untuk melanjutkan menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi akan tergerus oleh ketidakjelasan kebijakan UKT.

Kepada pemerintah dan kampus, ketika memang UKT ini harus diterapkan, maka buktikan bahwa kebijakan ini memang benar-benar bisa meringankan mahasiswa. Bukalah kran informasi yang sejelas-jelasnya sehingga tidak ada kegamangan dan keraguan diantara mahasiswa. Kami hanyalah seperti seorang anak yang ingin mendengar cerita ayahnya. Jangan menyalahkan jika kami berteriak lebih keras, ketika untuk “bercerita” dengan kami saja engkau tak mau.

Kita semua jelas mengharapkan pendidikan yang terjangakau dan tidak diskriminatif. Pendidikan yang adil untuk seluruh rakyat. Semoga mereka masih memiliki logika yang sama dengan rakyat, tentang apa itu “pendidikan berkeadilan”.

Karena kita percaya Unnes adalah kampus rakyat,

Hidup Mahasiswaaa!!!

Arif Mu’amar Wahid

Wakil Gubernur II BEM FMIPA UNNES


 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

9 Mei 2014, Sri Mulyani Come Back …

Juragan Minyak | | 25 April 2014 | 10:12

Gitar Bagus Itu Asalnya dari Sipoholon, Lho! …

Leonardo Joentanamo | | 25 April 2014 | 11:08

Kesuksesan Kerabat Kepala Daerah di Sulawesi …

Edi Abdullah | | 25 April 2014 | 10:02

Selamat Hari Malaria Sedunia 2014 …

Avis | | 25 April 2014 | 11:08

Mengenal Infrastruktur PU Lewat Perpustakaan …

Kompasiana | | 21 April 2014 | 15:12


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: