Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Yoga Widhia Pradhana

Hidup adalah untuk belajar, memaknai, dan mempersiapkan kematian

Memahami Lebih Dalam (Fakta Tersembunyi) Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

REP | 09 April 2013 | 10:21 Dibaca: 2236   Komentar: 0   0

Uang Kuliah Tunggal atau yang dikenal dengan sebutan UKT, akhir-akhir ini menjadi perbincangan panas dikalangan civitas akademika di seluruh kampus di Indonesia, tak terkecuali di ITS. Kebijakan ini mengatur tentang regulasi seluruh pembayaran uang kuliah yang dibebankan kepada masyarakat untuk diringkasmenjadi satu kali pembayaran tiap semester hingga lulus. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013, kebijakan ini akan diterapkan pada tahun akademik 2013/2014 untuk mahasiswa baru program S1 (reguler). Kini semua kampus telah bersiap-siap menerapkan UKT termasuk ITS.

Landasan Hukum UKT dan Perumusannya

Berdasarkan surat edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari 2013, menginstruksikan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan 2 hal yakni :

  1. Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
  2. Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.

Sebelum muncul surat edaran tersebut, Dirjen Dikti juga telah mengeluarkan beberapa surat edaran lainnya yang konon masih berhubungan dengan UKT. Tanggal 4 Januari 2012, Dikti mengeluarkan surat edaran No.21/E/T/2012 tentang Uang Kuliah Tunggal. Selanjutnya muncul surat edaranlainnya No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Feb 2012 tentang Larangan MenaikkanTarif Uang Kuliah. Dilanjutkan dengan surat edaran No. 488/E/T/2012 tertanggal21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi.

Kebijakan UKT pada dasarnya merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (UU PT) yang yang terbit pada bulan Agustus 2012. Saat ini UU PT tersebut sedang dilakukan proses Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Salah satu bukti kuat bahwa UKT merupakan implementasi dari UU PT adalah tentang perumusan penentuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang dipengaruhi oleh indeks yang tertuang pada pasal 88 ayat 1. BKT merupakan nominal biayakuliah (sebenarnya) yang diperoleh dari rata-rata unit cost Perguruan TinggiNegeri (PTN) dikalikan dengan K1, K2, dan K3 yang masing-masing merupakanindeks dari capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, jenis program studi (prodi), dan kemahalan wilayah.

BKT= Rata-Rata Unit Cost X (K1) X (K2) X (K3)

Indeks capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dipengaruhi oleh satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam UU PT ayat 1 pasal 18.Untuk nominal indeks jenis program studi dan kemahalan wilayah memiliki variasiyang berbeda. Dalam hal ini, rata-rata unit costPTN yang telah dihitung diperoleh angka sebesar Rp.5,08 juta. Untuk mendapatkan nominal tarif UKT maksimal, maka BKT tersebut akan dikurangi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

UKT= BKT – BOPTN

Dari perumusan tersebut, tentunya masing-masing Perguruan Tinggi akan memiliki tarif UKT maksimal yang berbeda, bahkan perbedaan tersebut juga bisa terjadi di setiap prodi atau jurusan dalam satu Perguruan Tinggi.

Rencana Penerapan Kebijakan UKT di ITS

ITS merupakan salah satu kampus dengan biaya kuliah termurah dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Negeri lainnya. Sistem pembayaran biaya kuliah di ITS menganut sistem paket yang dibayarkan setiap semesternya dan terdapat beberapa biaya yang harus dibayarkan di awal masuk dan diakhir menjelang wisuda. Secara umum, terdapat lima biaya yang harus dibayar oleh peserta didik ITS selama kuliah, yaitu : SPP yang dibayarkan per semester bersama iuran Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA), SumbanganPengembangan Institusi (SPI) dan biaya Informasi dan Pengenalan ITS (IPITS) yang dibayarkan di awal ketika telah diterima sebagai mahasiswa ITS, dan biayauntuk keperluan yudisium yang dibayarkan sebelum prosesi wisuda. Jika UKTditerapkan, maka tidak akan ada lagi sistem pembiayaan seperti yang dijelaskan diatas dan hanya membayar tarif UKT yang telah ditentukan setiap semester.

ITS telah menyelesaikan seluruh perhitungan dan persyaratan yang akan dijadikan landasan Dikti dalam menentukan tarif maksimal UKT. Seluruh prodi di ITS di kategorikan di dalam rumpun keilmuan yang sama yakni sebagai engineering dengan indeks jenis program studi sebesar 1,76. Capaian Standar Nasional Perguruan Tinggi ITS dinilai DIKTI memperoleh indeks 1. Secara geografis, ITS berada di Surabaya yang kemudian dikenakan indeks kemahalan wilayah sebesar 1. Dari indeks-indeks tersebutdikalikan rata-rata unit cost PTN, maka diperolehlah BKT ITS sebesar Rp.8,935 juta. Jika BKT tersebut kemudian dikurangi BOPTN yang diperoleh ITS, maka tarif UKT maksimal ITS adalah Rp.7,5 juta.

Menurut informasi yang diperoleh darirektorat, ITS berencana menerapkan sistem UKT berjenjang yang terdiri atas 8 kategori, yaitu :

·        Kategori 1 tidak dikenakan tarif UKT. Kategori ini bagi mahasiswa yang masuk melalui program bidik misi.

·        Kategori 2 dikenakan tarif UKT sebesarRp.500 ribu.

·        Kategori 3 dikenakan tarif UKT sebesarRp.1 juta.

·        Kategori 4 dikenakan tarif UKT sebesarRp.2,7 juta

·        Kategori 5 dikenakan tarif UKT sebesarRp.4 juta

·        Kategori 6 dikenakan tarif UKT sebesarRp.5 juta

·        Kategori 7 dikenakan tarif UKT sebesarRp.6 juta

·        Kategori 8 dikenakan tarif UKT sebesarRp.7,5 juta

Prosentase mahasiswa yang akan masuk dalam kategori tersebut akan ditentukan melalui proses verifikasi berdasarkan parameter-parameter tertentu. Namun sejatinyakategori-kategori tersebut masih berupa rencana yang diajukan ITS. Seluruh ketetapannya menunggu kepastian dan persetujuan dari DIKTI dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sejatinya dijanjikan selesai tanggal 25 Maret2013.

Pada dasarnya, jika melihat perumusan formulasi UKT, maka sejatinya kita sepakat bahwa kebijakan UKT ini sangat bergantung kepada BOPTN. Namun entah mengapa hingga saat ini BOPTN tidak kunjung turun. Hal ini menyebabkan keuangan ITS mengalami defisit sebesar Rp.39 Milyar. Selain itu, terdapat pula kesaksianlain dibidang keuangan ITS bahwa penyusunan anggaran BOPTN untuk tahun ini yang dilakukan pada bulan Oktober 2012 yang lalu, tidak mempertimbangkan transisi menuju UKT. Maka secara ideal bisa dipastikan bahwa untuk tahun ini defisit ITS tidak akan tertutupi oleh BOPTN. Hal ini berdampak kepada adanya kemungkinan besar penghapusan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan program lainnya yang biasanya diperoleh melalui dana SPI.

Pendapat Masyarakat Mengenai KebijakanUKT

Pada tanggal 31 Maret 2013 yang lalu, BEM ITS mengadakan aksi simpatik dan jaring aspirasi ke masyarakat Surabaya tentang kebijakan UKT. Aksi ini didahuluidengan aksi simpatik dan kemudian dilakukan pencerdasan ke masyarakat. Kegiatan ini ditutup dengan jaring aspirasi dan penyebaran kuisioner secara random.

Hasilnya, kebijakan UKT ini nyatanya masih belum dirasa ‘membumi’ oleh sebagian masyarakat Surabaya. Sebesar 55,56% masyarakat masih belum mengetahui kebijakan UKT yang akan dilaksanakan pada tahun akademik 2013/2014. Sisanya telah mengetahui melalui media cetak dan sosial media di dunia maya. Selain itu, 72,3% menyatakan tidak setuju dengan penerapan sistem UKT dan 80,55% lebih menyukai sistem pembayaran SPP non UKT.

Waktu transisi persiapan implementasi UKT sudah semakin sempit. Belum lagi seluruh Perguruan Tinggi masih rancu dan menunggu kepastian hukum yang dijanjikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kritisasi Kebijakan UKT

1. Adanya beberapa pelanggaran administratif hukum dalam regulasi kebijakan UKT ini, yaitu :

a. Terbitnya Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tertanggal 4 Januari 2012, No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Feb 2012, dan No. 488/E/T/2012 tertanggal 21 Maret 2012 tidak memiliki landasan hukum. Hal ini dikarenakan Surat Edaran tersebut terbit sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijadikan landasan kebijakan UKT. UU PT sendiri, terbit pada tanggal 10 Agustus 2012.

b. Adanya proses abnormal dalam penyusunan pola regulasi hukum terhadap kebijakan UKT. Hal ini ditandai  dengan munculnya Surat Edaran sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri atau regulasi hukum lainnya yang lebih mengikat di bawah Undang-Undang. Pada dasarnya, Surat Edaran tidak bersifat mengikat dan hanya bersifat himbauan yang boleh tidak dilaksanakan oleh PTN. Namun muncul statement ancaman yang berlandaskan kekuasaan oleh Dirjen Dikti bahwa jika ada PTN yang tidak siapmengimplementasikan UKT, maka BOPTN tidak akan dicairkan ke PTN tersebut. Dalam hal ini kita juga perlu mempertanyakan bagaimana substansi Peraturan Menteri yang dijanjikan akan selesai tanggal 25 Maret 2013. Disinyalir Peraturan Menteri ini hanya bersifat menetapkan hal-hal teknis dalam pengimplementasian kebijakan UKT.

c. Jika berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97/E/KU/2013 tertanggal 5 Februari2013, maka jelas bahwa objek penerapan kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi S1 Reguler. Namun faktanya, Diploma juga turut dilibatkan dalam implementasi kebijakan UKT.

2. Jika menilai dari formulasi kebijakan UKT, maka kita dapat menyimpulkan :

a. Kebijakan ini sangat tergantung kepada BOPTN. Padahal BOPTN itu sendiri terjebak dalam prosedural administratif yang birokratis dipemerintah pusat. Faktanya, banyak BOPTN di PTN yang tidak cair tepat waktu. Hal ini membuat pengelolaan operasional Perguruan Tinggi kurang adaptif.

b. Kebijakan ini akan berpihak kepada Perguruan Tinggi yang memang sudah besar dan baiknamun tidak memberikan pembinaan kepada Perguruan Tinggi yang kecil. Hal ini bisa dinilai dari kesesuaian BKT dan BOPTN. BKT yang tinggi tentu memiliki konsekuensi BOPTN yang besar, Sedangkan perumusan BKT tergantung kepada parameter-parameter tertentu yang tidak mendukung Perguruan Tinggi yang kecil.

3. Perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya tanggal 2 Juni 2012 dilakukan rapat oleh Dikti bersama para Rektor PTN untukmensosialisasikan perumusan BOPTN dalam konteks transisi menuju UKT. Lalu mengapa perumusan anggaran BOPTN yang dilakukan pada Bulan Oktober 2012 oleh ITS tidak mempertimbangkan implementasi kebijakan UKT? Selain itu, mengapa ITS bisa terjadi defisit sedemikian besar dengan tidak adanya UKT? Padahal sebelumnya ada kebijakan BOPTN ada DIPA yang seharusnya bisa menutupbiaya-biaya operasional ITS. Dimanakah pos-pos yang diberikan BOPTN oleh ITS? Perlukejelasan mengenai hal itu.

4. Perumusan parameter untuk mengklasifikasikan kemampuan orang tua dalam membayar tarif UKT masih dipertanyakan. Mampukah merepresentasikan sebuah keadilan?

5. Bagaimana proses teknis verifikasi untuk sekitar 4.800 mahasiswa baru yang akan dilakukan?

6. Muncul pernyataan bahwa iuran IKOMA dan iuran-iuran lainnya yangtidak termasuk dalam biaya operasional masih tetap akan diberlakukan. Apakah dibenarkan hal yang demikian mengingat tujuan dari kebijakan UKT adalah merampingkan seluruh biaya kuliah menjadi satu pintu tanpaada biaya-biaya lain.

7. Jika membandingkan antara sistem SPP saat ini dengan sistem UKT, maka dapat kita peroleh bahwa sistem UKT akan memberatkan bagi mahasiswa yang waktu tempuh kuliahnya melebihi 8 semester. Jika kita analogikan bahwa sistem UKT merupakan seluruh biaya dari sistem saat ini SPP dan SPI yang dibagi 8 semester, maka jika terdapat mahasiswa yang waktu tempuh kuliahnya melebihi 8 semester, secara otomatis bisa dikatakan bahwa ia membayar SPI baru. Seharusnya SPI tersebut sudah selesai dalam arti dicicil hingga 8 semester. Faktanya, di ITS masih banyak beberapa prodi tertentu yang rata-rata kelulusannya melibihi 8 semester.

8. Benarkah kebijakan UKT lebih mempermudah pembiayaan uang kuliah untuk masyarakat? Sejatinya, UKT memang mempermudah diawal karena tidak ada uangpangkal yang besar. Namun untuk mengantisipasi beratnya pembiayaan diawal, ITSmenerapkan kebijakan penundaan pembayaran SPI yang bisa dicicil hingga beberapa semester. Begitu pula dengan SPP yang bisa ditunda pembayarannya. Akan tetapi, jika diberlakukan sistem UKT, maka tidak akan ada lagi penundaan karena UKT merupakan biaya wajib yang harus segera dibayarkan (tepat waktu). Selain itu, tidak adanya penundaan juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di ITS sebagai tindakan preventif ketika BOPTN tidak cair tepat waktu. Jika demikian, boleh dikatakan bahwa kebijakan UKT ini sebenarnya lebih mempermudahmasyarakat dengan ekonomi menengah ke atas dan menyengsarakan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

9. Entah mengapa kebijakan ini seakan-seakan harus diimplementasikan di tahun ini. Padahal menurut hasil survei, masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui tentang kebijakan UKT ini. Dalam sebuah kebijakan, tentu saja harus dilakukan sosialisasi secara intensif terlebih kepada kebijakan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Yoga Widhia Pradhana

Menteri Sosial-Politik BEM ITS

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Lolo Sianipar, Sukses Menjalankan Bisnis …

Erri Subakti | | 23 October 2014 | 19:54

Pak Jokowi, Rakyat Cuma Ingin Bahagia… …

Eddy Mesakh | | 23 October 2014 | 19:57

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Gesture …

Pm Susbandono | | 23 October 2014 | 19:05

Catatan Yayat: Remote Control Traveller …

Kompasiana | | 23 October 2014 | 20:42


TRENDING ARTICLES

Kaesang: Anak Presiden Juga Blogger …

Listhia H Rahman | 5 jam lalu

Akankah Pemkot Solo Berani Menyatakan Tidak …

Agus Maryono | 7 jam lalu

Jokowi-JK Tak Kompak, Langkah Buruk bagi …

Erwin Alwazir | 8 jam lalu

Jonru Si Pencinta Jokowi …

Nur Isdah | 10 jam lalu

Pak Presiden, Kok Sederhana Banget, Sih! …

Fitri Restiana | 10 jam lalu


HIGHLIGHT

Belajar Membaca dan Menulis Mandarin (1) …

Radixx Nugraha | 7 jam lalu

Wih, Sekarang Abdi Rakyat Bakalan Keteteran …

Ridha Harwan | 10 jam lalu

Antara Aku, Kompasiana dan Keindahan …

Rahmat Hadi | 10 jam lalu

Sejarah Qatar, Juara Piala Asia U-19! …

Achmad Suwefi | 11 jam lalu

Makna Kegagalan …

Hanif Amin | 11 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: