Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Muthi Putri Kamilah

Universitas Gunadarma

Globalisasi Apakah Mempengaruhi Ketahanan Nasional?

OPINI | 11 April 2013 | 21:24 Dibaca: 769   Komentar: 0   0

Sebelum lebih lanjut membahas tentang ketahanan nasional, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan. Kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar dan juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam perjuangan mencapai cita-cita/tujuan nasionalnya bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang dapat membahayakan keselamatannya. Cara menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang biasa disebut ketahanan nasional.

Kondisi atau situasi dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah bahkan tidak statik. Ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan agar bisa mengatasi ancaman. Dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional. Kata ketahanan nasional juga sering kita dengar disurat kabar atau sumber-sumber lainnya. Mungkin juga kita sudah memperoleh gambarannya.

Kekuatan dalam ketahanan nasional sangat diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam ataupun dari luar. Nah, ketahanan nasional ini juga melibatkan tentang wawasan nusantara.

Untuk lebih mendalami materi ini, saya akan membahas salah satu contoh ketahanan nasional. Program yang dilakukan oleh IMF merupakan contoh kasus yang jelas. IMF dan World Bank datang mengatasnamakan dokter penyelamat keuangan Indonesia dengan cara memberi resep untuk menyembuhkan pasiennya yang sedang kritis ini. Calon penerima bantuan IMF harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu perluasan kredit, memotong belanja publik, dan pengurangan program subsidi untuk kesejahteraan umum. Berarti mengaitkan bantuan ekonomi dengan politik dalam negeri yaitu prinsip demokrasi.

Hal ini tentu saja sangat mengancam sistem ketahanan nasional kita karena mau tidak mau Indonesia harus mengubah kebijakan-kebijakan dalam bidang politik maupun ekonomi kita. Investasi asing yang dulu dipandang sebagai kekuatan ekonomi harus ditinjau ulang. Bahkan ada persaingan untuk menitikberatkan modal asing oleh negara-negara berkembang.

Apa akibatnya jika Indonesia tidak menyetujui tuntutan-tuntutan yang telah diberikan IMF dan kasus-kasus lainnya? Tuntutan demikian itu berarti mengaitkan bantuan ekonomi dengan hak asasi manusia. Pilihan apakah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam keadaan sedang mengalami krisis? Apabila Indonesia tidak peduli kepada realita ekonorni internasional, misalnya proteksionisme maka Indonesia akan makin terpuruk. Di samping itu, adanya saling ketergantungan ekonomi internasional mengakibatkan Indonesia memperoleh tindakan balasan dari negara-negara lain terutama negara yang merasa dirugikan oleh adanya ketergantungan dan pihak Indonesia semacam itu.

Seperti kita ketahui, Indonesia telah menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara tetangga dan negara-negara lainnya, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral (AFTA, NAFTA, dan APEC). Jalinan hubungan tersebut sudah mulai tumbuh dan berpengaruh bagi perkembangan ekonomi masing-masing negara. Apabila hal itu dihentikan oleh Indonesia karena Indonesia tidak mau mengikuti tuntutan IMF, IMF akan timbul kekacauan ekonomi pada beberapa negara. Lalu, bagaimana dengan privatisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akhir-akhir ini? Kebijakan pemerintah yang satu ini semakin meminimalisasi peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Privatisasi BUMN di satu pihak memang membuat perusahaan negara menjadi lebih efisien ketika sudah ditangani oleh swasta, tetapi privatisasi BUMN dalam kerangka globalisasi ekonomi cenderung menjurus pada bentuk kolonialisme baru yang dapat menghancurkan ketahanan nasional kita.

Sumber : http://ririsyukriati.blogspot.com/2012/04/contoh-kasus-ketahanan-nasional.html

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Taman Balekambang, Bukti Cinta Orangtua …

Agoeng Widodo | | 30 September 2014 | 15:39

Gedung DPR Dijual …

Hendra Budiman | | 30 September 2014 | 11:55

Bahkan Macan Asia pun Butuh Demokrasi …

Yudhi Hertanto | | 30 September 2014 | 12:16

Langkah Kecil, Meninggalkan Jejak yang …

Ngesti Setyo Moerni | | 30 September 2014 | 15:07

Kamukah Pemenang Sun Life Syariah Blog …

Kompasiana | | 29 September 2014 | 09:44


TRENDING ARTICLES

Kumpulan Berbagai Reaksi Masyarakat …

Elvis Presley | 6 jam lalu

UU Pilkada, Ahok dan Paham Minoritas …

Edi Tempos | 8 jam lalu

People Power Menolak Penghapusan Pilihan …

Daniel Setiawan | 9 jam lalu

Hobi Berbahaya Anak Muda di Saudi …

Umm Mariam | 10 jam lalu

Inilah Cara SBY Membatalkan UU Pilkada …

Rullysyah | 11 jam lalu


HIGHLIGHT

Layanan Kesehatan Harus Ramah dan Terbuka …

Baihaqi | 8 jam lalu

Bogor Islamic Book Fair 2014 …

Adi Setiadi | 8 jam lalu

“Indonesia Tanah Air Beta”, Kata …

Elvini Effendi | 8 jam lalu

Layakkah Menteri Agama RI menetapkan Iedul …

Ibnu Dawam Aziz | 8 jam lalu

Orang Indonesia Itu Baik-baik semua …

Den Bhaghoese | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: