Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Tri Budhi Sastrio

SENANTIASA CUMA-CUMA LAKSANA KARUNIA BAPA

Menggunakan Fasilitas Negara

REP | 18 April 2013 | 18:50 Dibaca: 312   Komentar: 4   0

Menggunakan Fasilitas Negara

Sebuah berita, dilaporkan oleh Astri Novaria dan dieditori oleh Edwin Tirani serta dipublikasikan oleh Metronews, berisi keberatan seorang politikus PKS terhadap presiden SBY, yang dianggap telah menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan yang bukan kepentingan negara. Berikut berita tersebut.

Politikus dari Fraksi PKS Indra menyayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaksanakan konferensi pers persoalan antara Partai Demokrat dan Yenny Wahid menggunakan fasilitas istana negara. “Rasanya tidak etis apabila urusan partai mengunakan fasilitas negara. Istana Negara selayaknya dipergunakan untuk mengurusi persoalan kenegaraan dan rakyat Indonesia, bukan malah dipergunakan untuk kepentingan partai politik tertentu,” ujar Indra kepada Media Indonesia, Kamis (18/4).

Menurut Indra, inilah dampak apabila kepala negara atau Presiden merangkap sebagai pengurus partai politik. “Apalagi SBY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Keraguan kita semua bahwa apakah SBY mampu menempatkan diri secara benar dan profesional atau tidak mencapuradukan, antara kapasitasnya sebagai presiden dengan posisinya yang saat bersamaan sebagai ketua umum PD semakin nampak jawabanya,” tandasnya. “Konprensi pers SBY terkait dengan urusan partai yang mengunakan fasilitas istana negara merupakan jawaban kongkret atas keraguan tersebut,” imbuhnya.

Pihaknya juga menilai tentu sebagai seorang Presiden akan sangat sulit memisahkan antara posisinya sebagai kepala negara dan posisinya sebagai Ketua Umum PD, hal ini kata Indra, bukan sebatas persoalan hari libur atau hari kerja semata. Melainkan, masalah totalitas dan tanggung jawab. Ia menambahkan, Presiden bukanlah milih sebuah partai atau kelompok, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.

Berita ini kemudian ditanggapi oleh seorang facebooker. Berikut tanggapan tersebut.

Tidak cuma presiden, rasanya semua orang yang kebetulan mendapat ‘fasilitas dari negara’ sudah dapat dipastikan pasti ‘pernah atau malah terus menerus menyalahgunakan’ fasilitas negara tersebut. Mengapa? Jawabnya sederhana … karena memang sulit untuk tidak menggunakannya. Sebagai contoh kecil dan sederhana, perhatikan contoh ini. Negara melalui APBN mendanai pengadaan kursi - ya kursi tempat duduk. Siapa yang bisa menjamin bahwa tempat duduk ini hanya digunakan manakala orang yang mendapat fasilitas tersebut sedang memikirkan atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan negara? Pasti tidak ada jaminan, bukan? Jadi simpulannya, sudahlah jangan mengada-ada tentang penyalahgunaan fasilitas negara ini. Semua melakukan pelanggaran, dan setiap hari. Jadi apanya yang salah? Ya aturannya…

Untuk PKS, emangnya ‘ente-ente’ ini tidak pernah menyalahgunakan fasilitas negara yang pernah diberikan pada partai atau anggota partai anda? Pasti pernah, bukan? Lalu apa bedanya ente-ente dengan SBY? Sama kan? Memang, tidak karena sama-sama pernah - mungkin beda skala - lalu dua-duanya sama-sama benar. Dua-duanya sama-sama salah.

Maka dari itu sebaiknya diubah saja dah peraturan tentang ini. Tetap idealis tetapi juga menjejak bumi. Semua fasilitas yang diberikan oleh negara pada seseorang tentu saja bebas digunakan selama 24 jam. Yang tidak boleh dilakukan adalah ‘korupsi dan berdusta’. Pejabat negara itu taruhannya hanya dua ini. Jika tidak korupsi dan berdusta, maka 90% pekerjaannya sukses dan berhasil. Yang 10% berkaitan dengan profesionalisme dan keterampilan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan… ini… dan itu… Ok?

Fasilitas Negara

Agar khalayak ramai dapat memberi tanggapan secara berimbang terhadap berita dan komentar di atas mungkin ada baiknya dilihat sejenak beberapa aturan yang diamanatkan oleh UU dan kemudian dijabarkan dalam PP tentang fasilitas negara dan pejabat negara seperti dalam catatan yang diambil dari sebuah situs. Berikut catatan tersebut.

Fasilitas Negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD (Ps. 1 angka 3 PP No. 14 Tahun 2009 ttg Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum) Fasilitas yang dikuasai oleh negara/pemerintah, dibiayai oleh APBN atau APBD, dibawah pengurusan lembaga-lembaga negara dalam arti yang luas, tidak termasuk barang atau kekayaan yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. (Kepmen Keuangan No. 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang Milik Negara)

Fasilitas umum adalah barang yang dikuasai negara, dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh anggaran dan belanja negara yang pemakaiannya atau peruntukkannya oleh pemerintah atau negara (bestemming atau bestimmung) bagi umum. (Hukum Administrasi Negara)

Pejabat Negara adalah Pejabat yang dimaksud dalam Ps. 11 UU No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian yaitu : Presiden dan Wakil presiden Ketua, Wakil ketua, dan anggota MPR ketua, Wakil ketua dan anggota DPR ketua , Wakil ketua, ketua muda dan Hakim Agung MA serta semua badan peradilan Ketua, Wakil ketua dan anggota DPA (sudah dibubarkan) Ketua, Wakil ketua dan anggota BPK, Menteri dan jabatan setingkat Menteri Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar, Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota. ( PS. 85 UUNo. 10 Tahun 2008 dan PP No. 14 Tahun 2009). Catatan : Pejabat negara dalam definasi ini adalah pejabat negara yang berasal dari partai politik. Pejabat Negara yang berasal dari Pejabat karir terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.

Penyalahgunaan Fasilitas Negara adalah Pemakaian sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan atau APBD yang penggunaannya berada di bawah kewenangan Pejabat Negara yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang layak dan/atau peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan Fasilitas terkait dengan jabatan adalah pemakaian sarana dan prasarana, biaya operasional yang dibiayai oleh APBN dan atau APBD dan kewenangan untuk mendukung tugas dan kewajiban sebagai pejabat negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cuti adalah tidak masuk kerja berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam kampantye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (Ps. 1 angka 2 PP No. 14 tahun 2009)

Cuti di luar tanggungan Negara adalah masa dimana seorang Pegawai Negeri diizinkan untuk tidak menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan jabatannya dan karena itu tidak menerima hak-hak yang ditetapkan dalam jabatannya, kecuali hak-hak protokoler yang menyangkut pengamanan atas diri dan keluarga, (Ps. 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1976).

Cuti diluar tanggungan Pejabat Negara adalah cuti presiden, wakil presiden, menteri, Guberur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota tidak menggunakan fasilitas yangterkait jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diluar tangggungan negara ( Ps. 85 ayat (1) huruf a dan b UU No. 10 Tahun 2008).

Purna Wacana

Bagaimana? Apakah tidak sebaiknya semua aturan yang rumit dan tampak berbelit-belit ini disempurnakan dengan sebuah aturan yang sederhana? Semua pejabat negara silahkan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara selama 24 jam penuh dengan bebas dan bertanggungjawab. Yang dilarang keras adalah ‘korupsi dan berdusta’. Untuk dua pelanggaran ini hukumannya adalah dipecat seketika dan kasus hukumnya harus disidik oleh Kepolisian Negara atau Kejaksaan atau KPK paling lambat 3 (tiga) hari sejak SK Pemecatan dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang.

Bagaimana? Tampak sewenang-wenang? Untuk menghadapi pejabat negara yang selalu sewenang-wenang dengan melakukan ‘korupsi dan dusta’ berkepanjangan memang harus dibuat aturan yang juga ‘sewenang-wenang’. Kalau tidak, ya lihat saja keadaan negara kita. Dusta dianggap prestasi prima dan korupsi dianggap sebagai kepintaran menggunakan peluang. Lalu apa jadinya negara? Kacau kan?

Apakah DPR atau pemerintah sendiri berani menjadi pelopor pengusulan aturan ‘sewenang-wenang’ semacam ini? Ditunggu saja …!

Dr, Tri Budhi Sastrio – tribudhis@yahoo.com – HP, 087853451949
Department of Modern Languages and Literature
University of Adam Mickiewicz - Poznan, Poland.

Tags: freez

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ada “Tangan” Anjing Diborgol di Pasar …

Eddy Mesakh | | 18 December 2014 | 21:39

Konyolnya Dokumen Hoax Kementerian BUMN Ini …

Gatot Swandito | | 18 December 2014 | 09:24

Suka Duka Kerja di Pakistan …

Gaganawati | | 18 December 2014 | 23:19

Warga Hollandia Antusias Menyambut …

Veronika Nainggolan | | 18 December 2014 | 20:40

[UPDATE] Nangkring Parenting bersama Mentari …

Kompasiana | | 10 December 2014 | 17:59



Subscribe and Follow Kompasiana: