Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Bambang Ruby

............. .. ..... ... ............... ... ..... .

UN: Pemerintah Belum Percaya Pada Sekolah

OPINI | 19 April 2013 | 11:05 Dibaca: 100   Komentar: 0   1

Seperti dikatakan Komisi X DPR RI Deddy Gumelar (Miing bagito) bahwa pelaksanaan UN tahun ini yang terburuk. Sudah jelas bahwa UN sebelumnya pun juga kurang baik sehingga tahun 2013 disebut yang terburuk. Protes dan suara yang datang dari berbagai kalangan mendesak UN tidak harus lagi dipakai sebagai tolak ukur kelulusan dan bahkan diminta dihilangkan dari dunia pendidikan.

Berbagai fakta menunjukan pelaksanaan UN dengan dana yang besar tidak berjalan secara kondusif. Mulai dari keterlambatan pengiriman soal, dugaan jual beli kunci jawaban, kecurangan pihak sekolah, dan sistem pemindaian LJK yang memungkinkan terjadi evaluating error. Hanya jika dilihat dari masalah jual beli kunci jawaban dan kecurangan, pasti pihak tersebut mempunyai argumen tersendiri.

Peserta UN, terutama sekolah pasti menginginkan hasil UN siswa sebaik mungkin. Menjelang UN, sekolah sematang mungkin mempersiapkan siswa dengan berbagai jam tambahan sebagai salah satu kesiapannya. Berbagai cara ditempuh sekolah untuk meluluskan siwa baik dengan cara yang profesional ataupun cara yang tidak mendidik. Hal tersebut dimungkinkan bahwa sekolah pada saat ini saling berlomba mendapatkan siswa sebanyak mungkin karena Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah dihitung dari jumlah siswa yang ada. sehingga apabila disekolah tersebut ada siswa yang tidak lulus, apakah kepercayaan orang tua akan berkurang terhadap sekolah itu? Sudah pasti, karena orang tua menginginkan yang terbaik untuk putra-putrinya.

UN sepantasnya dilaksanakan oleh sekolah yang sudah memahami tingkat kemampuan masing-masing siswa. Kenapa pemerintah masih egois dengan ketidakpercayaannya terhadap pihak sekolah?

Faktor lain yang terjadi adalah nilai UN masih dijadikan tolak ukur penerimaan siswa/mahasiswa baru di sekolah ataupun di kampus. Hal ini bisa menjadikan budaya instant begitu marak terjadi. Sungguh picik jika hanya menilai siswa dari angka-angka yang belum jelas kebenarannya. Alangkah baiknya memakai test umum yang bisa diikuti semua siswa, sesuai dengan asas keadilan.

Sekolah sudah mengetahui faktor kelebihan tiap siswa. Kemampuan anak beragam, tidak seharusnya dimarginalkan dengan beberapa mata pelajaran tertentu. Apakah pemerintah menganggap sekolah dan para guru itu bodoh ya? Sehingga geraknya harus manut pada aturan pusat yang dipastikan terjadi kesenjangan dilapangan.

Terakhir, semoga kepercayaan bisa dibangun tidak hanya antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan (sekolah) namun juga dengan masyarakat pada umumnya.

Berikan cintamu juga sayangmu

Percaya padaku ku kan mejagamu ….. “Ungu”

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Kunonya Rekapitulasi Pilpres, Kalah Canggih …

Ferly Norman | | 22 July 2014 | 07:48

Cara Mudah Kenali Pelaku Olshop yang …

Ella Zulaeha | | 22 July 2014 | 11:59

Kompasiana-Bank Indonesia Blog Competition …

Kompasiana | | 27 June 2014 | 16:59

Siku Sudut Unik Candi Dadi Tulungagung …

Siwi Sang | | 22 July 2014 | 12:11

Bukan Dengkuran Biasa …

Andreas Prasadja | | 22 July 2014 | 10:45


TRENDING ARTICLES

Jokowi Beri 8 Milliar untuk Facebook! …

Tukang Marketing | 6 jam lalu

Selamat Datang Bapak Presiden Republik …

Ahmadi | 7 jam lalu

Perlukah THR untuk Para Asisten Rumah …

Yunita Sidauruk | 7 jam lalu

Jangan Keluar dari Pekerjaan karena Emosi …

Enny Soepardjono | 8 jam lalu

Catatan Tercecer Pasca Pilpres 2014 (8) …

Armin Mustamin Topu... | 10 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: