Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Nani Roslinda

Berusaha ceria, bahagia dan hilangkan buruk sangka bisa bikin awet muda

Hilangkan Model KKM Dalam Penilaian Raport Siswa

OPINI | 23 April 2013 | 00:43 Dibaca: 1014   Komentar: 0   0

Tiap kali ingin memberikan nilai Raport siswa, teman-teman guru dari berbagai matapelajaran sedikit kesal dan jengkel dengan sistem KKM (Kompetensi Kelulusan Minimum)  di mana setiap sekolah pavorit dan sekolah bagus nilai KKM nya cukup tinggi, padahal kemampuan siswanya tidak mencapai KKM yang ditentukan tersebut.  Sementara di sekolah biasa KKM nya ditentukan kecil mengingat penentuan KKM berdasarkan Intake, Kompleksitas dan daya dukungnya.  Ketika guru memberikan nilai apa adanya kepada seorang siswa yang berulang-ulang remedial tetap nilainya kecil, ada semacam tekanan dan paksaan agar guru memberikan nilai minimal sama dengan standar KKM yang telah ditentukan di sekolah tersebut.

Inilah salah satu pemerkosaan nilai, di mana siswa yang betul-betul mendapat nilai sesuai KKM tanpa remedial akan sama nilainya dengan nilai siswa yang di bawah standar  berubah sebesar KKM setelah remedial.  Tampilan nilai Raport saja sudah mencerminkan ketidakjujuran dan ketidakadilan,  bagaimana bisa pendidikan itu mengalami perubahan kejujuran kalau nilai raport pun didongkrak-dongkrak.

Ketentuan kelulusan 60%  diambil dari rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 dan 40% diambil dari nilai Ujian Nasional.  Sekalipun ujian nasional sudah melakukan kejujuran namun dilapangan penetapan nilai raport sudah mendongkrak nilai-nilai raport siswa dengan cara memaksakan siswa yang tidak memenuhi syarat untuk kelulusan dan kenaikan kelas dilakukan remedial.  Bisa atau tidak bi sa menjawab soal remedial, siswa yang awalnya hanya mendapat nilai dibawa KKM , akan langsung berubah nilainya menjadi nilai KKM.

Makanya setiap orang tua dan siswa berlomba-lomba mencari sekolah pavorit, sekolah yang KKM nya sudah tinggi sekali karena intake, kompleksitas, dan daya dukungnya bagus, supaya hasil akhirnya akan bagus juga, sekolah sekolah yang baik akan didatangi oleh para-para pejabat untuk menitipkan anaknya sekolah di sana, tidak melihat apakah anaknya mampu menguasai atau tidak asal orang tuanya mampu untuk beli sekolah dengan melakukan pendekatan beberapa oknum panitia atau oknum pimpinan sekolah.

Masih banyak pembenahan di dunia pendidikan, salah satunya masalah KKM ini.  Sistem KKM ini sangat berdampak banyak penipuan, pemerkosaan nilai,  ketidakjujuran. Nilai-nilai pada raport tidak menunjukkan karakter dan nilai anak sesungguhnya, sudah banyak katrol mengkatrol supaya tampilah diakhirnya penipuan.

Kalau dulu dengan sistem nilai rata-rata perkelas, lebih variasi nilai antara yang satu dengan lainnya.  Matapelajaran satu dengan matapelajaran lainnya.  Orang tua bisa melihat perkembangan anak dengan melihat hasil raport yang variasi tersebut.  Tingkah laku anak akan terpantau dengan melihat nilai apa adanya,bukan nilai standar hasil dari pendongkrakan nilai.

Kalau menggunakan sistem KKM ini, siswa minimal harus diberi nilai sesuai KKM walaupun kenyataan yang sebenarnya nilai mereka  tak sesuai dengan KKM.  sementara siswa yang memang nilainya sudah pas-pasan dengan  KKM, makanya banyak guru yang tak berdaya ketika sudah harus menyetorkan nilai atau mau merekap nilai raport di setiap semesternya.

Tidak aneh kalau Indonesia masih peringkat tertinggi  korupsinya, karena di dunia pendidikannya juga sudah dilatih untuk tidak jujur alias KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. )

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Agnezmo Masuk Final Nominasi MTV EMA 2014, …

Sahroha Lumbanraja | | 16 September 2014 | 19:37

60 Penyelam Ikut Menanam Terumbu Karang di …

Kompas Video | | 16 September 2014 | 19:56

“Penjual” Perdamaian Aceh …

Ruslan Jusuf | | 16 September 2014 | 17:33

Musim Semi di Australia Ular Berkeliaran …

Tjiptadinata Effend... | | 16 September 2014 | 15:54

Ibu Rumah Tangga, Profesi atau Bukan? …

Mauliah Mulkin | | 16 September 2014 | 13:13


TRENDING ARTICLES

Ahokrasi, Tepat dan Harus untuk Jakarta …

Felix | 8 jam lalu

Norman K Jualan Bubur, Tampangnya Lebih Hepi …

Ilyani Sudardjat | 8 jam lalu

Suparto, Penjahit Langganan Jokowi …

Niken Satyawati | 11 jam lalu

Ganggu Ahok = Ganggu Nachrowi …

Pakfigo Saja | 12 jam lalu

Kabinet Jokowi-JK Terdiri 34 Kementerian dan …

Edi Abdullah | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

“Aku Bukan untuk Si Kaya, Tapi untuk …

Muhammad Samin | 7 jam lalu

Pemandangan di Tepian Sungai Batanghari …

Aryani_yani | 7 jam lalu

Fitur-fitur Wireshark …

Haidar Erdi | 7 jam lalu

Monolog Kebaikan …

Ari Dwi Kasiyanto | 8 jam lalu

Nasib Rakyat Negeri Keledai …

Asmari Rahman | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: