Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Iskandarjet

Memotret gempita Piala Dunia dan merekam euporia masyarakat di Rio dan Sao Paulo selama puncak selengkapnya

Mengapa di Gontor Tidak Ada Ujian Nasional? (Bagian 4)

REP | 24 April 2013 | 20:04 Dibaca: 6443   Komentar: 26   4

13666969542100332325

Suasana balajar di depan Gedung Aligarh yang diisi oleh santri-santri baru. (iskandarjet)

Tulisan pertama saya soal tidak adanya pelaksanaan Ujian Nasional di Pondok Modern Darussalam Gontor serta-merta memunculkan diskusi menarik: Pertama, mengapa Gontor tidak mengadakan Ujian Nasional yang katanya program wajib pemerintah dalam rangka standardisasi kompetensi pendidikan siswa se-Indonesia? Kedua, bagaimana mungkin lulusan Gontor mendapat pengakuan persamaan dari Dirjen Binbaga Islam Depag RI (1998) dan penyetaraan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2000), padahal lembaga pendidikan ini tidak mengikuti Ujian Nasional?

Sebenarnya, Gontor bukan satu-satunya lembaga pendidikan yang tidak mengikuti Ujian Nasional tapi mendapatkan pengakuan dan penyetaraan dari pemerintah. Bersama Gontor, ada 31 pondok pesantren lain yang sistem pendidikannya diakui pemerintah. Sistem pendidikan yang diakui untuk ke-31 pondok tersebut menginduk sistem pendidikan Gontor yang menggunakan kurikulum bernama Kulliyatul Mualimin alIslamiyah atau disingkat KMI.

Di luar pesantren seperti Gontor, sekolah-sekolah internasional, semisal Jakarta International School dan Australian International School, juga tidak diwajibkan mengikuti Ujian Nasional. Pasalnya, sekolah kelas elite ini menggunakan sistem dan kurikulum yang berbeda dengan Kurikulum Nasional.

Bertaraf Internasional

Dan berbicara soal standar pendidikan global, Gontor tak ubahnya sekolah-sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia. Pondok membuat sistem dan kurikulum sendiri yang muatannya terdiri dari 100 persen agama dan 100 persen umum. Bahasa pengantar pelajaran dan bahasa keseharian yang digunakan di lingkungan asrama Gontor bahkan lebih komplit dari sekolah internasional yang hanya menggunakan bahasa Inggris. Di Gontor, bahasa Inggris dan Arab digunakan bergantian, sementara bahasa Indonesia tetap digunakan untuk pelajaran yang tidak membutuhkan pengantar bahasa asing.

Dilihat dari komposisi kewarganegaraan murid, Gontor sama dengan sekolah internasional yang pelajar-pelajarnya berasal dari beberapa beberapa negara. Bedanya, warga Indonesia di Gontor lebih banyak dibandingkan murid yang berasal dari luar negeri. Sedangkan di sekolah internasional, mayoritas muridnya berasal dari luar negeri. Perbedaan lain terletak pada biaya pendidikan yang harus dikeluarkan wali murid. Biaya sekolah (plus hidup) di Gontor jauh lebih murah dibandingkan biaya sekolah di sekolah internasional.

Soal akreditasi ijazah pun setali tiga uang. Kalau lulusan sekolah internasional berafiliasi ke kurikulum negara asal dan diakui lembaga pendidikan semitra atau sejenis, lulusan Gontor juga diakui oleh lembaga-lembaga pendidikan luar negeri.

Mengutip website resmi Gontor, kurikulum KMI yang digunakan untuk siswa kelas 1-6 tingkat menengah di Gontor sudah lama mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Republik Arab, Mesir (1957), dan Kementerian Pengajaran Kerajaan Arab Saudi (1967).

Dengan pengakuan tersebut, lulusan Gontor bisa meneruskan studi ke jenjang sarjana di Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Islam Internasional Madinah, Saudi Arabia. Dua kampus lain yang menerima ijazah Gontor adalah Universitas Islam Antarbangsa Malaysia (IIUM) sejak tahun 1983, dan University of the Punjab (PU), Lahore, Pakistan, sejak 1991.

Pemerintah Indonesia sendiri mengakui ijazah Gontor pada tahun 1998 (Depag) dan 2000 (Diknas). Artinya, pengakuan dari dalam negeri baru keluar selang 15 tahun setelah negara tetangga Malaysia memberikan pengakuan atas kualitas pendidikan dan pengajaran buatan anak bangsa. Dibandingkan dengan Mesir yang ada nun jauh di sana, jarak waktunya berpaut hingga 41 tahun!

Tapi, meskipun sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia, alumni Gontor, sama dengan nasib siswa Indonesia lulusan sekolah internasional, tetap tidak bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri lantaran adanya syarat nilai UN dalam seleksi penerimaan mahasiswa di kampus plat merah. Berbeda dengan sebagian besar perguruan tinggi swasta yang tidak menjadikan Ujian Nasional sebagai simbol kelayakan menjadi mahasiswa.

Jawaban

Jadi, menjawab pertanyaan pertama di atas, Gontor tidak mengikuti Ujian Nasional karena kurikulumnya memang berbeda dengan Kurikulum Nasional. Kalau ada yang mempertanyakan kualitas kurikulum dan sistem pendidikan di pondok ini, silakan tanyakan ke pemerintah Mesir, pemerintah Arab Saudi, kampus IIUM di Malaysia dan kampus PU di Pakistan.

Faktanya, banyak lembaga pendidikan yang berafiliasi ke kurikulum ala Gontor. Selain hampir 200 pesantren yang didirikan oleh alumni Gontor, kurikulum yang dibuat oleh KH Imam Zarkasyi pada tahun 1936 ini juga digunakan oleh lembaga pendidikan lainnya.

Bahkan, tidak sedikit pengelola pendidikan yang datang ke Gontor untuk mempelajari sistem pendidikan yang dipraktekkan di sekolah berasrama ini, termasuk lembaga pendidikan menengah dari luar negeri. Misalnya, mengutip Website Gontor, 63 orang dari Jabatan Pengajaran Selangor, Malaysia, pernah berkunjung ke Gontor untuk melihat langsung pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab, November 2012 lalu.

“Harapan mereka,  agar studi banding kali ini bisa memberi kontribusi yang signifikan dalam menghidupkan bahasa Arab di lembaga mereka secara khususnya dan Malaysia dalam skala besarnya,” demikian Website Gontor.

Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua, Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan karena Gontor memang sudah layak untuk diakui. Sejujurnya, yang paling berhak menjawab pertanyaan ini adalah orang-orang di Depag dan Diknas yang terlibat langsung dalam proses penerbitan SK akreditasi atas Gontor. Tapi dari paparan yang saya tulis di sini, pertanyaan kedua sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dibuatkan argumentasinya.

Atau, boleh jadi, negara ini terlalu serius memikirkan Ujian Nasional, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengakui sistem pendidikan dan kurikulum yang dirintis para pendiri Gontor sejak 87 tahun lalu.

Entahlah.

Catatan: Terima kasih buat teman-teman Kompasianer dan Gontor yang sudah urun-rembug dalam diskusi ini.

~~ikuti iskandarjet di facebook dan twitter~~

Sebelumnya:

Baca juga:

Tags: un2013 gontor

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Bukti Nyata Power Sosial Media; Jonan, Ahok, …

Prayitno Ramelan | | 23 November 2014 | 10:59

Curhat Kang Emil pada Ko Ahok di …

Posma Siahaan | | 23 November 2014 | 16:12

Menikmati Kompasianival 2014 Lewat Live …

Gaganawati | | 23 November 2014 | 06:26

Saliman, Buruh Biasa yang Cepat Tangkap …

Topik Irawan | | 23 November 2014 | 16:44

Maksimalkan Potensi Diri dan Gerak Lebih …

Kompasiana | | 21 November 2014 | 12:11


TRENDING ARTICLES

Selamat ke Pak Tjip, Elde dan Pakde Kartono …

Pakde Kartono | 15 jam lalu

Haru Biru di Kompasianival 2014 …

Fey Down | 20 jam lalu

Kesan-kesan Saya Ikuti Kompasianival 2014, …

Djarwopapua | 23 jam lalu

Catatan Kompasianival 2014: Aksi Untuk …

Achmad Suwefi | 22 November 2014 21:41

Duuuuuh, Jawaban Menteri ini… …

Azis Nizar | 21 November 2014 22:51


HIGHLIGHT

Indonesia Memperkaya Orang Asing …

Fikril Islam | 8 jam lalu

Mulai 1 Desember PNS Dilarang Rapat di Hotel …

Gingerkempling | 8 jam lalu

[Cerpen dan Lagu] Anggun …

Conan Edogawa | 8 jam lalu

Pungutan di Sekolah: Komite Sekolah Punya …

Herlina Butar-butar | 8 jam lalu

Manusia Atlantis (4) …

S-widjaja | 10 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: