Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Derry Firmansyah

jadikan hari esok menjadi hari yang lebih baik dari sekarang.

Landasan-landasan Koperasi

OPINI | 28 April 2013 | 14:15 Dibaca: 2976   Komentar: 0   0

Landasan-landasan Koperasi

Standar
1. Landasan Idiil Pancasila
Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
2. Landasan Struktural UUD 1945
Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi
Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koprasi sebagi gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari rakyat.
4. Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992
Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koprasi.
Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Naik Mule di Grand Canyon …

Bonekpalsu | | 26 July 2014 | 08:46

Mudik Menyenangkan bersama Keluarga …

Cahyadi Takariawan | | 26 July 2014 | 06:56

ISIS: Dipuja atau Dihindari? …

Baskoro Endrawan | | 26 July 2014 | 02:00

ASI sebagai Suplemen Tambahan Para Body …

Andi Firmansyah | | 26 July 2014 | 08:20

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Gaya Menjual ala Jokowi …

Abeka | 5 jam lalu

Jenderal Politisi? …

Hendi Setiawan | 5 jam lalu

Tuduhan Kecurangan Pilpres dan Konsekuensi …

Amirsyah | 5 jam lalu

Gugatan Prabowo-Hatta Tak Akan Jadi Apa-apa …

Badridduja Badriddu... | 6 jam lalu

Legitimasi Pilpres 2014, Gugatan ke MK dan …

Michael Sendow | 14 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: