Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Derry Firmansyah

jadikan hari esok menjadi hari yang lebih baik dari sekarang.

Landasan-landasan Koperasi

OPINI | 28 April 2013 | 14:15 Dibaca: 3006   Komentar: 0   0

Landasan-landasan Koperasi

Standar
1. Landasan Idiil Pancasila
Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
2. Landasan Struktural UUD 1945
Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai Soko Guru perekonomian nasional. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Landasan mental setia kawan dan kesadaran pribadi
Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu, koprasi sebagi gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari rakyat.
4. Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967, UU Koperasi No. 25 1992
Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koprasi.
Sejak tanggal 21 Oktober 1992, dasar hukum Koperasi Indonesia yang semula UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Trik Licik Money Changer Abal-abal di Bali! …

Weedy Koshino | | 20 August 2014 | 23:31

Dahlan Iskan, Sosok Tepat Menteri Pertanian …

Felix | | 21 August 2014 | 09:47

ISIS Bunuh Wartawan Amerika dan Ancam Obama …

Ansara | | 21 August 2014 | 10:03

I See All Evil, I Hear All Evil, I Report …

Agustulastyo | | 21 August 2014 | 12:32

Haruskah Semua Pihak Menerima Putusan MK? …

Kompasiana | | 21 August 2014 | 10:31


TRENDING ARTICLES

Pelajaran dari Sengketa di MK …

Jusman Dalle | 3 jam lalu

Hebat, Indonesia Paling Menjanjikan Sedunia! …

Firdaus Hidayat | 5 jam lalu

Jangan Sembarangan Pelihara Ayam di Amerika …

Usi Saba Kota | 5 jam lalu

Menanti Komitmen Prabowo …

Adrian Susanto | 6 jam lalu

Aset Penting “Dikuasai”, SDA …

Hendrik Riyanto | 9 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: