Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Hasil investigasi UN dan Kesalahan logika M. Nuh

OPINI | 13 May 2013 | 22:31 Dibaca: 290   Komentar: 1   0

Pemerintah, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya mengumumkan hasil investigasi perihal kacaunya pelaksanaan Ujian Nasional. Investigasi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan telah diumumkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh. Dari hasi investigasi, ada setidaknya 4 alasan penyebab tertundanya UN tingkat SMA di 11 propinsi. Berikut adalah 4 penyebab tersebut yang dikemukakan oleh M. Nuh dan dilansir situ kompas.com (13/05/2013):

1. Terkait dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang baru keluar tanggal 13 Maret. Sementara kontrak dilaksanakan pada tanggal 15 Maret, padahal sebenarnya anggaran tersebut sudah disetujui DPR RI pada 21 Desember 2011.

2. Kelemahan manajerial di Kemdikbud yang berkaitan dengan penyampaian master naskah UN dari Pusat Penilaian Pendidikan yang diserahkan tidak secara keseluruhan pada percetakan yang akan menggandakan naskah tersebut

3. Kelemahan di percetakan dan kesiapan dalam mencetak soal hingga mendistribusikannya ke daerah-daerah tujuan sesuai paket yang dimenangkan oleh masing-masing percetakan.

4. Alasan terakhir terkait sisi pengawasan

Kelalaian Pemerintah

Ini bukan soal tuding-menuding. Tapi, hasil itu menyiratkan bahwa pokok permasalahannya ada pada tanggung jawab pemerintah. Bahkan pemerintah telah lalai dalam hal perencanaan dan pelaksanaan ujian nasional. Lantas siapakah orang yang paling bertanggung jawab?

Pada saat yang sama juga, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu, ada komentar M. Nuh terkait dengan pengunduran diri bawahannya itu. Begini katanya:

“Semua berat, Irjen juga berat. Tapi, mudah-mudahan ini jalan terbaik untuk perbaikan pelaksanaan UN dan perbaikan pendidikan kita ke depan,” kata Nuh saat jumpa pers Hasil Investigasi UN di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Senin (Kompas.com, 13/5/2013).

Apa yang aneh dari pernyataan itu. Tapi kalau diurutkan dalam suatu sistem logika. Kira-kira beginilah bentuknya.

Premis 1 : Pelaksanaan UN karut-marut

Premis 2 : Kalitbang mundur dari jabatan

Kesimpulan : pelaksanaan UN dan perbaikan pendidikan akan lebih baik ke depannya.

Bagi saya, ini adalah suatu pernyataan yang sesat berpikir (logical fallacies). Menteri Pendidikan telah membuat suatu kesimpulan atas dasar premis-premis yang belum tentu sahih kebenarannya. Padahal, hukum logika mengatakan bahwa jika premisnya keliru maka kesimpulan pun akan keliru. Apakah Kalitbang adalah penyebab utama karut-marutnya pelaksanaan UN atau apakah Kalitbang adalah penanggung jawab tertinggi? Saya tidak perlu menjawab itu.

Jika kesimpulan bahwa pelaksanaan UN dan perbaikan pendidikan akan lebih baik ke depannya diambil berdasarkan premis Kalitbang mengundurkan diri, maka sebenarnya menteri pendidikan telah mengkambinghitamkan Kalitbang atas buruknya pelaksanaan UN dan perbaikan pendidikan.

Dari pernyataan itu, tergambar bahwa pengunduran diri Kalitbang dianggap bisa mememperbaiki proses pelaksanaan UN dan perbaikan pendidikan. Mundurnya Kalitbang adalah suatu bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Bahwa sebagai bagian dari pemerintah, ia merasa telah gagal melaksanakan tugas.

Secara pribadi, saya menyayangkan pernyataan semacam itu. Tidak mencerminkan sikap seorang pimpinan. Saya jadi ingat pernyataan Danjen Kopasus ketika ada anak buahnya yang melakukan pelanggaran dengan melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan. Secara tegas, Danjen Kopasus menyatakan bahwa dirinyalah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, meskipun mungkin tidak masuk akal bahwa peristiwa itu diketahui olehnya sebagai pimpinan. Tetapi, nilainya adalah bahwa Danjen Kopasus merasa bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan oleh anak buahnya.

Indonesia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab.

Novie SR

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mau Ribut di Jerman? Sudah Ijin Tetangga …

Gaganawati | | 24 October 2014 | 13:44

Pesan Peristiwa Gembira 20 Oktober untuk …

Felix | | 24 October 2014 | 13:22

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39

Pelayanan Sertifikasi Lebih Optimal Produk …

Nyayu Fatimah Zahro... | | 24 October 2014 | 07:31

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Pak Jokowi, Kemana Pak Dahlan Iskan? …

Reo | 9 jam lalu

Akankah Jokowi Korupsi? Ini Tanggapan Dari …

Rizqi Akbarsyah | 14 jam lalu

Jokowi Berani Ungkap Suap BCA ke Hadi …

Amarul Pradana | 15 jam lalu

Gerindra dapat Posisi Menteri Kabinet Jokowi …

Axtea 99 | 17 jam lalu

Nurul Dibully? …

Dean Ridone | 17 jam lalu


HIGHLIGHT

Kursi Gubernur Ahok dan Ambisi Mantan Napi …

Zulfikar Akbar | 8 jam lalu

Dosen Muda, Mana Semangatmu? …

Budi Arifvianto | 8 jam lalu

Aku Berteduh di Damai Kasih-Mu …

Puri Areta | 8 jam lalu

Pengembangan Mutu Akademis Berbasis Digital …

Nararya | 9 jam lalu

Jangan Musuhi TVOne, Saya Suka Tendangan …

Erwin Alwazir | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: