Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Amk Affandi

awalnya membaca, kemudian menulis, beranjak ke perbuatan. seorang yang ingin berbagi. coretanku di amk-affandi.com

Hak dan Kewajiban dalam Berpendidikan

OPINI | 14 May 2013 | 09:08 Dibaca: 814   Komentar: 0   0

13684972501978689208

dokumen pribadi

Ada perbedaan yang sangat tipis antara hak dan kewajiban. Terkadang kita menyamakan antara hak dan kewajiban. Kapan harus melakukan kewajiban, kapan harus menuntut hak. Saling tumpang tindih antara hak kewajiban ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat.

Penggunaan hak dan kewajiban yang saling membaur itu, disebabkan karena semakin pudarnya tali ikatan sosial, semakin hilang kearifan lokal, dan longgarnya tatanan perilaku yang ada dalam masyarakat. Dan yang pasti, semakin jenuh dengan kondisi saat ini.

Dalam Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional, yang lahir lewat UU no 20 tahun 2003 secara tersurat telah disebutkan dengan jelas posisi warga Negara, orang tua dan pemerintah. Ketiga komponen ini memiliki posisi dan fungsinya masing-masing.

Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Artinya, segala yang terkait dengan pendidikan, harus diusahakan oleh pemerintah. Mulai dari penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar, bahkan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk “memaksa” warga untuk mengenyam pendidikan.

Pendidikan tidak harus berbentuk sekolah. Pendidikan bisa diartikan proses yang tadinya tidak tahu menjadi mengerti, yang sebelumnya tidak bisa menjadi trampil. Lahannya sangat luas. Polanya bisa seperti sekolah yang menganut klasikal, kelompok belajar, ataupun sejenis kursus, tergantung situasi masyarakat.

Adapun masyarakat memiliki tanggung jawab sosial. Artinya, tatanan kehidupan menjadi hak sepenuhnya warga untuk mengelola sistim sosial. Termasuk pendidikan.

Pendidikan yang ada dalam masyarakat, kalau kita runut ke belakang, sesungguhnya telah ada sejak masa Kerajaan Kutai. Saat itu, telah berlangsung pelaksanaan proses pendidikan. Buktinya mereka telah meninggalkan jejak berupa tulisan. I Tsing dan Hwui-ning berhasil menterjemahkan tulisan dari bahasa sanskerta ke dalam bahasa Cina mengenai Nirwana. Demikian pula pondok pesantren yang memiliki sistim tersendiri. Bahkan pondok pesantren murni inisiatif masyarakat.

Orang tua, dalam UU sisdiknas disebutkan memiliki kewajiban dalam berpendidikan. Keharusan orang tua dalam membimbing anaknya untuk menikmati pendidikan, dijamin oleh undang-undang. Artinya, anak yang telah mencapai umur tertentu harus mengikuti pendidikan. Program wajib belajar senantiasa dilaksanakan dengan sepenuh hati. Tidak harus mengikuti pendidikan di sekolah. Di pesantren ataupun kelompok belajar, bisa dilakukan. Sebab pemerintah juga mengakui model pendidikan yang seperti itu.

Setelah semua unsur melaksanakan kewajiban, barulah kita ungkit tentang hak. Sebenarnya, seperti yang tertera dalam awal tulisan, hampir tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban. Setelah kewajiban ditunaikan, barulah hak dapat diperoleh.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Ajari Anak Makan Pagi yang Harmonis dan …

Gaganawati | | 27 February 2015 | 16:41

6 Tahun, Kompasiana Sudah Jadi Apa? …

Hendra Wardhana | | 27 February 2015 | 15:22

Peribahasa Indonesia yang Perlu Digugat …

Gustaaf Kusno | | 27 February 2015 | 15:40

Gambar Legendaris Anak Indonesia …

Indahnoing | | 27 February 2015 | 13:19

Kompasiana Ngulik: Ngobrolin Genre Musik …

Kompasiana | | 23 February 2015 | 14:51


TRENDING ARTICLES

Inilah Anggaran UPS yang Buat Ahok Marah …

Daniel Setiawan | 8 jam lalu

Ketika Ahok “Diangketin” DPRD …

Jimmy Haryanto | 9 jam lalu

Nasib Ahok vs DPRD, Akankah Seperti Risma? …

Ilyani Sudardjat | 9 jam lalu

Boikot Bali Blunder Terbesar Australia …

Rizky Febriana | 11 jam lalu

Mafia Ikan dan Beras “Hajar” …

Gunawan | 12 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: