Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Evlina Noviyanti

mahasiswi planologi ITS angkatan 2009

Review Comunity Empowerment Evaluation (Metode Evaluasi Pemberdayaan Fujikake) Studi Kasus: Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

OPINI | 13 June 2013 | 10:37 Dibaca: 920   Komentar: 7   3

Review Comunity Empowerment Evaluation (Metode Evaluasi Pemberdayaan Fujikake)

Studi Kasus: Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Model evaluasi pemberdayaan adalah salah satu bentuk alat analisis yang bisa digunakan untuk mengukur derajat keberdayaan suatu masyarakat. Pendekatan analisis yang digunakan oleh Fujikake (2008) dalam mengevaluasi pemberdayaan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mencoba memahami pencapaian pemberdayaan dari pandangan masyarakat sebagai pelaksana program. Pendekatan ini mencoba memahami hubungan antara tanggapan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan itu sendiri untuk kemudian dituangkan dalam gambar-gambar dan skema-skema konsep tertentu. Model evaluasi yang dikembangkan Fujikake telah dipraktikkan dalam mengevaluasi pemberdayaan perempuan di sebuah desa di Paraguay. Fujikake (2008) mengembangkan empat langkah dalam mengevaluasi pemberdayaan. Tahap pertama adalah melihat perubahan masyarakat dari tingkat kesadarannya. Hasil dari analisis mengenai perubahan tingkat kesadaran ini dituangkan dalam grafik yang menggambarkan tingkat perubahan kesadaran yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu “sangat baik”, “telah berubah”, dan “tidak seperti sebelumnya”.

1371090806253434804

Gambar

Tiga Tipe Hasil Pemberdayaan

Tahap kedua dalam evaluasi pemberdayaan yang dikembangkan Fujikake adalah menilai tanggapan masyarakat dan praktik pemberdayaan yang didasarkan pada penilaian terhadap 12 indikator yang merupakan sub-project dari proses pemberdayaan itu sendiri. Keduabelas indikator tersebut yaitu tingkat partisipasi, pengemukaan opini, perubahan kesadaran, pengambilan tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreativitas, menyusun tujuan baru, negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, keterampilan manajerial, dan pengumpulan keputusan.

1371091180124922915
Gambar

Evaluasi pemberdayaan menggunakan 12 indikator

Tahap ketiga adalah mengelompokkan dan menghubungkan antar indikator yang telah dianalisis pada model 2 pada tahap sebelumnya. Hasil analisis pada tahap ini adalah grafik keterkaitan antar elemen ini dalam pemberdayaan, yaitu ekonomi, sosial dan budaya, kesadaran dan
mobilitas.

13710913091097565738

Gambar

Empat Elemen Inti Pemberdayaan

Tahap keempat adalah mengukur tingkatan pencapaian pemberdayaan itu sendiri, apakah pengaruh dari proses pemberdayaan itu hanya pada tataran lokal, regional atau nasional. Fujikake menggolongkan tingkatan pemberdayaan menjadi tiga yaitu micro level (desa), meso level (kota/wilayah), dan macro level (nasional). Hasil dari analisis ini digambarkan dalam grafik tingkatan pemberdayaan, yang disebut sebagai model Fujikake 4.

13710914841012288008

Gambar

Tingkat Pemberdayaan

Studi Kasus

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan awal untuk memberdayakan warga Jakarta yang kurang mampu dengan memberikan pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro. Program diperkuat dengan dua jenis hibah (Bina Fisik dan Bina Sosial) yang bertujuan untuk memperkuat jaringan  masyarakat  di  tingkat  kelurahan  dengan  mendorong kerja sama antar individu demi menumbuhkan “modal sosial” atau rasa saling percaya antar warga. Dengan PPMK masyarakat kelurahan lambat laun akan belajar untuk bertanggung jawab, dan dapat berorganisasi serta berinteraksi dalam suatu wadah yang terlembagakan. Selain itu, para anggota masyarakat juga mendapat kesempatan untuk berlatih mengidentifikasi masalah, menyusun rencana dan melaksanakan program. Program PPMK   dirancang   sebagai   sebuah program pemerintah yang “mendukung kaum miskin” (pro poor) dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dengan penekanan kuat pada kepedulian terhadap mereka yang lemah. Rancangan yang seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan potensi bangsa dan memberi kesempatan, perlindungan dan hak bagi kaum miskin untuk meningkatkan taraf hidup, partisipasi dan pemberdayaan diri dalam pembangunan ekonomi.

13710917571857251506

Gambar

Struktur Organisasi Pelaksanaan PPMK

Ketiga pilar dalam Tri Bina masing-masing mempunyai bobot yang berbeda-beda dalam hal alokasi anggaran PPMK secara keseluruhan.

1. Bina ekonomi dengan bobot 60%

137109198814177971241371092223808641487

Program Bina Ekonomi Program PPMK di kelurahan Kamal, Jakarta Barat

2. Bina Sosial dengan bobot 20%

13710929091826275417

Program Bina Sosial Program PPMK di kelurahan Kebon Sirih

3. Bina Fisik dan Lingkungan dengan bobot 20%

1371093179202079357413710939631747001180

Program Bina Fisik Program PPMK pembuatan parit di Keluarahan Panggang dan pembuatan Kompos di Keluarah Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Review

Ketika membahas tentang pengevaluasian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat tentunya diharapkan mampu memberikan perubahan kesadaran masyarakat, dalam hal ini energi positif untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi.

Pada teori yang dipaparkan fujikake evaluasi yang dilakukan dengan 4 tahapan yang telah diuraikan pada sebelumnya pada tahapan pertama yaitu:

  1. Tahap pertama adalah melihat perubahan masyarakat dari tingkat kesadarannya, yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu “sangat baik”, “telah berubah”, dan “tidak seperti sebelumnya”. Hal ini mengindikasikan otput yang dihasilkan oleh tiap program pemberdayaan yang diklasifikasikan mejadi 3 tersebut hanya dilihat pada hasil akhir program, padahal proses pemberdayaan yang berkelanjutan dalam hal ini proses mengevaluasinya seharusnya mampu dilakukan secara bertahap dimulai dari awal pelaksanaan program, evaluasi awal pelaksanaan program dan setelah pelaksanaan program.
  2. Tahap kedua dalam evaluasi pemberdayaan yang dikembangkan Fujikake adalah menilai tanggapan masyarakat dan praktik pemberdayaan yang didasarkan pada penilaian terhadap 12 indikator. Dalam setiap pemberdayaan masyarakat pada sebuah program melibatkan masyarakat yang ada dalam tiap-tiap komunitas, dimana tiap komunitas tersebut bersifat unik dan memiliki karakteristik yang berbeda antar suatu komunitas dengan komunitas lainnya, sehingga dalam proses penentuan indikator pengevaluasian juga diperlukan analisis terkait indikator khusus pada wilayah yang memperoleh program sesuai dengan keunikan itu tersebut.
  3. Ke 12 indikator yang dipaparkan Fujikake yaitu tingkat partisipasi, pengemukaan opini, perubahan kesadaran, pengambilan tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreativitas, menyusun tujuan baru, negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, keterampilan manajerial, dan pengumpulan keputusan. Dalam setiap indikator yang tidak kalah penting yaitu adalah kerjasama, dalam hal ini kerjasama tidak hanya dilihat dari kerjasama antar komunitas yang memperoleh program namun, kerjasama yang melibatkan pihak swasta dimana melalui kerjasama tersebut masyarakat dapat memperoleh manfaatnya dari bantuan baik berupa material maupun finansial, dan pihak swasta bisa menjalankan misinya kepada masyarakat sebagai satu bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dimana melalui kerjasama tersebut perguruan tinggi dapat menjalankan misinya untuk pengabdian masyarakat dan masyarakat bisa mendapatkan keuntungannya dengan adanya bantuan pemikiran mengenai komunitasnya.
  4. Pada tahapan ketiga dikelompokkan dari ke 12 indikator pada tahap ke dua menjadi 4 yaitu sosial dan budaya, ekonomi, mobilitas, dan kesadaran. Tekait dengan elemen inti pemberdayaan, jika dilihat dari studi kasus PPMK yang ada pengelompokan ini bisa saja berubah seperti dalam proses yang tertuang dalam PPMK yaitu:
  • Demokrasi: partisipasi menyeluruh dibangun atas persamaan hak dan kewajiban, berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, dan berpegang teguh pada musya- warah sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
  • Partisipasi: Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan.
  • Transparansi: Semua kegiatan dari awal (perencanaan), pelaksanaan, pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Seluruh proses PPMK dan informasinya dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di- mengerti dan dipantau.
  • Akuntabilitas: Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung- jawabkan baik secara teknis maupun administratif.
  • Desentralisasi: Memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam mengelola pembangunan wilayah mereka melalui insti- tusi lokal.
  • Keberlanjutan: hasil-hasil kegiatan dapat dilestarikan dan ditumbuh kembangkan oleh masyarakat sendiri melalui wadah institusi masyarakat setempat yang mandiri dan profesional. (PPMK DKI Jakarta, Tahun 2010)

5. Fujikake mengukur tingkatan pencapaian pemberdayaan itu sendiri dengan menggolongkan menjadi tiga yaitu micro level (desa), meso level (kota/wilayah), dan macro level (nasional), jika dilihat dari studi kasus, program PPMK ditujukan untuk tingkat Kelurahan yang ada di provinsi DKI Jakarta. Jika dilihat dalam proses terbentuknya program PPMK tersebut terkait dengan pembentukan kebijakan proses pemberdayaan masyarakat dalam program PPMK (merupakan kebijakan tingkat provinsi), yang kemudian dalam tingkatan kota/wilayah dapat dilihat dalam struktur organisasi pelaksanaan PPMK yang melibatkan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Askesmas, Bapeda dalam tingkat provinsi sebagai pembina, serta tingkatan walikota/kabupaten, tingkat Kecamatan/Kelurahan dan komunitas RW, dimana tim seleksi yang ada dilakuakan oleh Lurah, Dekel, TPKK, dan UPKMK. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, secara jelas dan pasti pengaruh program PPMK ini dirasakan dalam lingkup micro level (Kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta), namun secara ekplisit, adanya program ini telah melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pemberdayaan baik dari tingkat Kota/Wilayah dan tingkat Nasional.

Analisis tingkatan pemberdayaan, serta pencapaian keberdayaan masyarakat dan keberlanjutan terhadap program pengembangan masyarakat tersebut penting dilakukan ketika akan dilakukan sebuah evaluasi terkait comunity empowerment evaluation sejauh mana dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya, serta Pemerintah dan tim fasilitator perlu memfasilitasi terbentuknya channeling dan jaringan kerja yang lebih luas antar semua stakeholder pembangunan untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat khususnya di tingkat komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Mubarok, Zaki, 2010, Evaluasi Pemberdayaan masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan.

Fujikake, Yoko, 2008, Qualitative Evaluation: Evaluating People’s Empowerent, Japanese Journal of Evaluation Studies, Vol 8 No 2, 2008, pp 25 – 37, Japan Evaluation Society

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta 2010, PT team Mirah Sakethi

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Naik Mule di Grand Canyon …

Bonekpalsu | | 26 July 2014 | 08:46

Mudik Menyenangkan bersama Keluarga …

Cahyadi Takariawan | | 26 July 2014 | 06:56

ISIS: Dipuja atau Dihindari? …

Baskoro Endrawan | | 26 July 2014 | 02:00

ASI sebagai Suplemen Tambahan Para Body …

Andi Firmansyah | | 26 July 2014 | 08:20

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


TRENDING ARTICLES

Gaya Menjual ala Jokowi …

Abeka | 5 jam lalu

Jenderal Politisi? …

Hendi Setiawan | 5 jam lalu

Tuduhan Kecurangan Pilpres dan Konsekuensi …

Amirsyah | 5 jam lalu

Gugatan Prabowo-Hatta Tak Akan Jadi Apa-apa …

Badridduja Badriddu... | 6 jam lalu

Legitimasi Pilpres 2014, Gugatan ke MK dan …

Michael Sendow | 14 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: