Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Benny Oksatriandhi

Mahasiswa Planologi

Evaluasi Pengambilan Keputusan Pada Kebijakan Publik Menggunakan Analisa Multi Kriteria

OPINI | 14 June 2013 | 02:15 Dibaca: 988   Komentar: 0   0

PENDAHULUAN

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, merupakan langkah terakhir dalam proses pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan. Untuk itu, evaluasi wajib dilaksanakan setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan; atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori (kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan yang berkaitan dengan dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Keuntungan lain dari proses evaluasi adalah dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

ANALISIS MULTI KRITERIA

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan “partisipatif karakter “dari metode evaluasi. Dalam setiap kebijakan, evaluasi juga difokuskan pada proses memperkaya tahap evaluasi dengan substantif suntikan stakeholder, pakar dan / atau partisipasi warga, yang seharusnya melibatkan teknik musyawarah formal untuk menetapkan nilai atau dampak tertentu dari sebuah kebijakan. Proses tersebut menggabungkan teknik partisipatif dan MCA (Multy Criteria Analysis) untuk membantu pengambilan keputusan, sehingga memperhitungkan menjelaskan konflik kepentingan dan beberapa kriteria (Munda, 2004). MCA memiliki 3 inti yakni, berbagai pemangku kepentingan memilih kriteria yang relevan, diikuti oleh para ahli menyajikan informasi dan pengukuran dampak, dan panel warga mengeksplorasi nilai-nilai dengan membandingkan hasil keseluruhan numerik dengan penilaian holistik mereka sendiri (Renn et al., 1993).

Tahapan tersebut dilakukan dari “Multi-kriteria pemetaan” dengan pengertiannya adalah MCA berbasis wawancara, dimaksudkan untuk memperoleh dan mendokumentasikan teknis dan evaluatif penilaian terhadap kinerja yang diharapkan dari alternatif (Renn et al., 1993). Kemudian dilajutkan dengan “Pemetaan deliberatif” dengan menggabungkan teknik partisipatif  dan AMK bantuan pengambilan keputusan. Terakhir dengan “analisis keputusan stakeholders” dengan proses menggabungkan penggunaan teknik musyawarah tingkat grup dan (kualitatif) MCA.

PENGGUNAAN

Analisis Multi Kriteria adalah metode yang dikembangkan dan digunakan dalam masalah pengambilan keputusan dan dimaksudkan untuk bisa mengakomodasi aspek-aspek di luar kriteria ekonomi dan finansial serta juga bisa mengikut sertakan berbagai pihak yang terkait dengan suatu proyek secara komprehensif dan scientific (kuantitatif maupun kualitatif). Dalam pengembangan sistem jaringan jalan, menurut Tamin, O.Z, (2004), harus dikembangkan pola partisipatif (bottom-up planning) dan memperhatikan keinginan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) maka salah satu pendekatan perencanaan yang memungkinkan diakomodasikannya sejumlah kepentingan dan sejumlah kriteria dalam proses pengambilan keputusan adalah Analisis Multi Kriteria (AMK). Selanjutnya dalam menganalisis proyek transportasi khususnya dalam menentukan investasi jalan yang tepat, menurut Road Note 5 (2004) bahwa Analisis Multi Kriteria (AMK) merupakan prosedur dalam melakukan perangkingan (prioritisasi) dengan mengkombinasikan berbagai kepentingan secara bersama-sama diantaranya kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan dan pertimbangan lainnya. Pihak yang dilibatkan (stakeholders), secara garis besar terdiri dari :

  1. Regulator, merupakan kelompok penentu kebijakan.
  2. Operator, merupakan kelompok yang sesuai dengan kewenangannya dapat mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan transportasi jalan.

Salah satu contoh proses evaluasi dalam kebijakan transportasi sarana dan prasarana jalan dilakukan dengan langkah Identifikasi Ketetapan Pengambil Keputusan. Pihak-pihak yang dilibatkan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan ini sebagai berikut :

a. Kelompok Regulator

Ø Pemerintah, dalam hal ini adalah BAPPEDA, Dinas Binamarga, Dinas Cipta Karya, Dinas Pengembangan Sumber Daya Air dan Pertambangan, Dinas Pertanian dan Kantor Analisa Dampak Lingkungan.

Ø DPRD, sebagai wakil masyarakat.

b.Kelompok Operator

Ø Dinas Binamarga, bertanggung jawab dalam penanganan secara teknis jalan dan jembatan.

Ø Dinas Perhubungan dan Pariwisata, bertanggung jawab dalam kenyamanan dan keselamatan lalu lintas.

Kemudian dilakukan proses Penentuan Kriteria untuk menentukan alternatif penanganan jalan ini. Untuk itu diperlukan adanya kriteria-kriteria yang dapat mengevaluasi kinerja usulan tersebut. Kriteria-kriteria tersebut telah disesuaikan dengan kondisi wilayah dan diuraikan lagi menjadi sub-kriteria.

Tahap selajutnya melakukan Penilaian Kinerja Tiap Kriteria dengan pengertiannya adalah menentukan kinerja yang diharapkan dari tiap kriteria berdasarkan data yang ada. Untuk penilaian kriteria dilakukan dengan kuantitatif tidak langsung melalui perbandingan pasangan atau pairwise comparison berdasarkan input dari stakeholders. Input tersebut berupa jawaban terhadap serangkaian pertanyaan yang dalam bentuk umum dapat diekspresikan sebagai berikut : ”Seberapa penting kriteria A relative terhadap kriteria B”, kondisi ini menyatakan adanya perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Dalam hal ini penilaian dapat dilakukan dengan memberikan suatu skala penilaian yang menunjukkan seberapa besar tingkat kepentingan antara dua kriteria.

Langkah selanjutnya dengan melakukan Pembobotan Kriteria yang dilakukan atas persepsi responden wakil stakeholders yang diwawancarai. Adapun proses pembobotan untuk mendapatkan bobot kepentingan setiap kriteria secara umum sebagai berikut :

  • Membuat matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrix) untuk setiap responden untuk mendapatkan bobot kriteria dari setiap responden.
  • Membuat rata-rata bobot untuk setiap kelompok stakeholders, yang meliputi kelompok: regulator dan operator.
  • Membuat rata-rata bobot untuk seluruh stakeholders dari hasil rata-rata setiap kelompok.

Matriks perbandingan tersebut  dilakukan d

engan proses perhitungan matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrix) dilakukan dengan menggunakan program ”Expert Choice”, dimana input data berdasarkan responden wakil stakeholders dengan cara memberikan penilaian antar kriteria.

Kemudian dilakukan Pembobotan Kriteria dengan melakukan pembobotan untuk seluruh kriteria, sehingga akan terlihat bobot untuk setiap kriteria dan dilanjutkan dengan Pembobotan Sub Kriteria. Setelah dilakukan pembobotan kriteria maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

  1. Menentukan nilai kuantitatif ataupun kualitatif dari setiap alternatif untuk setiap subkriteria yang digunakan.
  2. Melakukan proses skoring (scoring) dari masing-masing subkriteria alternatif, sesuai skala penilaian yang digunakan.
  1. Selanjutnya membentuk matriks kinerja (performance matrix) dari setiap alternative untuk menentukan alternatif terbaik dan urutan selanjutnya. Untuk sub kriteria yang terukur secara kuantitatif, proses skoring dilakukan dengan metoda proporsional sebagai perbandingan langsung dari nilai subkriteria yang ditampilkan oleh setiap usulan. Adapun proses skoring untuk variabel kriteria yang terukur secara kuantitatif dilakukan sebagai berikut :

· Usulan dengan angka variabel yang terbaik dari suatu kriteria diberi skor maksimum, yakni 10.

· Skor untuk alternatif lain (yang lebih rendah) dihitung sebagai proporsi terhadap variabel pada alternatif dengan variabel terb

aik menggunakan formulasi berikut :

Untuk sub kriteria terbaik adalah angka tertinggi

13711520441865477298

rumus scorring.JPG

Dalam menentukan nilai kuantitatif, kriteria penilaian dibreakdown lagi menjadi satu atau beberapa sub-kriteria. Hal ini untuk mendapatkan tingkat analisis yang lebih detail, sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Tahapan tersebut dilanjutkan dengan Nilai Scoring berdasarkan hasil pembobotan subkriteria seperti yang telah diuraikan, maka selanjutnya dibuat resume nilai kuantitatif dari masing-masing subkriteria. Skor berbagai kriteria yang sudah dihitung tersebut selanjutnya dikalikan dengan nilai bobot perkriteria dan dijumlahkan untuk semua kriteria. Kriteria yang memiliki sub kriteria lebih dari satu nilainya di rata-ratakan terlebih dahulu. Selanjutnya kriteria dengan jumlah skor tertinggi direkomendasikan sebagai alternatif untuk dikembangkan.

Dari hasil Analisis Multi Kriteria, maka perolehan skor tertinggi merupakan alternatif yang terpilih dalam program penanganan jalan.

KESIMPULAN

Untuk mendapatkan suatu pilihan yang tepat pada suatu keadaan dibituhkan strategi khusus agar pilihan yang diambil menjadi pilihan yang terbaik dengan resiko-resiko yang minimal. Pada situasi pengimplementasian suatu kebijakan, keputusan yang telah diambil harus dievaluasi dan dimasukkan dalam proses yang sistematis. Tentu hal ini sangat kompleks dan sulit untuk mencapai kesepakatan dari berbagai pihak atas tingkat kepentingan yang berbeda-beda.

Analisis Multi Kriteria adalah suatu perangkat yang dapat membantu mengevaluasi tingkat kepentingan relatif sebuah keputusan dengan mengidentifikasi dan mengolah seluruh kriteria terkait dan menggambarkan tingkat kepentingan dalam proses pengambilan keputusan akhir. Dengan penetapan peringkat dan penetapan nilai suatu perbedaan keputusan akan memudahkan mencapai suatu kesepakatan yang diambil dari pemikiran seluruh pihak-pihak terkait, sehingga keputusan yang diambil telah disepakati dan dievaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Hartanto, Herlina dkk. 1999. Panduan Untuk Menerapkan Analisis Multi Kriteria Dalam Menilai Kriteria Dan Indikator. Center for International Forestry Reaserch ( Cetak SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor )

Klaas De Brucker. 2011. Multi-Criteria Analysis In Transport Project Evaluation: An Institutional Approach. European Transport n.47.

Munda, G. (2004) “Social multi-criteria evaluation: methodological foundations and operational consequences“, European Journal of Riset Operasional 158 (3): 662-677.

Renn, O., Webler, T., Rakel, H., Dienel, P. dan Johnson, B. (1993) “Public participation in decision making: A three-stage procedure “, Science Policy 26: 189-214.

Triana. R.W. 2012. Evaluasi Kebijakan Publik. (Diunduh pada tanggal 13 Juni 2013, pukul 13.30 WIB)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pemuda Papua Unjuk Kreativitas Seni ‘Papua …

Viktor Krenak | | 28 November 2014 | 11:45

Ahok, Kang Emil, Mas Ganjar, dan Para …

Dean | | 28 November 2014 | 06:03

Serunya Dalang Bocah di Museum BI Jakarta …

Azis Nizar | | 28 November 2014 | 08:50

Kay Pang Petak Sembilan …

Dhanang Dhave | | 28 November 2014 | 09:35

Ikuti Blog Competition ”Warna Warni Indah …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 10:50



HIGHLIGHT

Bos Arus Liar Bicara Bisnis Arung Jeram …

Tuan Yuda | 7 jam lalu

Fenomena Penipuan Berkedok Bisnis Online …

Alan Budiman | 7 jam lalu

5 Artis Ibukota Tes HIV Diam-diam di …

Syaiful W. Harahap | 7 jam lalu

Uji Kompetensi Keperawatan Nasional Luar …

Rinta Wulandari | 8 jam lalu

Hidup Sederhana, Gak Punya Apa-apa tapi …

Natalia Karyawati | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: