Back to Kompasiana
Artikel

Edukasi

Komunitas Jurnalis Warta Guru Ntt

Komunitas jurnalis yang peduli akan pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Apa yang kami selengkapnya

BANYAK KEPALA SEKOLAH DI TTU KEHILANGAN ARAH

OPINI | 19 July 2013 | 20:22 Dibaca: 48   Komentar: 0   0

(Meneropong Fenomena Proyek Swakelola)

Oleh Marsel Manek

Secara Nasional, peringkat mutu pendidikan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan buntut. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor penunjang proses belajar mengajar. Sebut saja, guru yang kurang berkompeten, ketidaksesuaian kualifikasi dengan bidang ampuh, kualifikasi pendidik dibawah standar, fasilitas yang kurang memadai, dan masih ada banyak aspek yang turut memberikan sumbangsih terhadap kemerosotan mutu pendidikan di bumi NTT.

Sebagai jalan keluar, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan fasilitas pendidikan di NTT. Langkah praktis yang ditempuh  adalah peningkatan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah. Menyikapi hal ini, pemerintah pusat melalui Kemendikbud dalam hal ini Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menggelontorkan uang negara demi memperbaiki keterbatasan gedung sekolah yang diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di daerah miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta daerah perbatasan dengan negara lain termasuk kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Propinsi NTT dengan menelorkan Permendikbud nomor 56  tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Permendikbud nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB).

Dalam implementasinya, pemerintah pusat membuka pintu komunikasi bagi sekolah-sekolah di daerah untuk membuat usulan (proposal) demi mendapatkan bantuan yang dananya telah disediakan. Sekolah diberi kesempatan untuk memasukan usulan sesuai kebutuhan di masing-masing sekolah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah hanya sebagai supervisor sedangkan pelaksanaan teknis bantuan langsung ditangani oleh sekolah yang mendapat bantuan. Dengan demikian, dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat langsung ditransfer  ke rekening sekolah masing-masing. Selanjutnya, model pengelolaan dana bantuan yang dipakai adalah sistim swakelola, dimana sekolah mengelola sendiri dana yang  diberikan dan kemudian memberikan laporan hasil kegiatan kepada dirjen pendidikan masing-masing.

Pertimbangan model pengelolaan proyek swakelola  adalah agar dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat tidak singgah dan mengendap di rekening pemerintah daerah sehingga tidak terjadi lobi dan sikut-menyikut kepentingan di kalangan birokrasi dan politisi di tingkat daerah. Dengan demikian hasil pembangunan di bidang pendidikan dari penggelontoran dana by-pass yang diberikan pemerintah pusat jauh dari hiruk pikuk dan aroma KKN, karena tidak melibatkan elit birokrasi di tingkat daerah dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan teknis penggunaan dana bantuan tersebut. Praktisnya, kepala sekolah penerima dana bantuan yang bertindak dan berhak penuh terhadap pengelolaan dana.

Yang ironis di TTU adalah dengan memanfaatkan aturan yang diberikan pemerintah, banyak kepala sekolah (kepsek, —red) ternyata tidak hanya menjadi kepala sekolah, tetapi predikat kepala sekolah berubah menjadi ‘kepala besar’ dan ‘besar kepala’. Demikian,terjadilah praktek abuse of power di tingkat sekolah.

Sejatinya, sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012, pengelolaan dana bantuan dilakukan dengan sistim swakelola ( lampiran Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011, V, B, angka 1 yang berbunyi sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secara swakelola sesuai peraturan perundang - undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ). Dalam hal ini, kepala sekolah adalah penanggungjawab pengguna anggaran, dan mekanisme pelaksanaan penggunaan anggaran dilakukan dengan membentuk panitia melalui rapat dewan guru. Mulai dari perencanaan, pengawasan, serta evaluasi kegiatan penggunaan anggaran dilakukan oleh panitia yang dibentuk bahkan harus melibatkan peran serta masyarakat, dan kepala sekolah sebagai penganggungjawab pengguna anggaran berperan sebagai supervisor ditingkat sekolah. Bukan kepala sekolah berperan sebagai the only player dengan mengandalkan ‘senjata’ predikat kepala sekolah yang disandang.

Di kabupaten TTU, tidak sedikit sekolah yang mengalami disharmoni hubungan komunikasi dengan guru-guru bawahannya. Banyak kepala sekolah tidak berperan sebagai partner dengan teman guru, namun berperan bak ‘bos besar’ dalam urusan penggunaan dana bantuan.

Pantauan crew WGN di kabupaten TTU selama tiga bulan terakhir, ditemui banyak kejenggalan penggunaan proyek bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) yang diperoleh dari pemerintah pusat dan kondisi ini menjadi pemicu ketidakharmonisan antara guru di sekolah-sekolah penerima bantuan. Hal miris yang patut disayangkan, dari sekian sekolah yang kejanggalan penggunaan dananya terungkap malah dibocorkan oleh kalangan guru dari sekolah penerima bantuan. Informasi yang dihimpun WGN di kabupaten TTU, hampir semua kepala sekolah penerima dana bantuan sendiri mengelola dana yang diterima. Rapat dewan guru dan panitia hanya merupakan pelengkap cerita fiktif yang diskenariokan oleh kepala sekolah. Kasak-kusuk soal penggunaan dana bantuan proyek juga beredar hangat di kalangan guru bahkan menjadi bola panas pemicu konflik antar guru yang arahnya justru bisa mengorbankan siswa . Ada kepala sekolah yang sangat diktator dan tidak ingin diintervensi oleh guru bawahannya, ada pula kepala sekolah yang beralih profesi dari guru menjadi kepala tukang, ada juga menjadi akuntan. Alih profesi yang nekat ditempuh kepala sekolah hanya karena dilatarbelakangi oleh modus monopoli penggunaan dana bantuan RKB yang diterima sekolahnya. Ironi pendidikan yang tergambar disini adalah atas nama sekolah, modus korupsi berpeluang menghasuti dunia pendidikan kita yang terus suram bahkan terkesan disuramkan demi kepentingan segelintir orang yang kehilangan arah dan wewenang kekuasaannya.

Entah karena cemburu terhadap pimpinan sekolah, atau memang punya idealisme, banyak guru akhirnya diam-diam mengadukan persoalan penggunaan dana bantuan yang diterima kepada media massa. Ada guru yang berani dan terang-terangan melaporkan kejanggalan penggunaan dana di sekolahnya, ada yang dengan rasa sedikit takut dan kwatir, namun mencoba untuk membongkar gunung es penimbunan uang proyek dana bantuan yang diperoleh sekolahnya, namun tentu masih banyak yang tersimpan rapi disana sebagai pelengkap ironi pendidikan di bumi TTU khususnya dan di bumi NTT umumnya. Disini, refleksi kritis dari pelaku pendidikan perlu segera dilakukan sehingga tidak semakin terpuruk. Dengan demikian, hasil yang diinginkan bersama tidak berbanding terbalik dengan dana yang telah digelontorkan pemerintah, terlebih tingginya harapan masyarakat bisa terjawab.

Dalam dua edisi terakhir, WGN menyorot tajam seputar persoalan dinamika internal sekolah yang memanas sebagai akibat dari tidak adanya sikap transparansi kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan RKB yang pelaksanaanya diswakelola oleh masing masing-masing sekolah. Sebut saja, SMK Eban, SMAN I Insana, SMAN Oenopu, SDK Lurasik, SMAN Ponu, SMAN Lurasik, dan SMP Satap Taloep serta sekolah-sekolah lain yang modus penggunaan uangnya belum dibongkar. Tidak jarang, kisruh antar guru soal proyek, terpaksa melibatkan Kepala Dinas PPO TTU Vinsen Saba untuk turun mengatasi “perang” yang terjadi di sekolah. Informasi yang diterima dari kalangan guru mengenai penggunaan dana bantuan  yang tidak transparan merupakan kunci bola panas.

Secara umum, hasil pembangunan gedung bantuan diselesaikan dengan baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah manajamen dan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang terkesan tidak transparan dan ingin memonopoli urusan proyek. Sebab, tindakan otoriter seperti yang ditunjukan kepala sekolah dapat menciptakan iklim yang diharmonis yang kemudian bisa merusak etos kerja guru-guru bawahan. Karena ketika uang menjadi isu utama dalam sebuah sistem, maka sensitifitas kepentingan akan semakin tinggi.

Pada tataran ini, jiwa besar dan kepemimpinan seorang kepala sekolah sangat dibutuhkan, bukan hanya sekedar menjadi ‘kepala’ karena tugas dan tanggungjawab, namun yang dibutuhkan adalah kepala sekolah sekolah harus menjadi ‘pemimpin’ yang memiliki sense of leadership yang tinggi.

Akibat dari pengelolan dana yang terpusat oleh kepala sekolah, iklim pergaulan di sekolah menjadi tidak harmonis. Dampaknya, kalangan luar harus dilibatkan, seperti media masa, atau orang tua bahkan pihak Dinas PPO setempat yang seharusnya jika dana bantuan tersebut digunakan sesuai aturan maka tidak perlu harus melibatkan pihak ketiga untuk turut memberikan pengawasan secara langsung.

Satu hal yang menarik adalah, dari sekian kepala sekolah yang diadukan oleh sesama guru, ketika dihubungi WGN untuk dimintai konfirmasi mengenai informasi pengelolaan dana yang tidak transparan, tanggapan bervariatif ditunjukan oleh kepala sekolah yang diadukan. Ada yang santun menjelaskan duduk persoalan dengan baik. Ada yang marah-marah bahkan sampai memaki guru bawahan yang diduga memberi informasi (WGN Edisi Feb/2013). Ada juga kepala sekolah yang menjelaskan dengan cara membenarkan diri dan terkesan menyalahkan rekan yang memberi informasi. Serta, ada yang tidak gubris ketika dihubungi per telepon atau sms. Namun ketika WGN melakukan pemberitaan terhadap rumor proyek yang dikelola, banyak kepala sekolah yang menjadi tidak nyaman dengan pemberitaan atas dirinya. Ketika diminta untuk menyiapkan data untuk klarifikasi, tidak sedikit juga yang enggan untuk melakukannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun WGN dan pantauan yang dilakukan crew WGN di TTU, ternyata modus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala sekolah hanya karena motif uang. Jika hal seperti ini terus terjadi maka pencairan dana bantuan pemerintah yang sistimnya by-pass dengan pertimbangan lebih efektif dan jauh dari aroma lobi-melobi ternyata kondisinya menjadi lebih suram, karena modus penyalahgunaan wewenang justru bersporadis di tingkat bawah yang persebarannya lebih meluas.

Hal yang patut untuk disayangkan adalah wewenang otoritas kepala sekolah bisa menimbulkan dedikasi dan motivasi kerja guru di sekolah penerima menjadi tidak maksimal, dan prinsip pengabdian guru juga bisa menyeleweng ke prinsip “Asal Bapak Senang”.

Penyalahgunaan wewenang yang bermotif uang ternyata sangat disayangkan kepala Dinas PPO TTU Vinsen Saba. Vinsen ketika dimintai tanggapannya soal indikasi penyalahgunaan DAK bantuan pusat, menyatakan dirinya sangat menyangkan perbuatan kepala sekolah yang tidak mau menggunakan petunjukan teknis dalam mengelola bantuan yang diterima serta tidak transparan dan melibatkan dewan guru dalam pelaksanaan proyek.  Walau demikian, Vinsen mengatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PPO hanya sebatas berperan memediasi dan mengawasi sedangkan pelaporan dan audit penggunaan keuangan dilakukan serta hasil kerja proyek langsung ditangani oleh masing-masing dirjen pendidikan dan inspektorat daerah. Menurut Vinsen, jika terjadi penyalahgunaan keuangan maka yang akan melakukan pemeriksaan adalah pihak inspektorat.

Satu hal yang diinginkan oleh masyarakat luas adalah dunia pendidikan di TTU khususnya dan NTT pada umumnya dapat jauh dari aroma KKN sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat bergerak ke arah yang lebih cerah, dan tidak terus berkubang dalam keterpurukan situasi. Semoga identitas kepala sekolah yang juga merupakan guru,tidak menjadi rapuh karena disebabkan oleh motif pengelolaan proyek. Apapun bentuknya, tetaplah menjadi decision maker di tingkat akar rumput (kelas) soal peningkatan mutu pendidikan.***

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Perjalanan Malam Hari di Jalur Pantura …

Topik Irawan | | 24 July 2014 | 15:41

Berlibur Sejenak di Malaka …

G T | | 24 July 2014 | 15:51

Terima Kasih Sunyi …

Syndi Nur Septian | | 25 July 2014 | 01:45

Rahasia Kecantikan Wanita Dayak Kalimantan …

Ayu Sintha | | 24 July 2014 | 20:00

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: